Pengurus Koperasi Merah Putih di Langkat Pertanyakan Kewenangan dan Operasional, DPRD Siap Fasilitasi

TEROPONG BARAT LANGKAT

- Redaksi

Kamis, 29 Oktober 2026 - 15:50 WIB

4045 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dokumentasi Foto Kegiatan Koperasi Merah Putih di DPRD Kabupaten Langkat

Dokumentasi Foto Kegiatan Koperasi Merah Putih di DPRD Kabupaten Langkat

 

STABAT,Teropong Barat.com — Sejumlah pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Langkat mengadukan belum beroperasinya kegiatan usaha koperasi kepada DPRD Kabupaten Langkat.

Mereka mempertanyakan kejelasan pembagian kewenangan antara pengurus dengan manajer, hingga beban biaya operasional yang selama ini ditanggung secara pribadi.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Sribana Perangin Angin, di ruang kerjanya, Kamis (29/10/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam pertemuan tersebut, pengurus KDKMP menuturkan bahwa keberadaan koperasi belum berjalan sebagaimana mestinya. Mereka menilai peran dan kewenangan pengurus dalam mengelola koperasi masih belum jelas bila dibandingkan dengan peran manajer KDKMP yang direkrut oleh pemerintah pusat.

“Di Kabupaten Langkat ada 277 Koperasi Merah Putih, tetapi sampai saat ini sudah satu setengah tahun belum beroperasi,” ujar salah seorang pengurus koperasi, Eddy, di hadapan Ketua DPRD.

Selain masalah operasional, Eddy dan rekan-rekannya juga mempertanyakan peran manajer dalam menjalankan usaha koperasi. Menurut pengurus, kewenangan pembelian produk yang akan dijual melalui koperasi berada di tangan manajer, sehingga membatasi ruang keterlibatan pengurus dalam pengambilan keputusan.
Mereka turut menyoroti mekanisme pelaporan pengelolaan usaha dan pembagian keuntungan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara.

“Manajer melaporkan berbagai hal kepada PT Agrinas Pangan Nusantara, termasuk laba. Lalu bagaimana dengan posisi kami sebagai pengurus? Dalam konsep koperasi ada Sisa Hasil Usaha (SHU). Bagaimana nanti kami menjelaskan kepada anggota jika kewenangan kami dalam pengelolaan koperasi belum jelas?” tutur pengurus.

Di samping itu, persoalan kesenjangan finansial juga menjadi perhatian para pengurus. Pengurus mengaku belum menerima apresiasi berupa gaji, sementara mereka mendapat informasi bahwa manajer KDKMP menerima honor sekitar Rp6 juta per bulan. Padahal, pengurus turut memikul tanggung jawab atas kelembagaan koperasi.

Pengurus menambahkan, selama proses pembentukan dan pengurusan administrasi koperasi—seperti pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akta badan hukum notaris, hingga biaya rapat—seluruhnya ditanggung menggunakan dana pribadi pengurus. Kondisi ini dinilai cukup memberatkan karena koperasi belum memiliki unit usaha yang menghasilkan.

Atas dasar itu, para pengurus berharap DPRD Kabupaten Langkat dapat memfasilitasi serta memperjuangkan bantuan hibah anggaran maupun dukungan biaya operasional bagi pengurus forum konsultasi KDKMP.

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Sribana Perangin Angin, menegaskan komitmennya untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Langkat dan instansi terkait guna mencari jalan keluar bersama.

 

Sribana menilai, komunikasi yang sinergis antara pengurus, manajer, dan pemerintah daerah sangat diperlukan agar permasalahan operasional koperasi ini dapat terselesaikan.

“Nanti setelah manajer KDKMP bertugas mengelola koperasi, sebaiknya kita duduk bersama antara pengurus, manajer, dan pemerintah daerah. Saya akan fasilitasi,” pungkas Sribana.

 

Pewarta:Lufti

Berita Terkait

Polres Batu Bara dan Polsek jajaran intensifkan patroli KRYD, jaga situasi kamtibmas tetap kondusif
Polres Batu Bara amankan ibadah KKR Oikumene umat Kristen se-Kabupaten Batu Bara
BAINTELKAM POLRI PERKUAT SINERGI LINTAS SEKTOR DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL
Satlantas Polres Batu Bara gencarkan sosialisasi Ops Zebra Toba 2026, bagikan segitiga pengaman dan edukasi pelajar
Polres Batu Bara salurkan 8.000 liter air bersih untuk warga Desa Bogak
Pemilihan Penghulu di Perkebunan Siarangarang Dinilai Cacat Aturan, Calon Nomor Urut 3 dan 2 Minta hitung Ulang Surat Suara
SATGAS 2 PREEMTIF OPS ZEBRA TOBA 2026 POLRES PEMATANGSIANTAR LAKUKAN BINLUH DAN HIMBAUAN TERTIB LALU LINTAS DI AREA PASAR HORAS
PW MOI Riau Pertanyakan Polres Dumai, 11 Tersangka Pengeroyokan Kok Tidak Ditangkap?

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 08:50 WIB

Babinsa Koramil 05 Darul Makmur Dampingi Pendistribusian Makanan Bergizi Gratis (MBG) ke Sekolah

Rabu, 18 November 2026 - 08:48 WIB

Babinsa Pos Ramil Tripa Makmur Komsos dengan warga Desa binaan

Rabu, 18 November 2026 - 08:46 WIB

Babinsa dampingi warga daftar bansos lewat aplikasi Perlinsos

Rabu, 18 November 2026 - 08:43 WIB

Komsos Dengan Pemuda di Desa Binaannya,ini peaan Babinsa 06 Kuala Pesisir

Rabu, 18 November 2026 - 08:38 WIB

Terjalin Hubungan Baik, Babinsa Koramil 04 Beutong Laksanakan Komunikasi sosial Dengan Warga Binaan

Rabu, 18 November 2026 - 08:34 WIB

Babinsa Dampingi Penerimaan Perlengkapan KDKMP Desa Bonto Majannang, Dukung Kesiapan Operasional Koperasi

Selasa, 17 November 2026 - 18:07 WIB

Banyak warga di sini yang tahu persis kejadiannya,” ungkap SM dengan nada geram.

Selasa, 17 November 2026 - 10:16 WIB

PEMUSNAHAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KPPBC TIPE MADYA PABEAN B DUMAI

Berita Terbaru