MEDAN,Teropong Barat.com| Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br. Surbakti, SH, menghadiri kegiatan Optimalisasi Peran Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana di Aula Raja Inal, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (12/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Menteri PANRB Komjen Pol (Purn) Drs. Purwadi Arianto, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara.
Dalam arahannya, Purwadi Arianto menegaskan bahwa bencana tidak hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur, tetapi juga dapat mengganggu pelayanan pemerintahan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, pemerintah harus memastikan layanan tetap berjalan melalui tiga langkah, yakni menjaga keberlangsungan layanan prioritas seperti KTP, KK dan kartu pelayanan kesehatan, memperkuat kolaborasi serta pelayanan jemput bola, dan mempercepat pemulihan pelayanan.
Penguatan tersebut juga menjadi bagian dari pelaksanaan Gerakan Nasional Pelayanan Publik sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Bersama tanggal 24 Juli 2026.
Purwadi turut mendorong percepatan pembentukan MPP di Sumatera Utara. Dari 33 kabupaten/kota, baru delapan daerah yang telah memiliki MPP, sementara tiga daerah lainnya direncanakan meresmikannya pada 2026.
“Mal Pelayanan Publik merupakan cermin dari pemerintahan dalam melayani masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan bahwa pemulihan pascabencana banjir 2025 terus dilakukan, termasuk memastikan pelayanan pemerintahan kembali berjalan optimal. Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan perbaikan infrastruktur, tetapi juga kemudahan mengakses pelayanan administrasi dan kebutuhan dasar.
Bobby menyebutkan, baru sekitar 30 persen dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara yang memiliki MPP. Ia mengajak seluruh pemerintah daerah memperluas pelayanan terpadu agar masyarakat mendapatkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien.
“Tugas kita terpilih menjadi kepala daerah adalah mempermudah urusan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar administrasi,” tegasnya.
Di Kabupaten Langkat, Grand Launching MPP direncanakan akan dilaksanakan pada Juni 2027. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Langkat.
Kehadiran Tiorita dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui pembangunan MPP, diharapkan pelayanan pemerintahan di Langkat semakin terintegrasi, efektif, transparan, dan mudah dijangkau masyarakat, termasuk dalam situasi darurat maupun pemulihan pascabencana.
Pewarta: Lufti
