Maraknya PETI di Kabupaten Tebo: Antara Tekanan Ekonomi, Hukum, dan Arus Globalisasi

- Redaksi

Rabu, 17 Desember 2025 - 20:07 WIB

40194 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Opini-Teropongbarat.com||Mahasiswa Program Megister Ilmu Hukum Universitas Jambi. Auliya Uswatun Khasanah.S.H. Nim P2B125026

Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Tebo masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Meski penertiban kerap dilakukan aparat, praktik PETI terus muncul kembali. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan PETI tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga erat dengan realitas sosial dan ekonomi masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dari sudut pandang hukum sosiologis, keberadaan PETI muncul karena hukum belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan. Keterbatasan lapangan kerja membuat sebagian warga melihat PETI sebagai solusi ekonomi jangka pendek, meskipun berisiko melanggar hukum dan merusak lingkungan.

“Aktivitas PETI itu sebenarnya kami tahu melanggar hukum, tapi bagi sebagian masyarakat, ini soal bertahan hidup. Kalau tidak ada pilihan kerja lain, hukum sering dianggap jauh dari realitas,” ujar Auliya (23), warga Kabupaten Tebo.

Pengaruh globalisasi juga turut memperkuat praktik PETI. Harga emas dunia yang relatif tinggi, kemudahan akses alat tambang, serta informasi yang cepat melalui media sosial membuat aktivitas PETI semakin menarik dan mudah ditiru. Masyarakat lokal akhirnya terhubung langsung dengan pasar global, meski melalui jalur ilegal.

Namun, PETI membawa dampak serius, mulai dari kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, hingga potensi konflik sosial. Penegakan hukum menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, seperti ketergantungan ekonomi masyarakat, luasnya wilayah pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum.

“Kalau hanya ditertibkan tanpa solusi, PETI pasti muncul lagi. Yang dibutuhkan itu lapangan kerja dan pembinaan, bukan sekadar razia,” tambah Auliya.

Kasus PETI di Kabupaten Tebo menjadi contoh bahwa penanganan masalah hukum harus disertai pendekatan sosial. Tanpa kebijakan yang adaptif dan berpihak pada solusi jangka panjang, hukum akan sulit berjalan efektif di tengah arus globalisasi yang terus berkembang.

Berita Terkait

Evaluasi Program Prioritas Kapolri, Wakapolda NTB Tekankan Peningkatan Kinerja dan Harkamtibmas
Sambut Hari Listrik Nasional, PLN Berikan Kemudahan Tambah Daya Listrik bagi Pelanggan
Peningkatan SDM Masyarakat dan Masadepan Indonesia berada ditangan Presiden RI
Wakil Bupati Batu Bara Ajak Guru Bersatu Tingkatkan Mutu Pendidikan dan Perangi Narkoba*
Wali Kota Tanjungbalai Dukung Kegiatan ANANDA BERSINAR Goes To School, Wujudkan Generasi Emas Tanjungbalai Yang Sehat, Cerdas dan Bersih Dari Narkoba
Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Pemusnahan Bersama Barang Menjadi Milik Negara (BMMN) dan Barang Bukti Yang Berkekuatan Hukum Tetap oleh Bea dan Cukai serta Kejari Tanjungbalai
Ceria dan Edukatif! Polisi Satwa Korsabhara Polri Kenalkan K-9 dan Kuda Turangga ke Anak-Anak TK Islam Amaryllis*
KAPAL POLISI XXI-2007 DITPOLAIRUD POLDA NTB SALURKAN 1,7 TON AIR BERSIH UNTUK MASYARAKAT PESISIR SEKOTONG

Berita Terkait

Selasa, 27 Oktober 2026 - 20:25 WIB

Haul Agung Mbah Sayyid Imam Nawawi Digelar di Desa Mbetek, Mojoagung  

Selasa, 27 Oktober 2026 - 19:36 WIB

Tinjau Pelayanan dan Serahkan Sertipikat PTSL, Senator DPD RI Kunjungi Kantah Bitung

Selasa, 27 Oktober 2026 - 19:36 WIB

Jangan Keliru! BPHTB dan PPh Bukan Kewenangan ATR/BPN dalam Peralihan Hak Tanah

Selasa, 27 Oktober 2026 - 19:35 WIB

Ikut PTSL, Warga Bangka Tengah Rasakan Mudahnya Urus Sertipikat Tanah

Selasa, 27 Oktober 2026 - 19:35 WIB

Kantah Jembrana Kobarkan Semangat Sumpah Pemuda, Dorong Generasi Muda Berintegritas

Selasa, 27 Oktober 2026 - 19:03 WIB

53.431 Tanah Wakaf Disertipikasi, ATR/BPN Percepat Legalitas Aset Keagamaan

Selasa, 27 Oktober 2026 - 19:01 WIB

Tanah Warga Tercatat sebagai Aset Negara, Bisa Dikembalikan? UU Reforma Agraria Buka Jalan Pemulihan Hak

Selasa, 27 Oktober 2026 - 09:37 WIB

Kajari Tulang Bawang: Kantor Kejaksaan Milik Publik, Tapi Bijak Bermedsos Jangan Potong Rekaman

Berita Terbaru

SUBULUSSALAM

Dua Pelatih Subulussalam Kawal Keshia Solin Menuju Panggung Nasional

Selasa, 27 Okt 2026 - 22:43 WIB