Banda Aceh – Sabtu, 15 Februari 2025, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Patriot Bela Nusantara (PBN) Aceh mengadakan Forum Diskusi Kelompok (FDK) bertajuk “Pemimpin Baru, Haluan Baru Menuju Aceh Maju dan Bermartabat” di Rodya Cafe, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.
Acara dibuka oleh Ketua DPD PBN Aceh, Drs. M. Isa Alima, dan dipandu oleh moderator Junaidi Surya, SE. Junaidi menyampaikan bahwa PBN adalah lembaga pertama yang menggelar diskusi publik pasca pelantikan pemimpin Aceh yang baru.
Diskusi menghadirkan beberapa panelis terkemuka di antaranya adalah Dr. Amri, Dr. TM. Jamil dan T. M. Zulfikar yang dengan semangat memaparkan atau mengupas berbagai isu hangat terkait perkembangan Aceh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dr. Amri kademisi senior Universitas Syiah Kuala (USK), menyoroti pentingnya manajemen yang kuat dengan pemimpin yang tangguh, serta perlunya penciptaan lapangan kerja dan undangan bagi investor untuk meningkatkan martabat masyarakat Aceh.
Dr. TM. Jamil, pakar politik USK, yang mengingatkan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan alam dan mendorong mahasiswa untuk berperan aktif dalam perubahan, bukan hanya menjadi penonton.
Dr. TM. Zulfikar, Dewan Pembina PBN, yang berbagi pengalamannya dalam penyusunan teknokratik RPJM Aceh 2025-2030, menekankan pentingnya keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, Heri Safrijal, SP, MP, Master of Ceremony (MC) acara, turut memberikan pandangan mengenai pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang komprehensif.
Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) FPA, Syarbaini, juga menyampaikan pandangannya mengenai tantangan yang dihadapi Aceh dan pentingnya memulai solusi dari akar permasalahan.
Acara ini dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk Dr. Nur Mahdi, SH, MH (kandidat doktoral hukum), Dr. Nur Rasyid (mantan staf ahli Gubernur), senat BEM USK dan UIN, serta puluhan masyarakat yang antusias mengikuti diskusi.
Diskusi ini menjadi momentum penting dalam upaya mewujudkan Aceh yang lebih maju dan bermartabat melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
