Takalar – teropongbarat.com | 23 Mei 2025 – Warga Dusun Bontoparang, Desa Bontoparang, Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar, dibuat heran dan resah dengan temuan dua papan proyek berbeda pada satu lokasi pengerjaan drainase di jalan poros desa tersebut. Pasalnya, kedua papan proyek mencantumkan panjang pengerjaan yang berbeda, namun dengan nilai anggaran yang sama, yakni sebesar Rp150.572.100.
Papan proyek pertama mencantumkan panjang pekerjaan drainase sebesar 260 meter, sementara papan proyek kedua menyebutkan panjang hanya 190 meter. Keduanya berada di titik pekerjaan yang sama dan mengundang pertanyaan serius dari masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa.
Atas laporan dari salah satu warga, Lembaga Elang Hitam Nusantara Republik Indonesia (ElHAN RI) segera melakukan penelusuran lapangan. Tim yang dipimpin langsung oleh Hasbuddin Toro turun ke lokasi pada Sabtu, 8 Mei 2025. Hasil pemantauan tim ElHAN RI membenarkan adanya kejanggalan tersebut, yang semakin menguatkan dugaan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam klarifikasi lanjutan pada 16 Mei 2025, pihak ElHAN RI memanggil Kepala Desa Bontoparang, Abd Rahman Dg Kulle, ke kantor lembaga di Jalan Khaeruddin Dg Ngampa No. 1 Takalar. Dalam pernyataannya, Abd Rahman mengakui perubahan tersebut. “Iye pak, sebenarnya itu 260 meter menjadi 190 dengan anggaran yang sama,” ujarnya.
Hasbuddin Toro dari ElHAN RI menyayangkan terjadinya perubahan tersebut tanpa ada penjelasan resmi kepada masyarakat. “Dari awal kami sudah menduga ada kejanggalan. Dua papan proyek dengan spesifikasi berbeda untuk satu pekerjaan menunjukkan indikasi kuat adanya pengelolaan proyek yang tidak sesuai prosedur,” tegasnya.
Menurut ElHAN RI, proyek ini terindikasi dikerjakan asal jadi dan tidak memenuhi standar pelaporan publik yang seharusnya transparan. Mereka pun meminta pihak terkait, termasuk inspektorat daerah dan aparat penegak hukum, untuk melakukan investigasi lebih lanjut.
Lembaga ElHAN RI berkomitmen akan terus mengawal proses ini hingga tuntas. Mereka juga mengajak masyarakat untuk berani melaporkan kejanggalan-kejanggalan serupa demi memastikan dana publik benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya untuk kemajuan desa.(tim/red)
