Pakar Hukum Internasional Desak Pemerintah dan DPRD Bone Bolango Mediasi Pertambangan Batu Hitam Ilegal

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Kamis, 1 Mei 2025 - 23:52 WIB

40203 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bone Bolango, Gorontalo.teropongbarat.co. Pertambangan dan perdagangan batu hitam (Black Stone) ilegal di wilayah konsesi PT. Gorontalo Mineral, Kabupaten Bone Bolango, kembali menjadi sorotan. Prof. Dr. Sutan Nasomal, Spd.I.SE.SH.MH.PhD, pakar hukum internasional, mendesak pemerintah daerah dan DPRD Bone Bolango untuk segera mengambil peran sebagai mediator dalam menyelesaikan permasalahan ini.(01/05/2025).

Prof. Nasomal menyatakan, aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan oleh penambang lokal merupakan sebuah peluang untuk meningkatkan perekonomian rakyat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah dinilai lamban dalam memberikan perhatian dan solusi untuk melegitimasi kegiatan ini. Beliau menekankan perlunya langkah cepat untuk menciptakan solusi yang menguntungkan bagi penambang lokal serta memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah.

“Pemda Bone Bolango harus bertindak cepat sebagai mediator. Ini adalah solusi bagi para penjual Batu Hitam yang mayoritas adalah penambang lokal. Dengan melegalkan kegiatan niaga ini, kita dapat meningkatkan perekonomian rakyat dan PAD,” tegas Prof. Nasomal dalam keterangannya, Kamis (01/05/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara itu, Yogis, aktivis Pengawal Kebijakan (LP.K-P-K), mengungkapkan bahwa perdagangan batu hitam telah berlangsung lama dan menarik minat pembeli dari berbagai daerah di Gorontalo bahkan luar negeri. Namun, munculnya seorang pengusaha berinisial “THR” yang diduga melakukan intimidasi terhadap penambang lokal untuk bekerja sama dengan perusahaannya yang tidak jelas identitasnya, menimbulkan kekhawatiran.

Yogis mempertanyakan legalitas perusahaan tersebut dan mencurigai adanya praktik mafia tambang yang berkedok membantu penambang lokal. Ia berharap pemerintah daerah Bone Bolango dapat segera menyelidiki aktivitas “THR” dan memastikan tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi.

“Jika tindakan ‘THR’ tanpa restu pemerintah daerah, maka ini merupakan gerakan mafia tambang yang memanfaatkan penambang lokal,” ujar Yogis. Komentar ini disampaikan melalui sambungan telepon dari kantor pusat Partai Oposisi Merdeka di Cijantung, Jakarta Timur.

Permasalahan ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengawasi dan mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat. Langkah cepat dan tegas diperlukan untuk mencegah praktik ilegal dan melindungi hak-hak penambang lokal.//Anton Tin

Berita Terkait

Banyak warga di sini yang tahu persis kejadiannya,” ungkap SM dengan nada geram.
KAPOLRESTA BANYUWANGI BARU MENJABAT, SUDAH MEMBUAT KECEWA RAKYAT
Membangun Generasi Tangguh Melalui Pemantapan dan Serah Terima Jabatan Dewan Penggalang MTs Negeri 3 Sidoarjo
PEMUSNAHAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KPPBC TIPE MADYA PABEAN B DUMAI
MADAS SEDARAH Menuju Organisasi Modern Tumbuh Berkembang dan Mengakar Serta Mampu Diterima Masyarakat 
Cegah Kebakaran Hutan, Kodim 0819 Pasuruan Intensifkan Patroli dan Imbau Warga Jaga Kelestarian Hutan
Tiga Kekuatan Politik Dasco sebagai Pengganti Gibran
Peduli Kesehatan Generasi Penerus, Babinsa Kayukebek Dampingi Posyandu

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 15:59 WIB

Satlantas Polres Batu Bara Gelar Program Polisi Sahabat Anak, Edukasi Tertib Berlalu Lintas Sejak Dini

Rabu, 18 November 2026 - 15:52 WIB

Satlantas Polres Batu Bara Gencarkan Sosialisasi dan Penindakan dalam Ops Zebra Toba 2026

Rabu, 18 November 2026 - 15:36 WIB

POLRES PEMATANGSIANTAR BESERTA JASA RAHARJA SAMPAIKAN DUKA CITA KEPADA KELUARGA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Rabu, 18 November 2026 - 15:29 WIB

POLRES PEMATANGSIANTAR GELAR POLICE GOES TO SCHOOL, EDUKASI KESELAMATAN LALU LINTAS KEPADA RIBUAN PELAJAR

Rabu, 18 November 2026 - 15:21 WIB

SATGAS 2 PREEMTIF OPS ZEBRA TOBA 2026 EDUKASI PENGENDARA GUNAKAN HELM SNI DI SIMPANG CIPTO PEMATANGSIANTAR

Rabu, 18 November 2026 - 15:13 WIB

Wakil Bupati Batu Bara Sampaikan Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2027*

Rabu, 18 November 2026 - 12:24 WIB

Kapolda NTB Kumpul Bersama Warga Batu Layar, Ajak Warga Perkuat Kerjasama Untuk Kamtibmas

Rabu, 18 November 2026 - 12:12 WIB

Polres Batu Bara Perkuat Kemitraan dengan Masyarakat melalui Program Polisi Bersama Masyarakat

Berita Terbaru