Opini-TeropongBarat.com||Kebebasan berpendapat di negara ini sering kali tampak begitu indah dan paripurna ketika diucapkan dalam pidato-pidato resmi para pejabat tinggi di Jakarta. Namun, cerita manis tentang indahnya berdemokrasi itu mendadak berubah menjadi pahit, tegang, dan intimidatif begitu gagasan tersebut diturunkan ke tingkat tapak. Fenomena diskrepansi ini kembali mengemuka ke permukaan saat masyarakat sipil, komunitas pemuda, dan kelompok mahasiswa di berbagai daerah mencoba menggelar acara sederhana: nonton bareng dan diskusi film dokumenter berjudul Pesta Babi karya rumah produksi Watchdoc yang disutradarai Dandhy Laksono. Menurut saya, riak-riak pembubaran, pelarangan, hingga tindakan represif oknum aparat yang terjadi di lapangan memperlihatkan adanya penyakit akut yang belum sembuh dalam tata kelola pemerintahan kita, yaitu gagapnya aparat keamanan di tingkat bawah dalam merespons suara kritis, perbedaan pendapat, dan kebenaran yang tidak nyaman.
Ada ironi yang sangat menyengat mata jika kita membandingkan sikap elite pusat di Jakarta dengan tindakan represif aparat di tingkat lokal. Di satu sisi, pejabat tinggi negara sudah memberikan pernyataan normatif yang cukup menyejukkan, bahwa film tersebut sama sekali tidak dilarang karena merupakan bagian dari kebebasan berekspresi warga negara. Namun, di sisi lain, aparat di lapangan justru bertindak berbalik arah dengan membubarkan acara-acara diskusi menggunakan dalih klasik seputar potensi gangguan keamanan atau ketiadaan izin keramaian. Menurut saya, dualisme sikap ini bukan sekadar masalah salah paham koordinasi biasa. Ini adalah cerminan dari tidak jalannya instruksi vertikal dalam birokrasi keamanan kita, di mana hak konstitusional warga negara untuk berdiskusi dan mencerdaskan diri sering kali harus tumbang begitu saja di tangan penafsiran sepihak penguasa wilayah lokal yang paranoid terhadap kritik.
Jika kita membedah isi film Pesta Babi dari kacamata ilmu pemerintahan, dokumenter tersebut sebenarnya bukanlah sebuah serangan tanpa dasar, melainkan sebuah potret protes yang jujur serta jeritan keputusasaan masyarakat adat terhadap kegagalan proyek ketahanan pangan (food estate) yang terus-menerus dipaksakan oleh negara. Proyek cetak sawah raksasa di Papua Selatan ini bukanlah barang baru yang jatuh dari langit ini adalah kelanjutan dari ambisi megaloman yang polanya terus berulang tanpa evaluasi berarti selama tiga kali pergantian rezim presiden. Kita tentu belum lupa bagaimana megaproyek ini bermula di era Susilo Bambang Yudhoyono dengan nama Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), yang kemudian dilanjutkan dan dimodifikasi pada era Joko Widodo, hingga kini diadopsi dan digenjot kembali secara ugal-ugalan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Bagi saya, kritik lewat sinema investigatif seperti ini seharusnya dipandang sebagai obat publik sebuah cermin jernih dari lapangan yang memperlihatkan bahwa membabat hutan adat demi ambisi pangan yang selalu berakhir menjadi lahan mangkrak adalah sebuah kekeliruan tata kelola yang fatal dan destruktif.
Sayangnya, alih-alih mengevaluasi secara mendalam mengapa megaproyek ketahanan pangan ini selalu gagal dan hanya meninggalkan kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta kesengsaraan bagi masyarakat adat yang kehilangan ruang hidupnya, pemerintah justru memilih jalur pintas yang anti-intelektual: membungkam kritiknya. Ketika masyarakat dan mahasiswa berkumpul untuk mendiskusikan kegagalan struktural yang berulang ini, mereka justru dihadapi dengan pendekatan keamanan yang represif. Menurut saya, menghadapi sebuah film dokumenter dengan represi dan pembubaran justru memperlihatkan kepanikan dan ketidakpedean penguasa yang tidak mampu mempertahankan akuntabilitas kebijakannya sendiri di hadapan publik. Pemerintah seolah enggan mengakui fakta bahwa selama belasan tahun, triliunan rupiah uang negara habis menguap hanya untuk mendanai proyek yang siklusnya selalu sama: hutan adat digusur, korporasi masuk, proyek gagal dan mangkrak karena ketidaksesuaian kondisi tanah, lalu nama proyeknya diganti dengan kosmetik baru di rezim berikutnya demi mengamankan anggaran baru pula.
Tindakan membubarkan diskusi film di ruang publik juga membawa dampak buruk yang sangat beracun bagi masa depan iklim demokrasi di Indonesia. Menurut saya, ketika aparat terlalu mudah melakukan pelarangan dan intimidasi terhadap aktivitas pemikiran, masyarakat luas secara perlahan akan dilingkupi oleh rasa takut untuk bersuara (chilling effect). Padahal, kampus, ruang komunitas, dan kantong-kantong diskusi publik adalah laboratorium berpikir tempat setiap kebijakan pemerintah seharusnya diuji secara nalar ilmiah dan empiris. Jika ruang-ruang komunal ini terus-menerus diintervensi oleh moncong kekuasaan, maka kita sedang bergerak perlahan menuju era otoritarianisme gaya baru yang alergi terhadap koreksi dan memuja kepatuhan buta. Pemerintah tidak boleh menutup mata bahwa kegagalan food estate yang diwariskan melintasi tiga generasi presiden ini adalah fakta sejarah yang nyata di lapangan, dan membungkam diskusinya di perkotaan tidak akan pernah bisa mengubah kegagalan ekologis di tanah Papua menjadi sebuah cerita keberhasilan.
Pada akhirnya, bagaimana cara aparat negara merespons pemutaran film Pesta Babi adalah ujian paling valid untuk mengukur sejauh mana komitmen demokrasi pemerintah hari ini. Menghalangi masyarakat untuk menonton dan berdiskusi tidak akan pernah bisa menghapus duka dan air mata masyarakat adat yang kehilangan wilayah sakralnya akibat ambisi proyek pangan yang dipaksakan atas nama pembangunan nasional. Menurut saya, sudah saatnya pusat kekuasaan menghentikan kebiasaan buruk menggunakan tangan aparat keamanan untuk menutupi borok-borok kebijakan publik yang cacat sejak dalam pikiran. Biarkan ruang publik kita tetap hidup, bising, dan dinamis dengan diskusi-diskusi yang kritis, karena mendengarkan jurnalisme investigatif dan protes masyarakat adalah satu-satunya cara untuk menghentikan lingkaran setan kegagalan proyek negara, sekaligus memastikan bahwa jalannya pemerintahan ini kembali berada di atas rel kemanusiaan, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial yang hakiki bagi seluruh rakyat Indonesia.
