41 TON PUPUK BERSUBSIDI BERMASALAH DALAM CATATAN BPK, TRINUSA SIAP GERUDUK KANTOR DISTRIBUTOR PUSRI WILAYAH LAMPUNG DAN KEJATI!

HAYAT

- Redaksi

Jumat, 20 November 2026 - 09:04 WIB

4016 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LAMPUNG — Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi di Provinsi Lampung kini menjadi sorotan serius. Sejumlah persoalan mulai dari selisih stok, ketidaktertiban administrasi penyaluran hingga puluhan ton pupuk yang belum tersalurkan menjadi perhatian DPD LSM TRINUSA Provinsi Lampung.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 25/T/LHP/DJPKN-VII/PBN.02/07/2026 tertanggal 15 Juli 2026, terdapat sejumlah catatan pemeriksaan terkait distribusi pupuk bersubsidi di lima kabupaten, yakni Tulang Bawang, Lampung Timur, Lampung Selatan, Way Kanan, dan Pringsewu.

SELISIH STOK 41,177 TON, NILAINYA MENCAPAI RP230 JUTA

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam catatan pemeriksaan BPK, ditemukan selisih stok pupuk di wilayah Lampung mencapai 41,177 ton dengan nilai Rp230.275.692,11.

Selain itu, tujuh PPTS tercatat belum tertib menginput penyaluran pupuk sebanyak 176,698 ton ke sistem i-Pubers.

BPK juga mencatat stok 68,70 ton pupuk Urea dan NPK di PPTS MT, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, yang belum tersalurkan per 28 Februari 2026.

Rangkaian temuan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.

KOMPENSASI HET HAMPIR RP20 MILIAR IKUT MENJADI SOROTAN

LHP BPK juga mencatat pengajuan kompensasi perubahan HET pupuk untuk wilayah Lampung sebesar Rp19.957.201.370.

BPK menyatakan pertanggungjawaban pengajuan tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya karena data stok administrasi bersumber dari tarikan sistem, bukan hasil penghitungan fisik.

Perlu ditegaskan bahwa angka tersebut merupakan nilai pengajuan kompensasi, bukan kesimpulan kerugian negara.

TRINUSA DESAK PUSRI DAN PUPUK INDONESIA BUKA PENJELASAN

Melalui surat Nomor 329/DPD/LSM-TRINUSA/PROV/LPG/XI/2026 tertanggal 16 November 2026, DPD LSM TRINUSA Provinsi Lampung meminta klarifikasi kepada jajaran PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri), serta manajemen Regional 1 dan Regional 1B.

Koordinator Penanggung Jawab DPD LSM TRINUSA Provinsi Lampung, Faqih Fakhrozi, S.Pd., meminta penjelasan mengenai tindak lanjut rekomendasi BPK, penagihan selisih stok, penerapan sanksi administratif, penanganan stok pupuk yang belum tersalurkan, serta pertanggungjawaban pengawasan distribusi.

TRINUSA menilai persoalan ini tidak boleh berhenti sebatas klarifikasi administratif. Harus ada tindakan nyata dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

TRINUSA SIAP GERUDUK KANTOR DISTRIBUTOR PUSRI WILAYAH LAMPUNG DAN KEJATI

Sebagai bentuk keseriusan mengawal temuan BPK, DPD LSM TRINUSA Provinsi Lampung menyatakan rencana menggelar aksi unjuk rasa dengan mendatangi:

1. Kantor Pupuk Indonesia Penjualan dan Distribusi Lampung, terkait pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dan peran Pusri dalam rantai penyaluran.
2. Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung, untuk menyampaikan hasil pemantauan dan mendorong perhatian aparat penegak hukum terhadap temuan pemeriksaan tersebut.

TRINUSA mendesak agar pihak terkait memberikan penjelasan terbuka mengenai penyelesaian selisih stok, pertanggungjawaban administrasi, serta tindak lanjut rekomendasi BPK.

JANGAN SAMPAI HAK PETANI DIKORBANKAN

Pupuk bersubsidi merupakan fasilitas negara yang diperuntukkan bagi petani. Karena itu, setiap persoalan dalam rantai distribusinya harus diawasi secara serius.

Publik berhak mendapatkan kepastian bahwa pupuk bersubsidi benar-benar sampai kepada petani yang berhak, sesuai alokasi, jumlah, harga, dan ketentuan yang berlaku.

TRINUSA menegaskan pengawasan tidak boleh berhenti di atas kertas. Setiap temuan harus dijawab dengan transparansi, evaluasi, dan pertanggungjawaban.

UANG NEGARA WAJIB DIPERTANGGUNGJAWABKAN. HAK PETANI WAJIB DILINDUNGI.

Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan LHP BPK RI dan surat resmi DPD LSM TRINUSA Provinsi Lampung. Temuan pemeriksaan tidak dengan sendirinya membuktikan tindak pidana. Hak jawab dan klarifikasi seluruh pihak tetap terbuka.

Berita Terkait

Ketua Umum LPK-GPI Muhammad Ali, S.H. Soroti Dugaan Jual Beli LKS di SDN 2 Way Halim.
Police Goes to School! Bhabinkamtibmas Polsek Banjar Agung Tanamkan Edukasi Anti Narkoba, Anti Bullying, dan Bijak Bermedsos di SMPN 03
Polsek Banjar Agung Tancap Gas Tengah Malam, Satkamling Diperkuat Demi Jaga Kondusifitas Wilayah Tulang Bawang
Gelorakan Hidup Sehat, Polres Tulang Bawang Tunjukkan Soliditas Lewat Senam Aerobik Bersama
Bangun Moral dan Spiritual Personel, Polres Tulang Bawang Gelar Binrohtal Islam Penuh Kekhidmatan
Arahan Kapolda Lampung Jadi Momentum Penguatan Soliditas dan Kinerja Jajaran Kapolres Tulang Bawang Tegaskan Jaga Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat
Jamin Kondusifitas Sengketa Lahan Tiga Kampung Masuk Tahap Penentuan Titik, Polda Lampung dan Polres hadir untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan, objektif, dan berkeadilan.
Respon Cepat Laporan Warga, Polsek Menggala Ungkap Kasus Curat Motor di Bujung Tenuk

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 05:51 WIB

BPK Bongkar Kesalahan Fatal Anggaran Beasiswa Rp100 Juta di Aceh Tenggara, BPKD dan TAPK Loloskan Dua Program dengan Klasifikasi Keliru

Rabu, 18 November 2026 - 15:53 WIB

Berkat Informasi Warga, Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara Gerebek Lokasi Peredaran Sabu di Desa Batu Mberong, Seorang Pria Diamankan

Rabu, 18 November 2026 - 00:26 WIB

Baitul Mal Agara Dorong Kesadaran Muzakki Berzakat, Infak, dan Wakaf

Jumat, 13 November 2026 - 22:06 WIB

Safari Subuh Jadi Ruang Kebersamaan, Kapolres Aceh Tenggara Bersama Forkopimda Perkuat Sinergi dengan Masyarakat

Jumat, 6 November 2026 - 14:29 WIB

BPJS Kesehatan Lakukan Kunjungan Kredensial ke UPTD Puskesmas Lawe Dua, Pastikan Mutu Pelayanan Kesehatan

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 01:36 WIB

Anggaran Negara Terancam Jadi Bancakan, Pengerukan Jembatan Kuning I Dinilai Hanya Formalitas Karena Fokus Pada Penjualan Material Bukan Normalisasi Sungai

Rabu, 28 Oktober 2026 - 18:17 WIB

Keperawatan Lapas Kutacane Ungkap Kondisi Terakhir Ishak Alias Ical, Tensi Tak Terdeteksi dan Kesadaran Menurun

Rabu, 28 Oktober 2026 - 01:16 WIB

Dari 52 Napi Kabur Maret 2025 Tersisa 6 Orang, Satu yang Baru Ditangkap Tewas, Kalapas: Kami Sudah Bawa Ambulans

Berita Terbaru

BIREUEN

Fikom Umuslim Yudisium 127 Lulusan, 26 orang Raih Cum laude

Jumat, 20 Nov 2026 - 05:39 WIB