BANTAENG, Teropong Barat.com, – Polres Bantaeng dalam hal ini Unit 2 Tipditer dan Identifikasi Sat Reskrim Polres Bantaeng dipimpin oleh Ipda Al Arsan,.S.H.,M.H Bersama Kepala KPH Yasir Yunus dengan Tim Polisi Kehutanan RPH Bantaeng UPTD KPH Bialo mendatangi lokasi pembalakan liar dan pembakaran pohon di dalam kawasan hutan. Pada hari Selasa Tanggal 06 Januari 2026 sekitar pukul 10.00 Wita.
Pembalakan dan pembakaran hutan ini terjadi di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng.
Pelaku disinyalir menebang pohon jenis pinus dan dengan sengaja membakar hutan tersebut sebanyak 92 Pohon yang berada di wilayah hukum Polres Bantaeng.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kapolres Bantaeng AKBP Nur Prasetyantoro Wira Utomo,.S.I.K,.M.H melalui Kasat Reskrim Polres Bantaeng AKP Gunawang menyampaikan pelaku menebang dan membakar pohon dikawasan hutan untuk dialihfungsikan menjadi perkebunan tanaman musiman.
Adapun pohon yang ditebang dan dibakar jenis pohon pinus tersebut sebanyak 92 Pohon diantaranya:
1. Randu/ ceiba pentandra = 1 pohon.
2. Dadap/ Erythrina spp = 3 pohon
3. Jati putih / gemelina arborea = 2 pohon
4. Mangga / mangifera indica = 1 pohon
5. Sengon = 2 pohon
6. Pinus = 83 pohon
Terduga pelaku yang menebang dan membakar Pohon Dikawasan Hutan ini berinisial YU (45) seorang petani di Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng.
Saat ini terduga pelaku masih dalam tahap pengejaran Unit 2 tipidter sat reskrim polres bantaeng, dan di indikasi masih ada pelaku lain yang turut serta melakukan pembalakan liar dan pembakaran hutan di desa bonto bulaeng kec.sinoa kab.bantaeng.
Pelaku melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf d dan huruf e Jo. Pasal 78 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan atau pasal 12 huruf c Jo. Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. (Rehan)
