JAKARTA, teropongbarat.com — Enam puluh enam tahun perjalanan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi momentum bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mempercepat berbagai program strategis di sektor pertanahan dan tata ruang.
Akselerasi dilakukan mulai dari pendaftaran tanah, sertipikasi aset negara, tanah wakaf dan rumah ibadat, Reforma Agraria, pengadaan tanah untuk Program Strategis Nasional (PSN), hingga penguatan tata ruang dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan percepatan tersebut diarahkan untuk memperluas kepastian hukum atas tanah sekaligus mendukung kebutuhan pembangunan nasional.
“Selain transformasi pelayanan, berbagai program strategis di bidang pertanahan juga terus kita akselerasi,” kata Nusron di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (24/09/2026).
Pendaftaran Tanah Tembus 129,5 Juta Bidang
Salah satu capaian yang disorot adalah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sejak mulai dijalankan pada 2017, program tersebut disebut memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan jumlah bidang tanah yang telah terdaftar.
Hingga saat ini, pendaftaran tanah secara nasional telah mencapai 129,5 juta bidang, atau meningkat sekitar 181 persen dibandingkan capaian pada 2017.
Bagi pemerintah, angka tersebut bukan sekadar capaian administratif. Pendaftaran dan sertipikasi tanah menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sekaligus mengurangi potensi persoalan pertanahan akibat ketidakjelasan status hak atas tanah.
Sertipikasi juga diarahkan terhadap aset-aset negara, tanah wakaf dan rumah ibadat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus mencegah munculnya persoalan pertanahan di kemudian hari.
Perhatian juga diberikan terhadap kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menjadi bagian dari Program Tiga Juta Rumah.
“Harapan kita sederhana tetapi sangat penting, masyarakat tidak hanya memiliki rumah untuk ditempati, tetapi juga memperoleh kepastian hukum atas tanah dan rumah yang dimilikinya,” ujar Nusron.
Reforma Agraria: 6,19 Juta Bidang
Kepastian hukum atas tanah, menurut Kementerian ATR/BPN, tidak dapat dipisahkan dari aspek keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
Hal tersebut menjadi salah satu fokus Reforma Agraria.
Hingga 2026, Reforma Agraria telah menetapkan redistribusi sebanyak 6.198.538 bidang tanah dengan total luas mencapai 4.391.091,68 hektare.
Data tersebut menunjukkan besarnya skala program redistribusi tanah yang dijalankan pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap tanah sekaligus mendorong pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah.
Pengadaan Tanah PSN Capai 158.949 Bidang
Di sisi lain, kebutuhan tanah untuk pembangunan nasional juga terus berjalan.
Kementerian ATR/BPN mencatat realisasi pengadaan tanah untuk mendukung Program Strategis Nasional (PSN) telah mencapai 74,35 persen, atau sebanyak 158.949 bidang.
Jika dilihat berdasarkan luasan, realisasinya mencapai 22.635,79 hektare, atau sekitar 60,15 persen.
Capaian tersebut menjadi bagian dari dukungan sektor pertanahan terhadap pembangunan infrastruktur dan berbagai proyek strategis pemerintah.
Tata Ruang Tak Boleh Tertinggal
Selain persoalan pertanahan, Menteri Nusron menegaskan bahwa tata ruang harus menjadi instrumen penting dalam mengarahkan pembangunan agar berjalan terencana dan berkelanjutan.
Tata ruang juga dinilai memiliki peran strategis dalam menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim.
Karena itu, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) perlu memperhatikan kajian risiko bencana sekaligus menyediakan ruang terbuka hijau yang memadai.
Hingga saat ini, telah diterbitkan 688 Perda, Perkada, atau Permen RDTR. Dari jumlah tersebut, 577 RDTR telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).
Integrasi tersebut menjadi penting karena tata ruang tidak hanya berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan ruang, tetapi juga berhubungan langsung dengan proses perizinan dan investasi.
LP2B Capai 87,63 Persen, Integrasi Jadi Pekerjaan Rumah
Sektor pangan juga menjadi perhatian.
Sejalan dengan prioritas pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, Kementerian ATR/BPN memperkuat perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Berdasarkan usulan pemerintah daerah, data LP2B secara nasional kini telah mencapai 87,63 persen, melampaui target 87 persen yang diamanatkan dalam RPJMN 2029.
Namun, capaian tersebut belum dianggap sebagai akhir pekerjaan.
Menteri Nusron menekankan pentingnya mengintegrasikan seluruh data LP2B ke dalam dokumen Rencana Tata Ruang agar memiliki kekuatan hukum dan tidak mudah dialihfungsikan.
“Seluruh data LP2B tersebut harus segera diintegrasikan secara utuh ke dalam dokumen Rencana Tata Ruang agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak mudah dialihfungsikan,” tegasnya.
Ia juga meminta dukungan gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia untuk mempercepat proses integrasi tersebut.
66 Tahun UUPA dan Tantangan Pertanahan
Peringatan 66 tahun UUPA pada akhirnya tidak hanya menjadi momentum untuk melihat angka capaian pemerintah. Lebih jauh, agenda pertanahan dan tata ruang masih menghadapi pekerjaan besar: memastikan setiap bidang tanah memiliki kepastian hukum, redistribusi berjalan sesuai tujuan Reforma Agraria, pembangunan memperoleh kepastian lahan, serta ruang dan lahan pangan terlindungi dari pemanfaatan yang tidak sesuai peruntukan.
Dengan demikian, akselerasi program pertanahan dan tata ruang diharapkan tidak berhenti pada peningkatan angka sertipikasi maupun dokumen perencanaan, tetapi benar-benar memberikan kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan kepastian pemanfaatan ruang secara berkelanjutan. (Anton Tin)

















































