Ulama Aceh Larang Perempuan Jadi Pemimpin, Jangan Gunakan UAS untuk Kepentingan Politik

TB

- Redaksi

Rabu, 13 November 2024 - 10:42 WIB

401,381 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDA ACEH – Wacana yang terkesan sengaja memanfaatkan Ustadz Abdul Somad (UAS) untuk kepentingan politik salah satu pasangan calon Walikota Banda Aceh sangatlah disayangkan. Hal ini dikarenakan UAS yang merupakan panutan ummat tidaklah dibenarkan untuk menjadi sarana bagi seseorang politisi untuk membenarkan sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam Islam.

“Kita paham betul, adanya oknum yang berupaya memanfaatkan UAS untuk membenarkan kepemimpinan perempuan yang padahal jelas-jelas tidak dibenarkan oleh ulama kharismatik Aceh Tgk Syekh Hasanoel Basry atau Abu Mudi sebagaimana berpedoman kepada Al Qur’an dan hadist,” ungkap Fajarul Ketua Pemerhati Kebijakan Publik Banda Aceh Rabu 13 November 2024.

Abu Mudi dalam tausiahnya secara jelas mengatakan bahwa menegaskan bahwa perempuan yang mencalonkan diri sebagai pemimpin atau kepala daerah tidak sah karena tidak memenuhi syarat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ureung Agam yang mengurus ureung inong (lelaki yang memimpin perempuan), “Arrijalun kawwamuna ‘alannisa’. Sehingga ditulis di dalam kitab, syarat menjadi pemimpin adalah lelaki yang merdeka, berakal, sehat badan dan segalanya,” tegas Abu Mudi dalam bahasa Aceh sebagaimana video yang beredar di media sosial.

Abu Mudi juga mengatakan, seorang perempuan yang maju sebagai pemimpin(kepala daerah) saja itu sudah berbuat dosa.

“Ureung inong meunyoe kageucalon ka dipeubeut desya. Perempuan yang mencalonkan diri sebagai pemimpin ka ijak peubeut desya, karena dipeubeut beut yang han sah dikerjakan. Dipileh cit le ureung nyan ureung pilih pi salah, dosa. Dilantik, ureung lantik desya. Setelah dilantik sah dia sudah jadi pemimpin, inan lom yang masalah,” tegas Abu Mudi sebagaimana isi dakwahnya.

Menurut Fajarul adanya indikasi dari oknum politisi tertentu yang ingin mematahkan pendapat tegas yang disampaikan Abu Mudi tersebut dengan menggunakan UAS. Hal itu dikarenakan, di satu kesempatan di luar Aceh UAS pernah menceritakan tentang kisah Ummu Shifah yang diangkat Umar bin Khattab menjadi pengawas pasar kota Madinah di wilayah Hisbah. Kisah itu disinyalir ingin digunakan untuk membuat masyarakat tidak legi mendengarkan apa yang dipesankan Abu Mudi.

“Perlu kita ingat bahwa, Aceh adalah daerah yang berlaku syariat islam berbeda dengan di Surabaya atau di daerah lainnya. Jadi, jangan sampai ada upaya mengadu ulama hanya untuk memuluskan keinginan seorang perempuan yang haus kekuasaan,” ujarnya.

Dia mengatakan, Ustadz Fadhil Rahmi yang merupakan sahabat UAS sendiri tidak ingin UAS terkontaminasi kepentingan politik pilkada sehingga beliau dimana-mana selalu menyampaikan UAS tetaplah netral, demi menjaga marwah sahabatnya, walaupun UAS membenarkan dukungannya tetapi ustadz Fadhil Rahmi tidak memanfaatkannya.

Ironisnya, di sisi lain ada pula calon kepala daerah perempuan yang begitu berambisi, justru terkesan ingin menggunakan kehadiran UAS untuk memuluskan keinginannya yang selama ini terhambat oleh larangan ulama di Aceh terkait kepemimpinan perempuan di bumi Serambi Mekkah ini.

“Lain lubuk lain ikannya, lain tempat lain pula budaya dan adat istiadatnya. Kami yakin dan percaya UAS sebagai ulama junjungan ummat sangat memahami persoalan ini dan tidak akan menafikan pesan ulama kharismatik Aceh Abu Mudi dan lain-lainnya. Semoga kehadiran UAS dapat mempertegas pernyataan Abu Mudi sehingga dapat mencerahkan ummat nantinya. Dan kita berharap UAS sebagai da’i kesayangan ummat mengabaikan pesanan politik dari calon kepala daerah perempuan yang berharap pembenaran UAS agar bisa digunakan untuk memuluskan hasratnya berkuasa,” harapnya.

Berita Terkait

Bank Aceh Syariah dan Insan Pers Perkuat Sinergi Lewat Coffee Morning
Desak Audit BBM BPBD Gayo Lues, LIRA Curigai Terjadinya Pemborosan hingga Potensi Penggunaan Fiktif
BKPRMI Aceh Dorong Skema Cash for Work Percepat Pemulihan Sawah Pasca Bencana
PIKABAS Bank Aceh Salurkan Bantuan Kemanusiaan dan Layanan Kesehatan Spesialis bagi Korban Banjir Aceh
Sekjen DPW Fanst Respon Aceh Desak Kapolda Bentuk Tim Lapangan Tangani Kayu Gelondongan Pascabanjir
Sekjen DPW FANST Respons Counter Polri Nusantara Aceh: “Tangkap Dan Sikat Habis Mafia Illegal Logging Tanpa Pengecualian”
Bantuan Terakhir dari Posko Simpang Mesra PEMA dan ORMAWA UNADA Banda Aceh
Solidaritas Pemuda Mahasiswa Aceh Selatan Serukan Dukungan Moral untuk Pemerintah dan Kepemimpinan Bupati H. Mirwan

Berita Terkait

Selasa, 3 Februari 2026 - 15:03 WIB

Ketua Umum LPK Muhammad Ali, S.H. Pertanyakan Polda Lampung Soal Dugaan Ijazah Plasu Eka Saudara Kembar Wali Kota Bandar Lampung  

Selasa, 3 Februari 2026 - 13:27 WIB

Pengawasan Dana BOS Nasional Diuji,Pengelolaan Rp.2,6 Miliar di SMK Negeri 1 Sei Rampah Jadi Perhatian 

Selasa, 3 Februari 2026 - 12:40 WIB

Di Antara Rimba dan Air Mata Harapan: Anjangsana TNI Bersama Saudara-saudara kita di ujung timur Indonesia

Selasa, 3 Februari 2026 - 11:51 WIB

Ambil Langkah Preventif Polsek Gunung Anyar Pasang Alarm Gratis Untuk Warga

Senin, 2 Februari 2026 - 21:29 WIB

Pakpak Bharat backs land acquisition talks for 45 MW hydropower project

Senin, 2 Februari 2026 - 20:08 WIB

Warga Desa Gemurung Laporkan Kepala Desa ke Kejari Sidoarjo Terkait Dugaan Pelanggaran APBDes

Senin, 2 Februari 2026 - 14:22 WIB

Sinergi TNI, Pemdes, dan Sekolah Hijaukan Tosari Hadapi Ancaman Bencana

Senin, 2 Februari 2026 - 12:54 WIB

Polda Jatim Gelar Operasi Keselamatan Semeru 2026 Libatkan 5.020 Personel Gabungan

Berita Terbaru