Soroti Rentetan Kasus di Bank Mandiri, KAMAKSI Desak Dirut Riduan Mundur

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Minggu, 13 September 2026 - 01:49 WIB

40165 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA |  Desakan Organisasi Aktivis Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) terhadap Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Riduan, berkaitan dengan serangkaian sorotan dan isu pengelolaan yang belakangan menjadi perhatian publik.
Kasus penyaluran pinjaman PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada PT Crowde Membangun Bangsa serta persoalan pemblokiran rekening Cheng Hua dan Supriyono alias Botok menjadi sorotan publik.
Persoalan munculnya pengelolaan aset dan tata kelola di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk belakangan ini mendapat sorotan publik yang signifikan akibat rentetan kasus operasional, sengketa hukum, dan transparansi internal. Menurut KAMAKSI, sebagai salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia, isu tata kelola perusahaan Good Corporate Governance (GCG) sangat krusial karena berdampak langsung pada kepercayaan nasabah dan stabilitas reputasi perseroan.
​Pengelolaan Aset Negara juga menjadi pertanyaan publik. Munculnya persoalan tata kelola serta indikasi alih fungsi aset milik atau dibawah penguasaan instansi diduga tanpa prosedur yang transparan yaitu laporan mengenai dugaan penyalahgunaan aset rumah dinas milik Bank Mandiri Wilayah I Sumatera Utara di Medan, yang dialihfungsikan secara sepihak menjadi lahan parkir komersial oleh pihak ketiga.
Termasuk kebijakan penghentian sementara atau pemblokiran transaksi sejumlah rekening nasabah yang dinilai kurang transparan dan memicu keresahan publik.
KAMAKSI kini juga memberikan sorotan tajam atas dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas pegawai Bank Mandiri.
Sorotan tajam KAMAKSI tertuju pada besarnya anggaran perjalanan dinas Bank Mandiri sekaligus dugaan adanya perjalanan dinas fiktif yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Ketua Umum DPP KAMAKSI Joko Priyoski, mengakan menurut informasi yang dihimpun anggaran perjalanan dinas Bank Mandiri pada 2025 tercatat mencapai sekitar Rp260,7 miliar, sementara pada 2024 mencapai sekitar Rp264,3 miliar.
‎
‎Kemudian pada 2023, anggaran perjalanan dinas pegawai Bank Mandiri mencapai sekitar Rp221,5 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas perjalanan dinas dalam negeri sekitar Rp149,5 miliar dan perjalanan dinas luar negeri sekitar Rp71,9 miliar.
‎“Yang lebih mengherankan, perjalanan dinas pegawai Bank Mandiri diketahui bahwa bukti transportasi pada 23 unit kerja atas 41 kegiatan hanya berupa invoice dari travel agent,” ujar Joko.
KAMAKSI mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) yaitu Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian khusus termasuk melakukam pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah perjalanan dinas tersebut benar-benar dilaksanakan atau tidak.
‎
‎KAMAKSI mendorong APH untuk memanggil jajaran manajemen Bank Mandiri termasuk memeriksa Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, guna meminta penjelasan mengenai pelaksanaan perjalanan dinas tersebut. APH diminta mendalami surat penugasan, tiket, boarding pass, asuransi perjalanan, serta laporan kegiatan atas perjalanan dinas pegawai Bank Mandiri tersebut.
“Hasil dari pemeriksaan tersebut harus diumumkan secara transparan ke publik dan bila ditemukan indikasi tindak pidana maka pelakunya segera diproses hukum sesuai peraturan Undang-Undang yang berlaku. Hukum tidak boleh tajam kebawah tumpul keatas, semua warga negara sama di mata hukum. Fiat Justitia Ruat Caelum, Hendaklah Keadilan Ditegakkan Sekalipun Langit Akan Runtuh,” tegas Joko.
KAMAKSI akan terus mendesak pihak Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta regulator terkait untuk memeriksa manajemen dan direksi Bank Mandiri guna memastikan prinsip Good Corporate Governance (GCG) berjalan optimal.
Perbankan Pelat Merah wajib menerapkan analisis resiko ketat sesuai regulasi dan mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan independensi. Pelayanan perbankan harus menjunjung prioritas pelayanan nasabah dan Bank Mandiri diminta memperketat sistem pengawasan dari tingkat pusat hingga ke tingkat cabang untuk menutup celah terjadinya praktik korupsi dan penyimpangan, pungkas Joko Priyoski.

Berita Terkait

Banyak warga di sini yang tahu persis kejadiannya,” ungkap SM dengan nada geram.
KAPOLRESTA BANYUWANGI BARU MENJABAT, SUDAH MEMBUAT KECEWA RAKYAT
Membangun Generasi Tangguh Melalui Pemantapan dan Serah Terima Jabatan Dewan Penggalang MTs Negeri 3 Sidoarjo
PEMUSNAHAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KPPBC TIPE MADYA PABEAN B DUMAI
MADAS SEDARAH Menuju Organisasi Modern Tumbuh Berkembang dan Mengakar Serta Mampu Diterima Masyarakat 
Cegah Kebakaran Hutan, Kodim 0819 Pasuruan Intensifkan Patroli dan Imbau Warga Jaga Kelestarian Hutan
Tiga Kekuatan Politik Dasco sebagai Pengganti Gibran
Peduli Kesehatan Generasi Penerus, Babinsa Kayukebek Dampingi Posyandu

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 10:34 WIB

Kasdim 0116/Nagan Raya yang mewakili Dandim Hadiri Apel Gabungan Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Tahun 2026

Rabu, 18 November 2026 - 08:48 WIB

Babinsa Pos Ramil Tripa Makmur Komsos dengan warga Desa binaan

Rabu, 18 November 2026 - 08:46 WIB

Babinsa dampingi warga daftar bansos lewat aplikasi Perlinsos

Rabu, 18 November 2026 - 08:43 WIB

Komsos Dengan Pemuda di Desa Binaannya,ini peaan Babinsa 06 Kuala Pesisir

Rabu, 18 November 2026 - 08:40 WIB

Babinsa Koramil 01/Kuala Dampingi Pengantaran MBG ke Sekolah-Sekolah

Rabu, 18 November 2026 - 08:38 WIB

Terjalin Hubungan Baik, Babinsa Koramil 04 Beutong Laksanakan Komunikasi sosial Dengan Warga Binaan

Rabu, 18 November 2026 - 08:34 WIB

Babinsa Dampingi Penerimaan Perlengkapan KDKMP Desa Bonto Majannang, Dukung Kesiapan Operasional Koperasi

Selasa, 17 November 2026 - 18:07 WIB

Banyak warga di sini yang tahu persis kejadiannya,” ungkap SM dengan nada geram.

Berita Terbaru