Batu Bara – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Batu Bara menyampaikan aspirasi masyarakat terkait permasalahan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang belum optimal. Keluhan ini disampaikan langsung kepada Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Komisi I, Rusli dari Fraksi PDI Perjuangan, dalam pertemuan yang berlangsung pada Senin (20/10/2025).
HKTI dan KNTI mengungkapkan bahwa ribuan nelayan dan petani di Kabupaten Batu Bara belum menerima subsidi BBM melalui sistem barkode X-Star Pertamina. Padahal, subsidi BBM sangat penting bagi kelangsungan usaha mereka, terutama bagi nelayan yang aktif melaut dan petani yang membutuhkan solar untuk mengoperasikan alat dan mesin pertanian (alsintan).
“Dari data yang kami miliki, terdapat sekitar 22 ribu nelayan di Kabupaten Batu Bara, namun baru sekitar 9 ribu yang telah mendapatkan rekomendasi barkode dari Dinas Perikanan. Sisanya belum terakomodir, padahal mereka sangat bergantung pada BBM subsidi,” ungkap perwakilan KNTI Batu Bara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perwakilan HKTI juga menyampaikan hal serupa, dengan menyoroti masih banyaknya kelompok tani yang belum terdaftar dalam sistem X-Star Pertamina, sehingga kesulitan mengakses solar subsidi.
Menanggapi keluhan tersebut, Anggota DPRD Komisi I, Rusli, berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berkoordinasi dengan dinas terkait dan pimpinan DPRD. Ia menegaskan bahwa masalah ini sangat serius karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan.
“Kami di DPRD akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk memastikan distribusi subsidi BBM berjalan tepat sasaran. Kami ingin agar tidak ada lagi nelayan atau petani kecil yang tertinggal karena persoalan administrasi,” tegas Rusli.
Rusli juga mengapresiasi peran aktif HKTI dan KNTI dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Ia berharap organisasi tersebut dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pendataan dan penerbitan rekomendasi barkode bagi masyarakat yang memenuhi syarat.
HKTI dan KNTI berharap DPRD Kabupaten Batu Bara dapat mendorong Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan memperbaiki sistem pendataan dan membuka akses informasi publik mengenai penerima subsidi BBM, agar prosesnya lebih transparan dan dapat diawasi bersama. Rusli juga berjanji akan mengundang Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan untuk segera melakukan pendataan terhadap masyarakat yang belum menerima bantuan.
Ditulis oleh Rahmat Hidayat
