Malang // TEROPONGBARAT.COM Dugaan minimnya keterbukaan informasi publik mencuat dari pemerintah desa Bulupitu kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang , belum melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Ketika tim awak media menanyakan kepada kepala desa melalui pesan WhatsApp terkait keterbukaan publik sampai saat ini belum ada jawaban dari Rohman ( kepala desa Bulupitu) dengan adanya keterbukaan publik masyarakat bisa mengetahui dari rencana kerja pembangunan desa (RKPDes), anggara pendapatan dan belanja desa (APBDes), rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), serta laporan pertanggungjawaban (LPJ).
Keterbukaan ini penting karena sebagai kontrol kepada pemerintah desa terkait kinerjanya melayani masyarakat. Selain itu, bagaimana masyarakat mampu mengetahui arah perencanaan pembangunan desa jika sumber data tidak dapat diakses atau bahkan dirahasiakan. Hal ini sebagai satu implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Jika keterbukaan publik dijalankan Sistem informasi desa (SID) bisa dijalankan secara maksimal. Jangan hanya posting profil desa tidak ada, apa lagi menampilkan perencanaan desa, RPJMDes, RKPDes, APBDes ?bahkan LPj yang sudah diaudit BPKP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat ini semua terbuka, masyarakat berhak tahu.
Keterbukaan informasi publik tidak hanya menunggu masyarakat meminta informasi, tetapi juga mendorong badan publik menyediakan informasi yang menjadi hak masyarakat secara mudah dan terbuka.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari awak media, papan informasi publik atau baliho APBDes Desa Bulupitu kecamatan Gondang legi selama 2 tahun tidak terpasang ataupun terlihat di area kantor desa yang mudah dilihat masyarakat.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena anggaran desa merupakan dana publik yang penggunaannya perlu dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Warga berhak mengetahui besaran anggaran yang diterima desa, alokasi penggunaannya, nilai setiap kegiatan, hingga realisasi pelaksanaannya.
Pengelolaan keuangan desa juga diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang hingga kini masih berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Bulupitu masih memiliki ruang untuk memberikan penjelasan terkait tidak terpampangnya APBDes serta mekanisme keterbukaan informasi yang diterapkan Pemerintah Desa Bulupitu kecamatan Gondanglegi kabupaten malang.
Redaksi//
Teropongbarat.com
(Partono)
