Diduga Back Up BBM Illegal dan Cemarkan Nama Baik Media dan LSM, LIBAS dan Pers Laporkan Oknum Wartawan RH di Polda Riau.

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Selasa, 13 Februari 2024 - 18:11 WIB

40233 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PEKANBARU, – Kegiatan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang diduga ilegal telah mencuat ke permukaan, disertai dengan tuduhan pencemaran nama baik terhadap wartawan dan LSM di Provinsi Riau. Hari ini, Lembaga Independen Bersatu (LIBAS) secara resmi melaporkan oknum wartawan berinisial RH ke Polda Riau, Jl. Patimura, Kota Pekanbaru, Selasa (13/2/24).

Laporan tersebut disampaikan oleh Lihgt Independen Bersatu (LIBAS) didampingi beberapa unsur lembaga dan organisasi PERS seperti, Ivestigasi Pamantau Pembangunan dan Hukum (IPPH), Lembaga Garuda Sakti (LGS), Ikatan Media Online (IMO) Riau, Alinsi Media Indonesia (AMI) Provinsi Riau, dan puluhan pemilik Media yang ada di Provinsi Riau.

Kuasa Hukum LIBAS, Martinus Zebua, membenarkan laporan tersebut. Ia menyatakan bahwa RH dilaporkan karena diduga mencemarkan nama baik wartawan dan LSM di Provinsi Riau.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Benar, RH sudah kita laporkan di DITRESKRIMUM Polda Riau hari ini, didampingi beberapa lembaga dan juga puluhan awak media,” jelas Zebua.

Martin Zebua menjelaskan bahwa pihaknya bersama tim media dan LIBAS melakukan penelusuran ke lokasi yang diduga sebagai tempat penimbunan BBM ilegal di Jalan Soekarno Hatta, Kota Dumai. Mereka menemukan puluhan gudang yang diduga sebagai tempat penimbunan BBM ilegal, namun saat mencoba mendekati salah satu gudang, mereka dihadang oleh sekelompok preman.

“Ironisnya, setelah melakukan penelusuran, kami menemukan bahwa seluruh jatah media dan LSM di Riau sudah diserahkan kepada salah satu oknum media, RH, di Kota Dumai,” ungkap Zebua.

“Oknum wartawan ini (RH_red) telah menggunakan nama seluruh wartawan dan LSM di Provinsi Riau demi mendapatkan ke untungan Pribadinya. Kami dari LIBAS, Media dan LSM tak pernah rerima uang dari RH. Lalu kenapa RH ini mengunakan nama kami, “tanya Zebua.

Martinus Menegskan, pihaknya menganjurkan penyidik polda Riau agar segera proses dan mengarah pada UU no. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

LIBAS, media, dan LSM di Riau menegaskan bahwa mereka tidak pernah menerima uang dari RH dan tidak mengetahui alasan RH menggunakan nama mereka untuk keuntungan pribadi. Atas dasar itu, mereka meminta Polda Riau untuk segera memproses laporan tersebut dan memanggil RH untuk dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Sudah jelas RH ini mencemarkan nama baik LSM dan Media di Provinsi Riau. Kami minta kepada Pihak Polda Riau segera usut kasus ini, dan jika terbukti salah, segera berikan hukuman sesuai UU yang berlaku,” tegas Mertinus Zebua.

Ketua harian DPP Aliansi Media Indonesia (AMI) Provinsi Riau melalui Alexander alias Alex Cowboy, menyayangkan tindakan RH dan meminta perhatian serius dari Kapolda Riau untuk menanggapi permasalahan tersebut.

“Ini perlu perhatian serius dari Pak Kapolda Riau. Kami tidak bisa menerima oknum wartawan yang menggunakan nama media dan LSM di Riau untuk mendukung praktik ilegal di Kota Dumai,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPW Ikatan Media Online Provinsi Riau, Bowo Bawamenewi, pihaknya mengecam tindakan RH yang mengatasnamakan Media dan LSM untuk mendukung penimbunan BBM ilegal di Dumai.

“Kami dari IMO tegaskan tidak pernah menerima uang atau jatah dari oknum wartawan RH. Kenapa RH ini menggunakan nama seluruh Media dan LSM? Kami minta kepada Kapolda Riau segera proses RH ini, kami merasa nama baik kami telah tercoreng oleh ulah oknum wartawan inisial RH ini,” paparnya.

Di tempat yang sama, Ketum LSM Investigasi Pamantau Pembangunan dan Hukum (IPPH), Rony BT, dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Garuda Sakti (DPW LGS) Riau, Feri Yasman G, dengan kompak mengecam tindakan RH yang diduga mengaku sebagai wartawan untuk mendukung usaha penimbunan BBM subsidi di Dumai.

“Dengan adanya laporan ini, diharapkan penegak hukum dapat segera mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi yang tegas kepada oknum wartawan RH jika terbukti bersalah, ” tegas Feri G dan Rony BT.

Berita Terkait

Komisi Informasi Riau Apresiasi Keterbukaan Informasi Polda Riau, Beri Akses Luas Pelayanan Publik
Sakit Massal Disorot, SMA Negeri Plus Riau: Ini Bukan Kelalaian, Tapi Daya Tahan Tubuh Menurun
SPPG Polda Riau Didukung Tabung Harmoni Hijau, Dorong Kemandirian Pangan Lokal
AMI Ekspansi Organisasi ke Sumatera Barat, Mandat Diberikan di Pekanbaru
Peduli dan Sigap, Kabid SMA Disdik Riau Dr. Nasrol Akmal Pimpin Penanganan Kesehatan Siswa Asrama SMA Negeri Plus
Kabidpropam Polda Riau Pimpin Langsung Kegiatan Sosial dan Lingkungan di Pondok Pesantren Nurul Azhar Rumbai Barat
Wakil Ketua Umum DPP SWI Kecam Aksi Biadab Pengeroyokan Wartawan Kuansing: Luka untuk Kebebasan Pers
DPRD Riau Fokuskan Penggunaan Anggaran untuk Pembangunan SMA 1 Tebing Tinggi

Berita Terkait

Senin, 12 Januari 2026 - 13:41 WIB

Respon Cepat Pohon Tumbang,Sapar Pemuda Gebang Apresiasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Senin, 12 Januari 2026 - 13:15 WIB

Kapolres Bantaeng Hadiri Peresmian Reopening Kolam Renang Andi Pawiloi

Sabtu, 10 Januari 2026 - 23:52 WIB

Di Tengah Lumpur dan Harapan, Polri Bersama Warga Buka Akses Jalan Kampung Setie Pasca bencana

Sabtu, 10 Januari 2026 - 23:09 WIB

Hujan Lebat Picu Banjir Susulan, Kapolres Aceh Timur Siagakan Perahu Evakuasi di Sejumlah Gampong

Sabtu, 10 Januari 2026 - 18:58 WIB

Optimalkan Lahan Produktif, Lapas Labuhan Ruku Siapkan Program Ketahanan Pangan

Jumat, 9 Januari 2026 - 21:29 WIB

Berkomitmen pada Keamanan Kampus, USU Raih Penghargaan Terbaik dari APSI

Jumat, 9 Januari 2026 - 19:43 WIB

Polres Kampar Gelar Sosialisasi DIPA 2026, Tandatangani Pakta Integritas, Kapolres: Komitmen Bersama Wujudkan Polri yang Presisi

Jumat, 9 Januari 2026 - 19:20 WIB

GPI “Vaksinasi Hukum” Cegah Korupsi Dana Desa – Menurut Ketua Umum Muhammad Ali, Sesuai Amanah UU No. 8 Tahun 1999

Berita Terbaru