GAYO LUES — Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menutup Tahun Anggaran 2025 dengan persoalan yang tidak bisa lagi ditutup-tutupi: kegiatan sudah dilaksanakan, tagihan sudah datang, tetapi kas daerah tidak cukup untuk membayarnya. Utang belanja yang menumpuk bukan sekadar angka dalam neraca, melainkan cermin dari pengelolaan keuangan yang kehilangan kendali atas kemampuan membayarnya sendiri.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Aceh atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2025, Utang Belanja yang disajikan di Neraca per 31 Desember 2025 mencapai Rp23.204.604.527,23. Jumlah itu naik Rp7.859.445.403,48 atau 51,21 persen dibandingkan 2024 yang tercatat Rp15.345.159.123,75. Kenaikan lebih dari separuh dalam setahun bukan persoalan kecil. Ia menunjukkan belanja terus dipaksakan berjalan, sementara sumber pembiayaan untuk melunasinya tidak disiapkan secara realistis.
Utang tersebut merupakan tagihan atas kegiatan yang telah dilakukan namun tidak dapat dibayarkan karena kas di kas daerah tidak mencukupi. Dengan kata lain, pemerintah sudah berutang kepada pihak ketiga, kepada penyedia barang dan jasa, kepada pelaksana kegiatan, tetapi tidak memiliki uang untuk melunasinya tepat waktu. Pertanyaannya kemudian menjadi sangat mendasar: siapa yang menyetujui kegiatan-kegiatan itu berjalan, jika sejak awal dananya tidak tersedia?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jawaban atas pertanyaan itu terlihat dari kondisi kas. Pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tercatat Rp9.490.423.712,21. Rinciannya terdiri dari Kas di Kas Daerah Rp9.155.720.551,52, Kas di Bendahara Pengeluaran Rp61.132.840, Kas di BLUD Rp142.603.579,69, dan Kas Dana BOK Puskesmas Rp130.966.741. Angka itu tampak besar, sampai dibedah satu per satu.
Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp9.155.720.551,52 ternyata sebagian besar bukan uang yang bebas digunakan. Di dalamnya terdapat Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) sebesar Rp3.951.304.529,93, Bantuan Bencana Hidrometeorologi Rp4.965.931.745, Dana Tidak Bebas di RKUD Rp182.846.191,19, serta Transfer Ganda Rp19.991.100,02. Hanya tersisa Kas PAD Rp35.646.985,38. Setelah dikurangi kas yang dibatasi penggunaannya, SiLPA yang tidak dibatasi penggunaannya, yakni saldo Kas di BLUD, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, saldo PAD, dan saldo transfer ganda, hanya sebesar Rp259.374.505,09.
Artinya, dari total SiLPA Rp9,49 miliar, yang benar-benar bisa dipakai untuk membayar utang hanya Rp259 juta. Sisanya adalah dana titipan, dana yang peruntukannya sudah ditentukan, dan dana yang tidak boleh dialihkan sembarangan. Di titik inilah ironi terbesarnya terlihat: di atas kertas daerah seolah masih punya sisa anggaran, tetapi dalam kenyataan kasnya terkunci.
Perhitungan BPK semakin memperjelas jurang tersebut. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 tercatat Rp744.814.172.259,19, sedangkan Realisasi Belanja Daerah Rp741.065.570.012,25, sehingga surplus realisasi LRA sebesar Rp3.748.602.246,94. Ditambah Net Pembiayaan Rp5.741.821.465,27, SiLPA menjadi Rp9.490.423.712,21. Setelah dikurangi Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp9.231.049.207,12, saldo Kas di Kas Daerah yang Bebas Digunakan hanya Rp259.374.505,09. Ditambah Piutang Transfer Rp4.895.997.203, sumber dana yang tersedia hanya Rp5.155.371.708,09.
Berhadapan dengan Utang Belanja Rp23.204.604.527,23, Pemkab Gayo Lues mengalami kekurangan dana atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sebesar Rp18.049.232.819,14. Selisih Rp18 miliar itu bukan sekadar selisih hitungan. Ia adalah kewajiban yang belum ada sumber pembiayaannya, yang harus ditanggung pada tahun anggaran berikutnya, dan yang berpotensi mengganggu belanja pelayanan publik tahun berjalan. Dokumen LHP BPK Nomor 21.A/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/07/2026 yang dipublikasikan pada 5 Oktober 2026 itu menegaskan bahwa persoalan ini telah diperiksa secara resmi, bukan sekadar dugaan.
Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari kewajiban hukum pengelolaan keuangan daerah. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Ketika belanja dilaksanakan tanpa memastikan ketersediaan kas untuk membayarnya, prinsip tertib dan taat asas itu patut dipertanyakan.
Regulasi yang sama juga mengatur bahwa belanja daerah harus didasarkan pada kemampuan pendapatan dan pembiayaan yang realistis, serta dilaksanakan setelah pagu anggaran tersedia. Sementara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelola keuangan wajib mengendalikan pelaksanaan anggaran agar tidak melampaui batas kemampuan kas. Jika pengendalian itu berjalan, bagaimana mungkin utang belanja melonjak 51,21 persen dalam setahun?
Persoalan ini juga bersentuhan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggung jawab atas penyusunan serta pelaksanaan APBD. Tanggung jawab itu tidak berhenti pada penetapan APBD, tetapi juga pada memastikan setiap belanja benar-benar dapat dibayar. Ketika kewajiban tidak dapat dipenuhi hingga Rp18 miliar, pertanggungjawaban itu menjadi pertanyaan publik yang sah.
Lebih jauh, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengharuskan pemerintah menyajikan kewajiban secara wajar dan mengungkapkan kondisi keuangan secara transparan. Utang belanja yang belum tersedia sumber pembiayaannya wajib diungkapkan secara jujur, bukan disamarkan dengan angka SiLPA yang seolah masih besar.
Dampak paling nyata dari kondisi ini bukan dirasakan oleh pejabat, melainkan oleh masyarakat dan pihak ketiga. Penyedia barang dan jasa yang telah menyelesaikan pekerjaan harus menunggu pembayaran yang tidak jelas waktunya. Program pelayanan publik pada tahun berikutnya terancam terpotong karena harus menanggung beban utang tahun sebelumnya. Dan kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah mengelola anggaran perlahan terkikis.
Pemkab Gayo Lues kini harus menjawab dengan terbuka, bukan dengan penjelasan normatif. Kegiatan apa saja yang menyumbang utang belanja Rp23,2 miliar itu? Siapa pejabat yang memerintahkan kegiatan berjalan tanpa kepastian kas? Langkah konkret apa yang disiapkan untuk menutup kekurangan Rp18 miliar tersebut, tanpa mengorbankan belanja pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur? Dan jaminan apa yang diberikan agar pola yang sama tidak terulang pada tahun anggaran berikutnya?
Selama pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab secara terbuka dan terukur, utang belanja ini akan terus menjadi warisan yang membebani APBD berikutnya. Daerah yang tidak mampu membayar kewajibannya sendiri adalah daerah yang sedang mempertaruhkan kredibilitasnya. Dan kredibilitas itu, sekali hilang, jauh lebih mahal untuk dipulihkan daripada sekadar Rp18 miliar. (TIM)
