KMSSB : Kecam Pemerintah Kota Subulussalam, “Hentikan Tindakan Pemaksaan dan Intimidasi Terhadap Masyarakat dan ASN untuk Memilih Calon Legislatif dari Partai Berkuasa Saat ini

- Redaksi

Minggu, 11 Februari 2024 - 14:44 WIB

40505 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUBULUSSALAM – Koalisi Masyarakat Sipil Subulussalam Bersatu (KMSSB) meminta, agar Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam menghentikan intimidasi di Pemilihan Legislatif (Pileg).

KMSSB itu, tergabung dari sejumlah Tokoh Masyarakat, Ketua Partai dan Tokoh Agama. yang tergabung dalam KMSSB itu menyuarakan himbauan Pemilihan Umum (Pemilu) Damai, tanpa adanya intimidasi.

Massa tersebut, langsung menggelar orasi damai, secara sepontan di Lapangan Beringin, Kecamatan Simpang Kiri, Kota kota Subulussalam, Sabtu, (10/02/24).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam aksi itu, mereka menyampaikan sejumlah point tuntutan, agar Pemerintah Kota Subulussalam, menghentikan tindakan intimidasi dan pemaksaan kehendak kepada jajaranya untuk memilih kandidat atau calon legislatif dari partai yang berkuasa saat ini.

Dinilai, hal tersebut dapat mencederai pesta demokrasi Pemilihan Legislatif (Pileg) yang seharusnya berlangsung secara, Umum, Bebas dan Rahasia.

Disampaikan Saran, salah seorang peserta aksi tersebut. Menurutnya, banyak dugaan intimidasi yang terjadi saat ini di Kota Subulussalam dalam rangka menjelang pesta demokrasi pemilihan legislatif.

Dugaan intimidasi itu, di lakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat mencederai pesta demokrasi.

“Kita meminta kepada Panwaslu, agar benar-benar menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemilihan legislatif kali ini,” sampai Saran.

Mewakili Massa, Ia juga mengecam, jika Pemerintah Kota Subulussalam masih membiarkan adanya intimidasi kepada masyarakat maupun seluruh ASN, maka Koalisi Masyarakat Subulussalam Bersatu akan bangkit dan mengerahkan massa yang lebih banyak lagi untuk melawan kesewenang-wenangan yang di lakukan oleh Pemerintah setempat itu.[•]

r|84K

Berita Terkait

Muhammad Ali,S.H. Ketua Umum LPK-GPI Dorong Polda Lampung Segera Tuntaskan Kasus Dugaan Ijazah Palsu Saudara Kembar Wali Kota Bandar Lampung
Momentum Isra Mi’raj 1447 H, Hanura Langkat Perkuat Sinergi dengan Pemkab dan Santuni Ratusan Anak Yatim
Patroli Kota Presisi Samapta Polres Tulang Bawang Sapu Bersih Titik Rawan, Tegaskan Komitmen Jaga Kamtibmas di Menggala
Ketua Umum LPK Muhammad Ali. S.H. Mepertanyakan Proses Hukum Soal Dugaan Pemalsuan Ijazah Palsu Eka Saudara Kembar Wali Kota Bandar Lampung
INSTRUKSI KAPOLDA LAMPUNG IRJEN POL HELFI ASSEGAF TIDAK DI PATUHI OLEH PERUSAHAAN PT SGC.
Peringatan Isra’ Mi’raj, Bupati Bantaeng Resmikan Awal Pembangunan Pondok Pesantren As’adiyah Bonto Tangnga
Sengketa Lahan 40 Tahun: Warga Poncowarno Desak Pencabutan Hak Pakai USU
Wabup Bantaeng Hadiri Wisuda Santri DPK BKPRMI Kecamatan Pajukukang dan Serahkan Penghargaan

Berita Terkait

Selasa, 27 Januari 2026 - 12:08 WIB

Wakil Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti Buka Workshop Integrasi Data Sehati Bunda

Selasa, 27 Januari 2026 - 12:02 WIB

Apel Gabungan ,Wakil Bupati Langkat Soroti Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Senin, 26 Januari 2026 - 22:29 WIB

Reses di Kelurahan Kampung Lama, Legislator NasDem Langkat Komitmen Perjuangkan Keluhan Warga

Senin, 26 Januari 2026 - 17:12 WIB

Pangdam I BB Tinjau Jembatan Bailey di Langkat, Pemerintah Desa Besilam Bukit Lembasa dan Warga Sampaikan Apresiasi

Minggu, 25 Januari 2026 - 01:58 WIB

Empat Dekade Sengketa Kebun USU di Langkat, Ganti Rugi Diduga Fiktif, Negara Bungkam

Kamis, 22 Januari 2026 - 22:47 WIB

Lantik PB HIMALA 2025-2027,Syah Afandin Tantang Mahasiswa Jadi Pilar Solusi untuk Langkat

Selasa, 20 Januari 2026 - 19:24 WIB

Mutasi di Polres Langkat: Sejumlah Kasat dan Kapolsek Berganti, Personel Purna Bakti Dilepas

Senin, 19 Januari 2026 - 19:14 WIB

Seketariat DPRD dan Kejari Langkat Teken MoU Penanganan Masalah Hukum

Berita Terbaru