LANGKAT,Teropong Barat.com| Pemerintah Kabupaten Langkat di bawah kepemimpinan Plt. Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti, SH, terus mengintensifkan upaya pemulihan masyarakat terdampak banjir. Langkah yang dijalankan mencakup pengawalan kepastian bantuan sosial, percepatan perbaikan rumah warga, hingga pemulihan ekonomi melalui bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam aspek bantuan sosial, Kementerian Sosial RI melalui surat tanggapan atas permohonan klarifikasi dan percepatan administrasi bantuan korban banjir Kabupaten Langkat menyatakan bahwa usulan bantuan tahap II sebanyak 61.547 kepala keluarga (KK) telah dinyatakan valid berdasarkan data By Name By Address (BNBA).
Kemensos menjelaskan bahwa proses penganggaran masih berjalan melalui pengusulan revisi Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) kepada Bappenas untuk penambahan kuota atau plafon anggaran. Pada rapat koordinasi Satgas PRR tanggal 22 Oktober 2026, turut disampaikan usulan anggaran sebesar Rp4,249 triliun sebagai dasar pengajuan tambahan plafon bagi data usulan kabupaten/kota.
Sementara itu, berdasarkan surat Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Langkat tertanggal 20 Oktober 2026, dari 12.456 keluarga yang memerlukan pemadanan data, sebanyak 7.400 keluarga telah diverifikasi dan diusulkan kembali. Adapun 5.056 keluarga lainnya masih memerlukan penyelesaian administrasi agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
Untuk mengawal proses tersebut, Tiorita melakukan sejumlah langkah koordinasi, antara lain berdialog dengan perwakilan warga, berkoordinasi dengan Satgas PRR di Kantor Gubernur Sumatera Utara, memfasilitasi penjelasan pemerintah pusat kepada masyarakat di Besitang, serta beraudiensi dengan BPS RI dan Satgas PRR di Jakarta guna mendorong percepatan validasi data.
Pada sektor perumahan, Tiorita meninjau program stimulan perbaikan rumah warga terdampak banjir di Kecamatan Pangkalan Susu pada 1 Oktober 2026. Di kecamatan tersebut tercatat 84 rumah penerima bantuan, terdiri atas 41 rumah rusak ringan, 25 rusak sedang, dan 18 rusak berat.
Secara keseluruhan, hingga November 2026, Pemkab Langkat telah menyalurkan bantuan perbaikan untuk 650 unit rumah kategori rusak ringan dan rusak berat guna membantu warga memperoleh hunian layak.
Di sisi pemulihan ekonomi, Pemkab Langkat merealisasikan bantuan Presiden bagi 9.393 pelaku UMKM terdampak banjir yang tersebar di 16 kecamatan. Setiap penerima memperoleh bantuan Rp3 juta dengan total nilai penyaluran mencapai Rp28,179 miliar yang diserahkan pada 11 November 2026.
Meski sejumlah realisasi dan pemadanan data telah berjalan, Pemkab Langkat mencatat masih ada kebutuhan lanjutan yang perlu diselesaikan, terutama kepastian bantuan jaminan hidup, stimulus ekonomi, pemenuhan isi hunian, serta pembangunan rumah bagi warga yang mengalami kerusakan berat.
Pemkab Langkat menyatakan akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, BPS, dan Satgas PRR agar seluruh tahapan bantuan memiliki kejelasan administrasi dan anggaran sesuai ketentuan.
Pewarta: Lufti

















































