Sampang _ Teropongbarat.co,– Pemerintah Daerah (Pemda) dan Komisioner Pemilihan Umum (KPU) telah menyepakati besaran anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sampang di tahun 2024 sebesar Rp 49,9 Miliar.Anggaran tersebut diketahui lebih besar daripada Pilkada 2018 sebesar Rp. 35,4 Miliar.
Kesepakatan tersebut telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah merangkap Ketua TAPD, Yuliadi Setiyawan dan Ketua KPU Sampang, Addy Imansyah, dengan surat nomor : 270/30/434.031/2023 dan nomor : 255/PP.01.2-BA/3527/2023.
Menurut Ketua KPU Sampang Addy Imansyah mengatakan bahwa pengeluaran anggaran Pilkada itu secara umum terbagi dalam tiga klasifikasi tahapan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adapun tahapan tersebut yaitu tahapan persiapan dan pelaksanaan kurang lebih sebesar Rp 21 miliar, kemudian oerasional dan administrasi perkantoran sebesar Rp 6,9 miliar, serta honorarium pokja dan badan ad hoc sebesar Rp 21,9 miliar.
Addy juga menjelaskan bahwa penyusunan anggaran mengacu pada prinsip efesiensi, efektifitas dan akuntabilitas, salah satunya dengan mengurangi jumlah TPS, proyeksi paslon, pokja, operasional dan sebagainya.
Sedangkan untuk proyeksi awal kemarin KPU merencanakan jumlah TPS sebanyak 1.800 dengan rencana pemilih per TPS sebanyak 450 orang, namun kali ini menjadi 1.404 TPS dengan pemilih per TPS sebanyak 600 orang.
“Jadi naiknya anggaran di tahun 2024 nanti karena adanya beberapa faktor diantaranya penyesuaian harga barang dan jasa, misalkan pengadaan surat dan kotak suara, juga naiknya honor badan ad hoc di tingkat PPK dan PPS,” terangnya.Kamis (31/08/2023).
Selain faktor itu, juga dipengaruhi adanya komponen baru yang sebelumnya tidak ada di Pilkada 2018 lalu.
“Misalnya seperti adanya BPJS untuk badan Ad Hoc di Pemilu 2024,” singkatnya.
Sebab itu, pihaknya berterima kasih kepada Pemerintah Daerah dan DPRD, serta tim perencanaan KPU dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, sehingga anggaran Pilkada 2024 di Sampang sudah bisa dipastikan.
“Untuk tahap selanjutnya, penandatanganan NPHD oleh Bupati Sampang sesuai dengan ketentuan paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan tahapan Pilkada, semoga berjalan lancar tanpa ada kendala,” pungkasnya. (AR RED).
