Desak Audit BBM BPBD Gayo Lues, LIRA Curigai Terjadinya Pemborosan hingga Potensi Penggunaan Fiktif

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Jumat, 23 Januari 2026 - 20:17 WIB

40286 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh – Dugaan ketidaktransparanan dalam penggunaan anggaran penanganan darurat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gayo Lues memicu desakan dari kalangan masyarakat sipil. Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Gayo Lues secara tegas meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk turun tangan dan melakukan audit secara menyeluruh terhadap penggunaan anggaran bahan bakar minyak (BBM) jenis Dexlite oleh BPBD selama Tahun Anggaran 2025.

Desakan ini muncul sebagai bentuk keprihatinan atas minimnya informasi yang disampaikan secara terbuka kepada publik, khususnya menyangkut jumlah BBM yang dibeli, nilai anggaran yang digunakan, hingga rincian penyaluran dan pemanfaatannya di lapangan. Padahal, dalam konteks penanganan bencana, setiap kegiatan menggunakan anggaran negara yang wajib dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan profesional, bukan hanya berdasarkan laporan administratif semata.

Menurut aktivis LIRA Gayo Lues, M. Purba, SH, BBM merupakan komoditas habis pakai yang sangat rentan terhadap penyimpangan apabila tidak dikelola dengan pengawasan ketat. Ketika anggaran pengadaan BBM untuk keperluan darurat dikelola tanpa transparansi, maka kecurigaan publik terhadap potensi penyalahgunaan bukanlah sesuatu yang berlebihan. Apalagi, dana tersebut seharusnya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat terdampak bencana, bukan untuk memperkaya segelintir oknum.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

LIRA menegaskan bahwa audit terhadap penggunaan BBM tidak cukup hanya dilihat dari sisi administratif, mengingat potensi penyimpangan terbesar kerap terjadi justru pada tahap teknis pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, yang dibutuhkan saat ini adalah audit investigatif yang mampu menggambarkan kondisi riil, termasuk kemungkinan adanya mark-up harga, pembelian fiktif, atau distribusi yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lokasi rawan bencana. Setiap anggaran yang berasal dari uang negara, terlebih pada situasi darurat, menurut LIRA, harus diikuti dengan kontrol ketat, karena menyangkut nyawa dan keselamatan warga.

Kritik tajam ini juga dipicu oleh belum adanya respons resmi dari pihak BPBD Gayo Lues. Saat dimintai klarifikasi melalui jalur komunikasi yang tersedia, termasuk pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp, Kepala Pelaksana BPBD Gayo Lues, Muhaimin, tidak memberikan jawaban hingga berita ini diturunkan. Sikap ini menimbulkan dugaan baru terkait komunikasi yang tertutup dan kurangnya kesediaan lembaga publik dalam menjalankan kewajiban transparansi terhadap masyarakat.

Ketiadaan kepastian dan akuntabilitas dari pihak BPBD justru memperkuat urgensi agar lembaga negara yang memiliki kewenangan lebih tinggi, seperti BPK RI, segera melakukan pemeriksaan. Bukan hanya sekadar memenuhi permintaan masyarakat, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan hukum dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran publik. Jika ditemukan adanya pelanggaran, LIRA mendesak agar pihak-pihak terkait diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kompromi.

Permintaan audit ini juga merefleksikan keinginan masyarakat agar praktik pengelolaan dana darurat tidak hanya mengandalkan kepercayaan semata, tetapi harus dilandasi dengan mekanisme pelaporan yang kuat, keterbukaan akses data, serta pelibatan pengawasan publik. Ketika hal-hal itu tidak terpenuhi, maka ruang kecurangan tetap terbuka, dan risiko bocornya anggaran penanganan bencana menjadi semakin besar.

Masyarakat kini menunggu langkah konkret. LIRA menekankan, jika persoalan ini dibiarkan berlarut tanpa tindakan tegas dari lembaga pengawasan, bukan hanya uang negara yang dirugikan, tetapi juga kredibilitas seluruh sistem pengelolaan bencana yang selama ini menjadi andalan dalam menghadapi berbagai situasi darurat di daerah-daerah rawan seperti Gayo Lues. Kepercayaan publik terhadap BPBD sebagai garda terdepan penanggulangan bencana bisa benar-benar terkikis bila tidak ada klarifikasi dan perbaikan menyeluruh dalam tata kelola anggarannya. (TIM)

Berita Terkait

Bukan Sekadar Jabatan, Bu Lena Menjaga Amanah dengan Ketulusan dan Kesetiaan
Kaperwil Media Mitrapol Aceh Teuku Indra Soroti Dugaan SPBU Nakal di Aceh, Desak Kapolda dan Pertamina Berantas Mafia BBM BersubsidiKaperwil Media Mitrapol Aceh Teuku Indra Soroti Dugaan SPBU Nakal di Aceh, Desak Kapolda dan Pertamina Berantas Mafia BBM Bersubsidi
Wakili Kakanwil Kemenkum Aceh, Kepala Divisi P3H Hadiri Pembukaan Mubes Al Muslim
Ketua FORBES DPR RI-DPD RI Asal Aceh Kecam Penembakan Warga, Desak Penyelesaian Bendera Aceh Lewat Dialog dan Jalur Konstitusional
Pasca-Insiden Tragis di Tiro, Aktivis HAM Aceh Desak Forbes DPR/DPD RI Inisiasi Perundingan Tingkat Tinggi Bersama Sufmi Dasco
Kala Darah Jatuh di Tiro: Saatnya Forbes Ajak Dasco Selesaikan Bendera Aceh
Aktivis Apresiasi Polda Aceh atas Penindakan Penimbunan BBM, Dampak Positif Mulai Dirasakan Masyarakat
Bunda Guru Aceh Singkil Ny. Habibatussania Safriadi Oyon Resmi Dilantik, Perkuat Komitmen Memajukan Pendidikan

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 20:15 WIB

BAINTELKAM POLRI PERKUAT SINERGI LINTAS SEKTOR DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL

Selasa, 17 November 2026 - 19:43 WIB

Satlantas Polres Batu Bara gencarkan sosialisasi Ops Zebra Toba 2026, bagikan segitiga pengaman dan edukasi pelajar

Selasa, 17 November 2026 - 19:04 WIB

Polres Batu Bara salurkan 8.000 liter air bersih untuk warga Desa Bogak

Selasa, 17 November 2026 - 18:08 WIB

SATGAS 2 PREEMTIF OPS ZEBRA TOBA 2026 POLRES PEMATANGSIANTAR LAKUKAN BINLUH DAN HIMBAUAN TERTIB LALU LINTAS DI AREA PASAR HORAS

Selasa, 17 November 2026 - 18:06 WIB

PW MOI Riau Pertanyakan Polres Dumai, 11 Tersangka Pengeroyokan Kok Tidak Ditangkap?

Selasa, 17 November 2026 - 16:31 WIB

Kapolda NTB Buka Workshop Pengarusutamaan Gender, Dorong Polri Lebih Inklusif dan Berkeadilan

Selasa, 17 November 2026 - 15:34 WIB

EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III, KALAPAS LABUHAN RUKU BERSAMA JAJARAN IKUTI ARAHAN LANGSUNG MENTERI IMIPAS SECARA VIRTUAL

Selasa, 17 November 2026 - 15:26 WIB

PENUHI HAK PEMBINAAN KEPRIBADIAN, WARGA BINAAN LAPAS LABUHAN RUKU KHIDMAT IKUTI IBADAH MINGGU DI GEREJA OIKUMENE

Berita Terbaru