Ismail Sarlata Desak Gubernur Riau Tindak Tegas Oknum Pejabat Disdik yang Dinilai Tak Kompeten dan Antikritik

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Selasa, 29 Juli 2025 - 00:51 WIB

4086 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PEKANBARU — Inilah akibatnya jika H. Abdul Wahid, Gubernur Riau, menempatkan oknum-oknum yang tidak berkompeten di Dinas Pendidikan Provinsi Riau, yang memiliki mental banci namun berlagak preman.

“Inilah akibatnya H. Abdul Wahid, Gubernur Riau, menempatkan oknum-oknum yang diduga tidak berkompeten dalam bidang pendidikan dan bahkan turut diduga memiliki mental banci berlagak preman, seperti halnya Plt Kadisdik, Sekretaris, dan Kabid SMK Dinas Pendidikan Provinsi Riau,” ungkap Ismail Sarlata, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Media Indonesia (DPP-AMI), dalam press rilisnya pada media, Senin (28/07/2025).

Kenapa demikian saya katakan, di dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) saja, hingga sampai saat ini ketiga oknum tersebut di atas (Plt Kadisdik, Sekretaris, dan Kabid SMK) tidak memiliki nyali untuk dapat dijumpai oleh LSM/Ormas dan wartawan, apalagi masyarakat Riau. Beraninya hanya menggertak dengan cara yang dilakukannya—mulai menganggarkan dirinya dekat dengan Ormas Pemuda, hingga mengganggarkan dirinya sebagai oknum mantan wartawan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Saat ini, setelah permasalahan SPMB masih carut-marut, muncul permasalahan baru di satuan pendidikan seperti halnya di SMK Negeri 3 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Di mana oknum wali kelas dan oknum kepala sekolah diduga tidak memiliki rasa keadilan dan sosial dalam menyelesaikan permasalahan terhadap anak didiknya sendiri, sehingga SMK Negeri 3 Kota Pekanbaru diduga menunggangi Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 dan Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Pasal 6, kembali beber Ismail Sarlata.

Permasalahan yang saat ini terjadi kepada siswa didik SMK Negeri 3 Kota Pekanbaru, hendak ke mana masyarakat hendak mengadu jika ketiga oknum tersebut di atas (Plt Kadisdik, Sekretaris, dan Kabid SMK) Dinas Pendidikan Provinsi Riau sulit untuk dijumpai? Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, dan Kabid di OPD tersebut merupakan urat nadi dan jantungnya bagi Pemerintah Riau dalam membangun SDM yang berkualitas dan menjadikan pendidikan di Provinsi Riau ini menjadi lebih baik.

Teruntuk Pak H. Abdul Wahid, Gubernur Riau, perlu Bapak ingat: Bapak bisa duduk menjadi Gubernur Riau itu karena siapa, kalau bukan masyarakat Riau? Dan kepada siapa masyarakat berkeluh kesah akan dunia pendidikan jika bukan orang-orang yang Bapak amanatkan untuk menduduki sebuah jabatan di Dinas Pendidikan Riau? Jika kepada mereka saja sulit untuk dijumpai, apa Bapak selaku Gubernur bisa dijumpai? Berita yang dimuat dan diunggah di beberapa media saja tidak mendapat respons apa pun, bahkan berita dianggap sampah. Jika pemberitaan di berbagai media dianggap sampah, siapa sampah sesungguhnya? tanya Ismail Sarlata dengan geram.

Kami, Aliansi Media Indonesia (AMI), yang peduli akan dunia pendidikan, meminta H. Abdul Wahid, Gubernur Riau, untuk langsung dapat menyelesaikan permasalahan siswa didik di SMK Negeri 3 Pekanbaru demi moral anak bangsa. Jika perlu, kami AMI siap menjumpakan siswa dan orang tua didik untuk dipertemukan langsung dengan Gubernur, agar tahu apa pokok permasalahan yang dihadapi anak didik tersebut. Agar pokok permasalahan yang sesungguhnya menjadi terang, jika perlu panggil guru dan kepala sekolahnya—kita buka kulit, nampak isinya. Kita ingin memberikan solusi yang terbaik untuk anak-anak Riau, agar tidak berujung kepada berhenti sekolah, yang pada akhirnya visi dan misi Gubernur Riau gagal, dan dunia pendidikan Riau di kancah nasional menjadi buruk, pinta Ismail.

Di penghujung, Ismail Sarlata menyampaikan, sampai kapan hal ini akan Gubernur biarkan? Jika sosok Gubernur anggap suara masyarakat yang disampaikan melalui media dan/atau kepada Ormas/LSM dan bahkan media tidak memiliki arti apa pun, maka jangan harap masyarakat Riau yang sudah terluka akan kembali memilih sebagai Gubernur. Ingat, jabatan Gubernur adalah sesaat yang diamanahkan Allah S.W.T. kepada yang memegangnya untuk dapat membantu memberikan yang terbaik untuk masyarakat Riau. Namun, belum cukup satu tahun sebagai Gubernur Riau, hati masyarakat Riau sudah terlukai.

Sumber: DPP AMI

Berita Terkait

Komisi Informasi Riau Apresiasi Keterbukaan Informasi Polda Riau, Beri Akses Luas Pelayanan Publik
Sakit Massal Disorot, SMA Negeri Plus Riau: Ini Bukan Kelalaian, Tapi Daya Tahan Tubuh Menurun
SPPG Polda Riau Didukung Tabung Harmoni Hijau, Dorong Kemandirian Pangan Lokal
AMI Ekspansi Organisasi ke Sumatera Barat, Mandat Diberikan di Pekanbaru
Peduli dan Sigap, Kabid SMA Disdik Riau Dr. Nasrol Akmal Pimpin Penanganan Kesehatan Siswa Asrama SMA Negeri Plus
Kabidpropam Polda Riau Pimpin Langsung Kegiatan Sosial dan Lingkungan di Pondok Pesantren Nurul Azhar Rumbai Barat
Wakil Ketua Umum DPP SWI Kecam Aksi Biadab Pengeroyokan Wartawan Kuansing: Luka untuk Kebebasan Pers
DPRD Riau Fokuskan Penggunaan Anggaran untuk Pembangunan SMA 1 Tebing Tinggi

Berita Terkait

Senin, 12 Januari 2026 - 13:41 WIB

Respon Cepat Pohon Tumbang,Sapar Pemuda Gebang Apresiasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Senin, 12 Januari 2026 - 13:15 WIB

Kapolres Bantaeng Hadiri Peresmian Reopening Kolam Renang Andi Pawiloi

Sabtu, 10 Januari 2026 - 23:52 WIB

Di Tengah Lumpur dan Harapan, Polri Bersama Warga Buka Akses Jalan Kampung Setie Pasca bencana

Sabtu, 10 Januari 2026 - 23:09 WIB

Hujan Lebat Picu Banjir Susulan, Kapolres Aceh Timur Siagakan Perahu Evakuasi di Sejumlah Gampong

Sabtu, 10 Januari 2026 - 18:58 WIB

Optimalkan Lahan Produktif, Lapas Labuhan Ruku Siapkan Program Ketahanan Pangan

Jumat, 9 Januari 2026 - 21:29 WIB

Berkomitmen pada Keamanan Kampus, USU Raih Penghargaan Terbaik dari APSI

Jumat, 9 Januari 2026 - 19:43 WIB

Polres Kampar Gelar Sosialisasi DIPA 2026, Tandatangani Pakta Integritas, Kapolres: Komitmen Bersama Wujudkan Polri yang Presisi

Jumat, 9 Januari 2026 - 19:20 WIB

GPI “Vaksinasi Hukum” Cegah Korupsi Dana Desa – Menurut Ketua Umum Muhammad Ali, Sesuai Amanah UU No. 8 Tahun 1999

Berita Terbaru