Prekaritas di Jalanan, Ranny Fahd A Rafiq : Ketika Keringat Pengemudi Ojol Dihisap, dan Keadilan Menjadi Barang Mewah yang Terabaikan

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Kamis, 12 Maret 2026 - 21:57 WIB

4066 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Di bawah sengatan matahari yang membakar aspal kota kota besar jutaan jaket ojol membelah kemacetan demi butiran rupiah yang kian mengecil. Namun, di balik kecepatan aplikasi yang memanjakan konsumen, tersimpan duka mendalam para pengemudi yang nasibnya kini digantung pada algoritma yang dingin dan tak berperasaan.

Fenomena “prekaritas” atau ketidakpastian hidup ini bukan lagi sekadar teori akademis, melainkan realitas getir yang merampas martabat para pahlawan transportasi kita.

Delapan dekade telah berlalu sejak proklamasi dikumandangkan, namun bagi jutaan rakyat kecil, kemerdekaan sejati masih terasa seperti fatamorgana di tengah terik jalanan ibu kota, ujar Ranny Fahd A Rafiq, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, di Jakarta pada Kamis, (12/3/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Data Bank Dunia menyiratkan realitas getir, di mana 196 juta penduduk dari total 286 juta jiwa masih bergulat dalam jeratan kemiskinan yang mencekik, papar istri dari Ketua Umum DPP BAPERA ini.

Di era transformasi digital, penjajahan tidak lagi datang dalam wujud seragam militer asing, melainkan menjelma menjadi sistem algoritma kaku dan tak berwajah, ungkap Artis dan Seniman tersebut.

Berdasarkan pengakuan beberapa pengemudi, biaya transportasi Rp30.000 terbagi Rp17.000 untuk driver dan Rp13.000 bagi aplikator, sebuah persentase yang mencekik, cetus pemilik Album Cinta dan Jenaka itu.

Aplikator mungkin menyebutnya kesepakatan kemitraan, namun secara sosiologis, banyak pakar ekonomi menyebut ini prekaritas, kondisi pekerja yang berada dalam ketidakpastian finansial ekstrem akibat potongan tidak transparan, tutur Ranny Fahd A Rafiq.

Para pengemudi ojek daring, yang menjadi denyut nadi mobilitas masyarakat, kini terperangkap dalam siklus kesulitan ekonomi mendalam, imbuh Anggota DPR RI Komisi IX tersebut.

Mereka adalah pahlawan ekonomi yang menanggung seratus persen risiko operasional, mulai dari bahan bakar, cicilan kendaraan, hingga ancaman kecelakaan di lapangan, sahut Wakil Ketua Umum PP-KPPG ini.

Namun, di balik kerja keras tersebut, porsi pendapatan seringkali disunat sepihak oleh perusahaan melalui pemotongan tidak masuk akal, jelas Bendahara Umum Ormas MKGR.

Angka potongan mencapai 43 persen bukanlah sekadar statistik, melainkan simbol nyata eksploitasi manusia yang dibungkus rapi dalam istilah kemitraan, tegas Ranny Fahd A Rafiq.

Dalam kacamata sosiologis, kondisi ini disebut jebakan di mana seseorang bekerja keras namun tetap berada di ambang jurang kemiskinan, tambah wanita inspiratif ini.

Negara maju membangun kesejahteraan melalui sistem yang memanusiakan pekerja, sementara kita masih terjebak pola pikir yang memeras pihak lemah, keluh Ranny Fahd A Rafiq.

Pemerintah sejatinya telah mengatur batas potongan maksimal, namun regulasi seringkali hanya menjadi pajangan saat berhadapan dengan taktik “biaya siluman”, beber politisi tersebut.

Di Amerika Serikat, sistem harga berbasis algoritma memang mengambil komisi besar, namun diikuti tanggung jawab asuransi komersial masif, ulas Ranny Fahd A Rafiq.

Inggris melalui putusan pengadilan bersejarah telah mengakui pengemudi sebagai pekerja, memberikan akses tunjangan hari libur dan jaminan pensiun, terang tokoh masyarakat ini.

Eropa, khususnya Prancis dan Spanyol, menerapkan aturan ketat yang menjamin pendapatan bersih minimum per jam, memutus mata rantai penghisapan nilai ekonomi, jabarkan Ranny Fahd A Rafiq.

Perbandingan ini membuka mata bahwa masalah utama di Indonesia bukan sekadar besaran persentase, melainkan absennya perlindungan sosial memadai bagi pengemudi, simpul wakil rakyat ini.
Visi besar Indonesia Emas tidak akan pernah tercapai jika tulang punggung ekonomi digital dibiarkan hidup dalam ketimpangan meruncing, tandas Ranny Fahd A Rafiq.

Program ekonomi kerakyatan harus menjadi kompas kebijakan, memprioritaskan martabat manusia di atas sekadar akumulasi keuntungan korporasi raksasa, saran ibu ini.
Pemerintah harus berani melakukan audit algoritma secara transparan agar setiap rupiah yang dibayarkan konsumen terdistribusi secara adil, tuntut Ranny Fahd A Rafiq.

Ketidakadilan seringkali dipupuk oleh jargon hukum yang rumit, padahal keadilan sebenarnya adalah soal keseimbangan timbangan antara keringat dan upah, tutup sosok wanita yang sangat peduli dengan driver Ojol ini.

Penulis: A.S.W

Berita Terkait

Banyak warga di sini yang tahu persis kejadiannya,” ungkap SM dengan nada geram.
KAPOLRESTA BANYUWANGI BARU MENJABAT, SUDAH MEMBUAT KECEWA RAKYAT
Membangun Generasi Tangguh Melalui Pemantapan dan Serah Terima Jabatan Dewan Penggalang MTs Negeri 3 Sidoarjo
PEMUSNAHAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KPPBC TIPE MADYA PABEAN B DUMAI
MADAS SEDARAH Menuju Organisasi Modern Tumbuh Berkembang dan Mengakar Serta Mampu Diterima Masyarakat 
Cegah Kebakaran Hutan, Kodim 0819 Pasuruan Intensifkan Patroli dan Imbau Warga Jaga Kelestarian Hutan
Tiga Kekuatan Politik Dasco sebagai Pengganti Gibran
Peduli Kesehatan Generasi Penerus, Babinsa Kayukebek Dampingi Posyandu

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 20:15 WIB

BAINTELKAM POLRI PERKUAT SINERGI LINTAS SEKTOR DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL

Selasa, 17 November 2026 - 19:43 WIB

Satlantas Polres Batu Bara gencarkan sosialisasi Ops Zebra Toba 2026, bagikan segitiga pengaman dan edukasi pelajar

Selasa, 17 November 2026 - 19:04 WIB

Polres Batu Bara salurkan 8.000 liter air bersih untuk warga Desa Bogak

Selasa, 17 November 2026 - 18:08 WIB

SATGAS 2 PREEMTIF OPS ZEBRA TOBA 2026 POLRES PEMATANGSIANTAR LAKUKAN BINLUH DAN HIMBAUAN TERTIB LALU LINTAS DI AREA PASAR HORAS

Selasa, 17 November 2026 - 18:06 WIB

PW MOI Riau Pertanyakan Polres Dumai, 11 Tersangka Pengeroyokan Kok Tidak Ditangkap?

Selasa, 17 November 2026 - 16:31 WIB

Kapolda NTB Buka Workshop Pengarusutamaan Gender, Dorong Polri Lebih Inklusif dan Berkeadilan

Selasa, 17 November 2026 - 15:34 WIB

EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III, KALAPAS LABUHAN RUKU BERSAMA JAJARAN IKUTI ARAHAN LANGSUNG MENTERI IMIPAS SECARA VIRTUAL

Selasa, 17 November 2026 - 15:26 WIB

PENUHI HAK PEMBINAAN KEPRIBADIAN, WARGA BINAAN LAPAS LABUHAN RUKU KHIDMAT IKUTI IBADAH MINGGU DI GEREJA OIKUMENE

Berita Terbaru