Masyarakat Sumsel Diimbau Laporkan Gejala Radikalisme dan Pola Dakwah Bermuatan Kebencian

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 15:09 WIB

4025 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Palembang  — Indonesia merupakan bangsa besar yang dibangun di atas pondasi keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat hidup berdampingan dalam perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya. Namun, dalam era globalisasi dan derasnya arus teknologi informasi, muncul tantangan baru yang mengancam persatuan nasional—yakni berkembangnya paham radikalisme dan intoleransi.

Hal ini disampaikan Ketua Yayasan Pelita Bersatu Indonesia (YPBI), Ustaz Abdurrahman Taib, dalam keterangannya kepada wartawan di Palembang, Sabtu (2/8/2025). Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, ia menyerukan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menanggulangi penyebaran ideologi ekstrem yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa.

Sebagai eks narapidana terorisme yang kini aktif dalam kegiatan pemulihan sosial dan pembinaan ideologi kebangsaan, Abdurrahman mengajak semua pihak, khususnya masyarakat Sumatera Selatan, untuk memperkuat kembali semangat kebangsaan dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi utama kehidupan bersama.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam pernyataannya, ia menyampaikan lima imbauan kepada masyarakat untuk secara aktif mencegah berkembangnya paham radikal:

  • Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar ideologi negara dan pedoman dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

  • Menghindari ajaran dan kegiatan yang bersifat radikal dan intoleran, serta segala bentuk upaya memecah belah, menyudutkan kelompok tertentu, atau menyebarkan kebencian berdasarkan agama, suku, ras, dan golongan.

  • Melaporkan kepada aparat berwenang apabila menemukan indikasi penyebaran paham radikal, intoleran, atau tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama maupun ideologi.

  • Mengajak para eks napiter untuk sepenuhnya kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan meninggalkan pemikiran ekstrem yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan kebangsaan.

  • Tidak terprovokasi oleh konflik antar kelompok, seperti polemik antara PWI dan Ba’alawi, serta mengedepankan semangat persatuan dan ukhuwah Islamiyah.

Ustaz Abdurrahman juga menekankan pentingnya menjaga Indonesia sebagai ruang hidup bersama yang damai dan adil bagi semua. Ia meyakini bahwa rekonsiliasi sosial hanya bisa tercapai jika masyarakat bersedia saling membuka ruang dialog dan membangun kembali rasa saling percaya.

“Indonesia adalah milik kita bersama. Jangan biarkan paham ekstrem dan kekerasan merusak kedamaian dan persaudaraan yang telah kita bangun dengan penuh pengorbanan,” ujarnya. (red)

Berita Terkait

Danpas Brimob I Lakukan Konsolidasi di Palembang, Dorong Profesionalisme Personel dan Sinergi Lintas Lembaga
Kapolres Gayo Lues Pastikan Situasi Kamtibmas pada Pilkada 2024 Aman dan Kondusif
Hujan Deras Tak Surutkan Antusiasme Warga Uyem Beriring, Kampanye Paslon Nomor 1 Said Sani-Saini
Quick Respon Brimob Aceh Hadir di Lokasi Kebakaran
Kader DPD BaraJP Sumsel Kawal Pemerintahan Yang Berkeadilan
Temunas BEM Nusantara XIV Sardani Menjadi Sekpus BEM Nusantara Yogi Menjadi Korda BEM Sumut
Sekdes Bailanggu Harus Segera dicopot dari Jabatannya dan Dipidanakan !!!
Terkait Dugaan Penyerobotan Laham di Sumsel, Berikut Penjelasan Dr Yudhi Krismen Us, SH., MH

Berita Terkait

Rabu, 27 Agustus 2025 - 16:30 WIB

Ricky Anthony Terima Mandat Pimpin KOMBAT Sumatera Utara

Sabtu, 23 Agustus 2025 - 21:00 WIB

Sulistiono Resmi Pimpin Laskar Merah Putih Kota Binjai Setelah Kantongi SK dari Markas Daerah

Sabtu, 23 Agustus 2025 - 14:12 WIB

Pimpinan Komisi III DPR RI Soroti Kekerasan Polisi pada Rahmadi, Desak Usut Tuntas

Sabtu, 23 Agustus 2025 - 01:46 WIB

Karutan Kelas I Medan Hadir dalam RDP Komisi III DPR RI: Soroti Overcrowding dan Hak Warga Binaan

Jumat, 22 Agustus 2025 - 22:59 WIB

PSI Jakarta Kritisi Keseriusan Pemprov DKI Kelola Parkir, Josephine: Mgenapa Baru 6 GOR Milik Daerah yang Dikelola dan Hasilkan Retribusi?

Jumat, 22 Agustus 2025 - 22:50 WIB

Kanwil Ditjenpas Sumut Dukung Validasi Data Tahanan: Pastikan Hak Warga Binaan Terpenuhi

Jumat, 22 Agustus 2025 - 21:23 WIB

Kakanwil Ditjenpas Sumut Hadir dalam RDP Komisi III DPR RI: Soroti Overcrowding dan Hak Warga Binaan

Kamis, 21 Agustus 2025 - 17:06 WIB

Sah Klinik Pratama Rutan Kelas I Medan Terima Akreditasi Paripurna

Berita Terbaru