Langkat || Teropong Barat.com – Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Anak & Perempuan Indonesia Kabupaten Langkat (LBH PAPI Langkat) mengecam keras dugaan praktik pungutan biaya dalam pengambilan ijazah siswa Sekolah Dasar (SD) yang diduga terjadi di sejumlah sekolah di Kabupaten Langkat, Jumat (05/06/2026).
LBH PAPI Langkat menilai tindakan menahan, mempersulit, atau mensyaratkan pembayaran tertentu untuk pengambilan ijazah merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak atas pendidikan serta mencederai prinsip pelayanan publik di sektor pendidikan.
Akibat praktik tersebut, para siswa berpotensi mengalami hambatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), mengingat ijazah merupakan dokumen penting dalam proses pendaftaran sekolah lanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua LBH PAPI Langkat, Raya Samosir, menegaskan bahwa dugaan pungutan dalam pengambilan ijazah bukan sekadar persoalan pungutan liar (pungli), melainkan bentuk tekanan psikologis terhadap orang tua dan anak yang bertentangan dengan semangat perlindungan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Kami sangat prihatin apabila masih ada pihak sekolah yang menjadikan ijazah sebagai alat untuk menekan orang tua siswa. Hak anak untuk memperoleh pendidikan tidak boleh dikorbankan dengan alasan apa pun,” tegas Raya Samosir.
LBH PAPI Langkat mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat untuk segera melakukan investigasi menyeluruh dan mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang diduga terlibat dalam praktik tersebut. Aparat penegak hukum juga diminta turun tangan apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum.
“Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat jangan menutup mata terhadap persoalan ini. Konstitusi menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan. Tidak boleh ada anak yang terhambat sekolah hanya karena tidak mampu membayar biaya yang tidak memiliki dasar hukum,” lanjutnya.
Sebagai lembaga yang fokus pada perlindungan anak dan perempuan, LBH PAPI Langkat menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga seluruh siswa memperoleh haknya secara penuh tanpa diskriminasi.
“Kami tidak akan membiarkan satu pun anak kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan hanya karena faktor ekonomi. Pendidikan adalah hak konstitusional, bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan. Jika terbukti ada oknum yang bermain dalam praktik ini, maka harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
LBH PAPI Langkat juga mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat segera menerbitkan instruksi resmi kepada seluruh sekolah agar membagikan ijazah kepada siswa secara gratis, tanpa syarat, dan tanpa pungutan dalam bentuk apa pun.
Menurut LBH PAPI Langkat, dunia pendidikan harus menjadi ruang yang menjunjung tinggi keadilan dan hak-hak anak, bukan justru menjadi tempat lahirnya praktik yang berpotensi menghambat masa depan generasi bangsa.
(Msi)
