Narasumber: Win Farhan Afdilah · Mahasiswa FISIP Universitas Syiah Kuala · Putra Asli Aceh Tenggara dan Desa Kuning, Kecamatan Bambel
Banjir bukan hal asing bagi Win Farhan Afdilah. Ia lahir dan besar di Desa Kuning, Kecamatan Bambel, Aceh Tenggara — salah satu titik yang paling sering terendam setiap kali musim hujan tiba. Sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, ia membaca kondisi ini tidak hanya dari satu sisi. Baginya, banjir yang terus berulang di Aceh Tenggara adalah persoalan bersama yang membutuhkan keberanian bersama pula untuk diselesaikan — dari pemerintah daerah yang harus bekerja lebih serius, sekaligus dari masyarakat yang juga perlu mengambil bagian dalam solusi. Win menyampaikan duka yang mendalam kepada seluruh warga terdampak dan berharap situasi ini menjadi momentum untuk perubahan yang nyata.
“Saya tumbuh besar di Desa Kuning dan saya tahu persis bagaimana banjir mengubah kehidupan warga di sini. Tapi saya juga tahu bahwa persoalan ini tidak akan selesai kalau kita hanya menunggu satu pihak bergerak. Pemerintah daerah harus bekerja lebih keras — dan masyarakat juga harus siap menjadi bagian dari solusinya.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
— ujar Win Farhan Afdilah.
Win menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Aceh Tenggara memikul tanggung jawab yang besar dan tidak boleh diabaikan dalam persoalan banjir ini. Sungai Lawe Kinga yang melintasi kawasan Desa Kuning dan sekitarnya sudah lama mengalami pendangkalan parah akibat sedimentasi yang tidak pernah ditangani secara serius. Drainase di sepanjang Jalan Nasional Kutacane-Medan yang berulang kali lumpuh setiap musim hujan adalah bukti nyata bahwa infrastruktur yang ada tidak pernah dibenahi dengan standar yang memadai oleh pemerintah daerah. Kondisi ini bukan sesuatu yang muncul mendadak — ini adalah akumulasi dari kebijakan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan yang sudah lama tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Pemerintah Daerah Aceh Tenggara harus segera menjalankan normalisasi sungai secara rutin dan terencana — bukan hanya saat banjir sudah melanda. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis agar material sedimentasi yang dikeruk bisa dibuang secara bebas untuk kepentingan umum. Selama persyaratan itu tidak dipenuhi, normalisasi tidak akan bisa berjalan efektif. Ini adalah pekerjaan rumah pemerintah daerah yang harus diselesaikan segera.”
— tegasnya.
Namun Win juga menyampaikan sesuatu yang jarang disuarakan secara terbuka: bahwa penyelesaian banjir di kawasan Sungai Lawe Kinga dan sekitarnya tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah saja. Salah satu akar masalah yang selama ini menghambat perbaikan infrastruktur adalah kondisi jembatan yang terlalu rendah sehingga tidak mampu mengalirkan air secara optimal saat debit sungai meningkat. Solusi jangka panjangnya jelas: jembatan tersebut perlu dibongkar dan dibangun ulang dengan ketinggian yang memadai. Namun pembangunan itu membutuhkan pembebasan lahan di sekitarnya — dan di sinilah masyarakat sekitar juga dituntut untuk mengambil peran yang tidak kalah pentingnya.
“Masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Lawe Kinga perlu menyadari bahwa banjir yang mereka hadapi setiap tahun ini sebagian besar disebabkan oleh jembatan yang terlalu rendah. Solusinya sudah jelas — jembatan harus dibongkar dan dibangun ulang dengan ketinggian yang benar. Tapi itu hanya bisa dilakukan kalau ada pembebasan lahan yang berjalan dengan baik. Saya berharap warga yang tanahnya terdampak bisa membuka diri untuk bermusyawarah dengan niat yang tulus — bukan soal memenangkan harga, tapi soal kepentingan bersama yang jauh lebih besar dari nilai tanah itu sendiri.”
— ujarnya.
Win menyampaikan hal ini bukan untuk meringankan tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan justru karena ia ingin solusi yang ditawarkan benar-benar bisa berjalan di lapangan. Proses pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan baru yang lebih tinggi memang harus dilakukan melalui musyawarah yang adil antara pemerintah dan warga. Ia mendorong agar warga yang tanahnya terkena dampak bersedia duduk bersama dalam proses negosiasi yang bermartabat — dengan harga yang ditetapkan secara wajar berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai acuan yang sah dan adil bagi semua pihak. Sikap saling memahami antara pemerintah dan masyarakat, kata Win, adalah prasyarat agar solusi yang sudah lama dibutuhkan ini bisa akhirnya terwujud.
“Saya memahami bahwa tanah adalah sesuatu yang bernilai bagi setiap keluarga. Tapi saya juga memahami bahwa banjir yang datang setiap tahun merenggut jauh lebih banyak dari itu — waktu, harta benda, kesehatan, dan ketenangan. Kalau kita bisa bermusyawarah dengan kepala dingin, dengan harga yang wajar sesuai NJOP sebagai acuan bersama, maka jembatan baru itu bisa dibangun, banjir bisa berkurang, dan kampung kita bisa lebih aman. Itu yang seharusnya kita perjuangkan bersama.”
— ujarnya.
Win menutup pernyataannya dengan pesan yang lahir dari kedalaman hatinya sebagai putra Desa Kuning: ia ingin kampungnya aman, ia ingin warganya tidak lagi harus memindahkan barang ke tempat yang lebih tinggi setiap kali hujan deras turun, dan ia ingin Jalan Nasional Kutacane-Medan yang melintas di depan desanya tidak lagi menjadi sungai dadakan yang menghentikan kehidupan ribuan orang. Semua itu hanya bisa terjadi kalau pemerintah daerah bekerja dengan sungguh-sungguh dan masyarakat bersedia bergandengan tangan dalam proses yang tidak selalu mudah namun sangat perlu dilakukan.
“Saya berbicara bukan hanya sebagai mahasiswa — saya berbicara sebagai anak Desa Kuning yang ingin kampungnya berubah. Pemerintah daerah harus hadir dengan program yang nyata: normalisasi sungai yang rutin, jembatan yang dibangun ulang dengan ketinggian yang benar, dan drainase yang benar-benar berfungsi. Dan masyarakat juga harus hadir dengan jiwa yang lapang — siap bermusyawarah, siap berbagi ruang demi kepentingan bersama. Kalau keduanya bisa berjalan beriringan, saya percaya Aceh Tenggara bisa lebih baik dari ini.”
— pungkasnya.
— 000 —
Kontak Media: Win Farhan Afdilah · Mahasiswa FISIP Universitas Syiah Kuala · Putra Asli Desa Kuning, Kecamatan Bambel, Aceh Tenggara
