Jokowi Maju Ketua Umum PSI, Bara JP Menolak Tegas

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Senin, 19 Mei 2025 - 12:04 WIB

40307 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA _ TEROPONG BARAT _ Organisasi Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) menyatakan menolak pencalonan Mantan presiden Joko Widodo sebagai Calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sebaiknya Jokowi fokus pada kegiatan sosial kemasyarakatan, kemajemukan, toleransi dan kebhinekaan.

Pernyataan keras ini disampaikan pendukung setia Jokowi, Relly Reagan yang menjabat Sekretaris Jenderal Bara JP, Reagen kepada awak media, Senin pagi (19/5/2025) di Jakarta.

Ia menegaskan Pakdhe Jokowi sapaan akrabnya, tidak perlu bergabung atau menjadi Dewan Pembina PSI, sebab sudah memiliki basis relawan yang cukup besar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Enggak usahlah. Lebih baik beliau duduk sebagai negarawan ya. Banyak simpatisan-simpatisan di luar partai atau di dalam partai lebih berharap Pak Jokowi posisinya duduk di tengah,” ucap Reagen sapaan akrabnya.

Dirinya menjelaskan, pernah mengusulkan ke Jokowi agar relawan Bara JP membuat partai politik tiga bulan lalu. Alasannya, Bara JP sudah memiliki cabang di 34 provinsi dan 340 kabupaten/kota, serta 17 negara. Namun, Jokowi menolak.

Ia mengatakan memiliki gagasan membuat partai super terbuka. Jokowi menjelaskan partai super terbuka yang dimaksud adalah di mana setiap anggota bisa memilih ketua umumnya.

“Kalau Pak Jokowi mau masuk sebagai ketua umum partai, ya partai baru sekalian yang super terbuka, yang memang dokrinnya bisa dibuat sebagaimana mestinya,” kata Reagen.

Sementara itu, Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Utje Gustaaf Patty, mengatakan, Bara JP perlu mengkaji ulang posisinya apabila mantan Presiden Joko Widodo menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Utje mengatakan, Bara JP tidak masalah apabila Jokowi bergabung dengan partai politik. Sebab, kata dia, sewaktu di PDIP pun Jokowi hanya sebatas kader.

Namun, lain hal apabila Jokowi menjadi ketua umum. Ia mengatakan Jokowi akan menjadi simbol politik apabila menjadi ketua umum partai. Posisi ini, kata Utje, akan membuat para relawan, terutama Bara JP, gamang.

“Begitu menjadi ketua umum, kami mesti mendefinisikan ulang. Karena kami selama ini kan independen. Nah seandainya Bapak jadi ketua umum, kami pasti harus ikut menentukan sikap. Apakah secara individu ke sana atau organisasi ini melebur,” kata Utje, Sabtu, (17/5/2025).

Utje mengatakan, kelompok relawan akan gamang karena mayoritas relawan bukan partisan. Kendati Bara JP tidak ingin Jokowi menjadi ketua umum partai politik, Utje mengatakan mencalonkan diri sebagai ketua umum adalah hak konstitusional Jokowi.

Jokowi Calon Ketua Umum PSI

Sebelumnya, Jokowi mengatakan masih memperhitungkan apakah akan ikut mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua umum PSI atau tidak. Ia menanggapi peluang dirinya untuk ikut bertarung dalam bursa calon ketua umum partai yang saat ini dipimpin putra bungsunya sendiri, Kaesang Pangarep.

“Ya masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah,” ujarnya saat ditemui di Kota Solo, Rabu, 14 Mei 2025 dilansir dari Tempo.co.

PSI membuka pendaftaran bakal calon ketua umum partai pada 13 Mei 2025 hingga akhir bulan ini. Proses penetapan dan pengumuman nama-nama calon ketua umum rencananya dilakukan hingga 18 Juni 2025. Setelah itu, para calon ketum akan melaksanakan proses kampanye mulai 19 Juni hingga 11 Juli 2025.

Selanjutnya, pada 10 Juli 2025, PSI akan mengumumkan daftar pemilih tetap pemilu raya partai. Sedangkan mulai 12 hingga 19 Juli 2025, partai memasuki masa pencoblosan. Adapun rangkaian tahapan pemilu raya ini akan bermuara pada Kongres PSI. Pengumuman hasil pemilu raya PSI rencananya akan dilakukan dalam Kongres PSI pada 19 Juli 2025, di Solo, Jawa Tengah. (red)

Berita Terkait

NENEK ELINA BERIKAN MAAF KEPADA TERDAKWA YASIN DAN SUGENG, SIDANG BERLANGSUNG PENUH KEHANGATAN
PW GPA DKI Jakarta Dukung Sikap TNI AD Soal Film “Pesta Babi”, Minta Penayangan Dicabut Jika Terbukti Langgar Hak dan Tidak Sesuai Fakta Lapangan
PW GPA DKI Jakarta Dukung Pencabutan Izin Tayang Film “Pesta Babi”, Dedi Siregar: Hormati Hak dan Martabat Tokoh Adat Papua
LBH Maskar Indonesia Soroti Dugaan Pemanfaatan Tanah Pengairan di Mekarmaya, Minta Pemerintah dan APH Bertindak Transparan
PEGASUS DAN TIM SATUAN KHUSUS AMBYBHIL SIKAP TEGAS TERHADAP JAGAL AYAM YANG DIDUGA ILEGAL
USAHA PEMOTONGAN AYAM DI RANGON GENTENG WETAN DIDUGA BELUM LENGKAP IZIN, JADI SOROTAN WARGA
DIduga Kades Kidal dan Perangkat Kongkalikong Rekayasa Dokumen Melalui PTSL Tanah Ibu Ila Demi Hasanah Terbongkar
Diduga jadi lokasi tempat transaksi penjualaan obat jenis tramadol dan eximer warga kemiri datangi lokasi.
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 3 Juni 2026 - 06:05 WIB

LBH Maskar Indonesia Soroti Dugaan Pemanfaatan Tanah Pengairan di Mekarmaya, Minta Pemerintah dan APH Bertindak Transparan

Selasa, 2 Juni 2026 - 23:45 WIB

PEGASUS DAN TIM SATUAN KHUSUS AMBYBHIL SIKAP TEGAS TERHADAP JAGAL AYAM YANG DIDUGA ILEGAL

Selasa, 2 Juni 2026 - 21:56 WIB

USAHA PEMOTONGAN AYAM DI RANGON GENTENG WETAN DIDUGA BELUM LENGKAP IZIN, JADI SOROTAN WARGA

Selasa, 2 Juni 2026 - 20:44 WIB

DIduga Kades Kidal dan Perangkat Kongkalikong Rekayasa Dokumen Melalui PTSL Tanah Ibu Ila Demi Hasanah Terbongkar

Selasa, 2 Juni 2026 - 19:58 WIB

Diduga jadi lokasi tempat transaksi penjualaan obat jenis tramadol dan eximer warga kemiri datangi lokasi.

Selasa, 2 Juni 2026 - 16:25 WIB

Publik bertanya-tanya sampai dimana proses pelaporan LSM Teropong terkait penimbunan tanah pertanian produktif .

Selasa, 2 Juni 2026 - 10:54 WIB

Diduga Tanah Pengairan Diperjualbelikan, Warga Minta Aparat Lakukan Penyelidikan

Selasa, 2 Juni 2026 - 07:33 WIB

BEREDAR VIDEO PEMBAKARAN GUBUK DIDUGA LOKASI PEREDARAN OBAT GOLONGAN G DI KEMIRI, WARGA DESAK APARAT USUT TUNTAS

Berita Terbaru