PIDIE – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Pidie menjadi perhatian serius. Kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat, terutama terkait aktivitas pertambangan emas ilegal yang diduga semakin marak di sejumlah kawasan Aceh, khususnya Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie.
Situasi ini mendorong Ketua Aliansi Jurnalis Warga Indonesia (AJWI) Provinsi Aceh Nizwar mendesak Mabes Polri segera menurunkan tim khusus untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan aktivitas tambang emas ilegal di wilayah tersebut.
Nizwar mengungkapkan, berdasarkan hasil investigasi awal yang dilakukan pihaknya, terdapat sejumlah informasi dan indikasi aktivitas pertambangan emas ilegal berskala besar di kawasan Geumpang.
Bahkan, AJWI Aceh meminta tim khusus Mabes Polri menelusuri dugaan keterlibatan salah satu koordinator tambang yang disebut-sebut sebagai salah satu pihak berpengaruh dalam aktivitas pertambangan emas ilegal di kawasan tersebut, yang dikenal dengan sebutan Bos AT.
AJWI menilai, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Selain berpotensi merusak lingkungan dan ekosistem, aktivitas tambang ilegal juga perlu ditelusuri dari sisi distribusi BBM, penggunaan sumber daya, serta kemungkinan adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut.
Lebih jauh, Nizwar mempertanyakan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat kepolisian di wilayah Pidie maupun jajaran Polda Aceh.
Menurutnya, munculnya dugaan aktivitas tambang ilegal yang terus berlangsung perlu dijawab melalui langkah penegakan hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai masyarakat terus mempertanyakan keberadaan aparat penegak hukum, sementara dugaan aktivitas pertambangan ilegal terus menjadi persoalan. Kami meminta Mabes Polri turun langsung dan melakukan pemeriksaan secara objektif,” tegas Ketua AJWI Aceh.
Saat ini, Ketua AJWI Aceh mengaku sedang mempersiapkan sejumlah data, dokumentasi, serta bahan investigasi terkait dugaan aktivitas pertambangan emas ilegal di Geumpang, Pidie. Seluruh bahan tersebut dipersiapkan untuk menjadi dasar penyampaian laporan kepada pihak berwenang.
Langkah ini, kata dia, bukan semata-mata untuk mengungkap dugaan pelanggaran hukum, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan Aceh.
AJWI Aceh juga meminta Mabes Polri melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan pendukung aktivitas tambang ilegal serta memastikan tidak ada praktik perlindungan atau pembiaran apabila ditemukan bukti pelanggaran.
Kini, pertanyaan besar muncul: Sejauh mana pengawasan dan penegakan hukum terhadap dugaan tambang emas ilegal di Geumpang?
Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji penindakan. Jika ditemukan pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu.
AJWI Aceh mendesak Mabes Polri segera turun tangan. Jangan sampai kerusakan alam semakin meluas dan masyarakat terus menanggung dampaknya. (*)


















































