Presiden Prabowo Tetapkan Kawasan Industri Bantaeng sebagai Proyek Strategis Nasional

- Redaksi

Sabtu, 8 Maret 2025 - 20:02 WIB

40277 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAKASSAR, Teropong Barat.com, – Presiden Prabowo telah merilis 77 Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dari 77 PSN yang bakal digenjot dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahun tersebut, Sulsel mendapat dua jatah.

Diantaranya Kawasan Industri Bantaeng (KIBA), dan Kawasan Industri Huali Park Industri Luwu Timur.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bupati Bantaeng M. Fathul Fauzy antusias menyambut keputusan Presiden Prabowo tersebut. Untuk itu kepala daerah yang akrab disapa Uji Nurdin ini mengungkapkan apresiasinya.

“Alhamdulilah. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk bapak Presiden Prabowo yang telah memilih Kawasan Industri Bantaeng jadi PSN,” kata Uji Nurdin, Sabtu, 8 Maret 2025.

Kepala daerah termuda di Sulsel ini menambahkan, dengan KIBA ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantaeng pastinya meningkat. Hal ini tentunya membawa kemajuan dan kesejahteraan untuk masyarakat Bantaeng

“Dengan Dijadikan KIBA PSN, tentunya investor-investor akan berdatangan. Pendapatan Pemkab Bantaeng bertambah, serapan tenaga kerja tinggi, dan otomatis pertumbuhan ekonomi meningkat,” ungkapnya.

Sementara Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah (Bappelitbanda) Sulsel, Setiawan Aswad mengungkapkan, Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) merupakan skala prioritas pemerintah pusat yang ditarget bisa selesai selama lima tahun ke depan.

“KIBA merupakan kawasan yang maju dari segi infrastruktur dan aktivitas pengolahan nikel. Pemenuhan kriteria itu menjadikannya lebih dulu terakomodasi dalam PSN dibanding lainnya,” ungkapnya.

Kepala Dinas PM-PTSP Sulsel Asrul Sani menambahkan, geliat pertambangan nikel di KIBA sudah berlangsung progresif. Apalagi, dengan 20 persen material nikel dapat diolah menjadi baterai bisa membuat KIBA sebagai pusat smelter baterai.

“Tahun lalu ada beberapa investor dari Inggris dan beberapa negara eropa yang melakukan penjajakan terhadap smelter Baterai di Bantaeng,” pungkasnya. (*/Opick)

Berita Terkait

Kades Cibinong Sambut Baik Rencana Pembangunan SMA Kemala Taruna Bhayangkara di Wilayahnya
Respon Cepat Pohon Tumbang,Sapar Pemuda Gebang Apresiasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Kapolres Bantaeng Hadiri Peresmian Reopening Kolam Renang Andi Pawiloi
Di Tengah Lumpur dan Harapan, Polri Bersama Warga Buka Akses Jalan Kampung Setie Pasca bencana
Hujan Lebat Picu Banjir Susulan, Kapolres Aceh Timur Siagakan Perahu Evakuasi di Sejumlah Gampong
Optimalkan Lahan Produktif, Lapas Labuhan Ruku Siapkan Program Ketahanan Pangan
Berkomitmen pada Keamanan Kampus, USU Raih Penghargaan Terbaik dari APSI
Polres Kampar Gelar Sosialisasi DIPA 2026, Tandatangani Pakta Integritas, Kapolres: Komitmen Bersama Wujudkan Polri yang Presisi

Berita Terkait

Senin, 12 Januari 2026 - 13:41 WIB

Respon Cepat Pohon Tumbang,Sapar Pemuda Gebang Apresiasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Senin, 12 Januari 2026 - 13:15 WIB

Kapolres Bantaeng Hadiri Peresmian Reopening Kolam Renang Andi Pawiloi

Sabtu, 10 Januari 2026 - 23:52 WIB

Di Tengah Lumpur dan Harapan, Polri Bersama Warga Buka Akses Jalan Kampung Setie Pasca bencana

Sabtu, 10 Januari 2026 - 23:09 WIB

Hujan Lebat Picu Banjir Susulan, Kapolres Aceh Timur Siagakan Perahu Evakuasi di Sejumlah Gampong

Sabtu, 10 Januari 2026 - 18:58 WIB

Optimalkan Lahan Produktif, Lapas Labuhan Ruku Siapkan Program Ketahanan Pangan

Jumat, 9 Januari 2026 - 21:29 WIB

Berkomitmen pada Keamanan Kampus, USU Raih Penghargaan Terbaik dari APSI

Jumat, 9 Januari 2026 - 19:43 WIB

Polres Kampar Gelar Sosialisasi DIPA 2026, Tandatangani Pakta Integritas, Kapolres: Komitmen Bersama Wujudkan Polri yang Presisi

Jumat, 9 Januari 2026 - 19:20 WIB

GPI “Vaksinasi Hukum” Cegah Korupsi Dana Desa – Menurut Ketua Umum Muhammad Ali, Sesuai Amanah UU No. 8 Tahun 1999

Berita Terbaru