BATAM | Batam kembali menjadi panggung telanjang bagi praktik penegakan hukum yang pincang, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Seorang wartawan media daring berinisial H harus berhadapan dengan jeruji Satreskrim Polresta Barelang setelah dilaporkan atas dugaan pemerasan, sementara sosok yang melaporkannya, seorang pengusaha rokok berinisial WL yang usahanya sendiri disorot karena diduga memperdagangkan rokok tanpa cukai, justru diposisikan sebagai korban yang harus dilindungi. Logika hukum seperti inilah yang kini membuat publik bertanya dengan getir, di mana sebenarnya keadilan itu berdiri di kota ini.
Perkara ini bermula dari pemberitaan yang ditulis H mengenai usaha milik WL. Setelah berita itu terbit, muncul dugaan permintaan uang sebesar Rp75 juta agar berita tersebut diturunkan. Dari jumlah itu, WL mengaku telah mentransfer Rp10 juta ke rekening pribadi H. Polisi kemudian mengamankan H di kawasan Nagoya, Batam, pada Senin dini hari, 16 November 2026, setelah menerima laporan dari WL. Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Agung Tri Poerbowo menegaskan penangkapan itu bukan operasi tangkap tangan, melainkan tindak lanjut laporan polisi, dan menyebut H diduga mengancam akan terus menaikkan berita jika permintaan tidak dipenuhi.
Jika konstruksi itu benar, maka perbuatan yang dituduhkan kepada H tidak boleh dibiarkan tanpa proses hukum. Tidak ada pembenaran bagi wartawan yang menjadikan pemberitaan sebagai alat tawar-menawar. Praktik semacam itu, jika terbukti, telah mengkhianati marwah pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menempatkan pers sebagai lembaga kontrol sosial, bukan sebagai alat pemerasan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pun telah menyediakan pasal yang tegas, yakni Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman kekerasan, Pasal 369 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik, serta Pasal 378 KUHP tentang penipuan jika ada unsur tipu muslihat dalam transaksi tersebut. Jika terbukti ada aliran dana, penyidik juga wajib menguji unsur Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama jika ada keterlibatan penyelenggara negara dalam pusaran suap menyuap.
Namun persoalan terbesar dalam perkara ini bukan hanya pada diri H. Persoalan terbesar justru terletak pada sikap aparat yang seolah menutup mata terhadap pokok persoalan yang jauh lebih besar dan jauh lebih merugikan negara, yakni dugaan peredaran rokok ilegal itu sendiri. Jika WL benar adalah pengusaha rokok tanpa cukai, maka sejak awal ia bukan sekadar pelapor, melainkan terduga pelaku tindak pidana cukai yang wajib diperiksa, digeledah, dan ditangkap. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai sangat jelas dan keras. Pasal 54 mengatur pidana penjara satu sampai lima tahun dan denda dua sampai sepuluh kali nilai cukai bagi siapa pun yang menawarkan, menjual, atau menyediakan barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai. Pasal 55 mengatur pidana satu sampai delapan tahun dan denda delapan sampai sepuluh kali nilai cukai bagi yang menimbun, menyimpan, atau memperjualbelikan rokok tanpa pita cukai. Pasal 56 bahkan mengancam pidana satu sampai lima tahun bagi yang menimbun atau menguasai rokok ilegal. Tidak ada satu pun pasal dalam undang-undang itu yang memberikan kekebalan hukum kepada pengusaha rokok ilegal hanya karena ia melapor ke polisi.
Di sinilah aroma busuk persekongkolan itu tercium paling menyengat. Bagaimana mungkin aparat begitu cepat dan sigap mengamankan seorang wartawan atas dasar laporan seorang pengusaha, tetapi begitu lamban, bahkan diam, ketika berhadapan dengan dugaan kejahatan cukai yang kasat mata dan merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah? Bagaimana mungkin transaksi Rp10 juta yang disebut sebagai uang muka dan skema Rp75 juta yang disebut sebagai harga take down berita dapat diurai begitu rinci, sementara asal-usul rokok yang diperdagangkan WL, gudangnya, jalur distribusinya, pemasoknya, dan siapa backing di belakangnya tidak pernah disentuh? Jika transkrip percakapan yang beredar menyebut adanya sosok pemain baru, anak kos baru, hingga nama berinisial Andi yang disebut dalam aliran dana, mengapa penyidik hanya berhenti pada satu nama, yakni H? Siapa pemilik rekening yang menerima dan mengirim dana? Siapa yang memerintahkan? Siapa yang diuntungkan dari diamnya pemberitaan?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan konferensi pers singkat dan kalimat normatif bahwa perkara masih didalami. Publik Batam tidak membutuhkan sandiwara prosedural. Publik membutuhkan pembuktian bahwa hukum tidak sedang diperdagangkan. Ketika seorang pelapor yang diduga kuat menjalankan bisnis hitam justru dijadikan tameng untuk membungkam kritik, maka yang terjadi bukan lagi penegakan hukum, melainkan kriminalisasi yang dibungkus dengan pasal pemerasan. Ini adalah pola lama yang berulang, wartawan kritis dijerat, mafia dibiarkan hidup, dan aparat tampil seolah paling bersih.
Karena itu, desakan kepada Kapolri menjadi tidak terhindarkan. Kapolri harus turun tangan langsung dan memerintahkan pengawasan ketat terhadap penanganan perkara ini. Propam Polri dan Itwasum harus memeriksa secara independen apakah ada oknum di Polresta Barelang yang bermain mata dengan kartel rokok ilegal, apakah ada aliran dana yang mengalir ke oknum, dan apakah penangkapan H merupakan hasil kerja profesional atau hasil pesanan. Jika terbukti ada suap menyuap dan permainan, maka Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 12 Undang-Undang Tipikor serta Pasal 209 dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan terhadap pegawai negeri harus ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk kepada siapa pun yang menerima, menjanjikan, atau memperlancar suap tersebut. Begitu pula, jika terbukti ada penyalahgunaan wewenang, Pasal 421 KUHP dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan harus menjadi pintu untuk mengadili oknum yang menjadikan kewenangannya sebagai alat kekuasaan gelap.
Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penangkapan H. Jika negara serius memberantas rokok ilegal, maka WL harus diperiksa sebagai terduga pelaku, bukan hanya didengar sebagai korban. Gudang dan tokonya harus digeledah, barang bukti rokok tanpa pita cukai harus disita, dokumen distribusi harus dibuka, dan jaringannya harus dibongkar hingga ke akar. Jika itu tidak dilakukan, maka publik berhak menyimpulkan bahwa di Batam, hukum hanya berlaku bagi mereka yang tidak punya uang dan tidak punya beking, sementara para cukong rokok ilegal bisa membeli keadilan, membeli diam, bahkan membeli aparat untuk menghantam wartawan yang mengganggunya.
Batam tidak kekurangan aturan. Batam kekurangan keberanian untuk menegakkan aturan itu kepada para pemain besar. Dan selama keberanian itu tidak muncul, selama kartel rokok ilegal dibiarkan bebas melenggang sementara penanya dibungkam, maka keadilan di kota ini akan terus dipertanyakan, dan kepercayaan publik kepada institusi kepolisian akan terus terkikis hingga ke titik yang paling berbahaya, yakni ketika rakyat tidak lagi percaya bahwa hukum masih berpihak kepada kebenaran. (*)


















































