BANDA ACEH | Gelombang penolakan masyarakat Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, terhadap rencana pertambangan emas PT Mineral Mega Sentosa (MMS) dan PT Bersama Sukses Mining (BSM) memasuki babak baru. Setelah konsolidasi lintas gampong di empat kemukiman dan aksi perusakan baliho protes oleh orang tak dikenal, sorotan publik kini mengarah tajam pada sikap sejumlah tokoh adat di Kemukiman Suak yang dinilai tertutup dan belum menyatakan keberpihakan secara terbuka.
Penolakan yang bergulir sejak pertengahan 2026 ini menyasar dua Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh. PT BSM mengantongi IUP Nomor 545/DPMPTSP/882/IUP-EKS/2024 tertanggal 17 Juli 2024 dengan luas wilayah mencapai 752,4 hektare. Sementara itu, PT MMS memegang IUP Nomor 540/DPMPTSP/1272/IUP-EKS./2025 tertanggal 19 November 2025 seluas 739 hektare. Gabungan kedua konsesi tersebut membentang seluas 1.491,4 hektare dan mencakup wilayah vital seperti Gampong Subarang, Air Sialang Tengah, Air Sialang Hilir, Air Sialang Hulu, hingga kawasan Gunung Ketek.
Bagi warga di 28 gampong, bentang alam tersebut merupakan daerah tangkapan air, sumber air bersih, serta penopang utama lahan pertanian dan perkebunan. Sejak 31 Juli dan 15 Agustus 2026, sedikitnya 725 warga dari Mukim Kasik Putih, Mukim Suak, dan Mukim Panton Luas telah menandatangani petisi penolakan. Puncaknya, pada Jumat (6/11/2026), warga memasang baliho penolakan serentak di sembilan titik strategis, yakni Gunung Ketek, Madat, Alur Simerah, Air Sialang, Batu Kasik Putih, Ladang Kasik Putih, Batee Tunggai, Jilatang, dan Ujung Tanah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, situasi memanas setelah sejumlah baliho di kawasan Gunong Ribe, Jilatang, dan Batee Tunggai ditemukan dalam kondisi robek dan dirusak orang tak dikenal pada Minggu (8/11/2026) malam. Di tengah eskalasi lapangan tersebut, keheningan sebagian elite lokal di Kemukiman Suak justru memicu polemik baru di tingkat akar rumput.
Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Pelajar Samadua (IMPS), Zikra Al-Farisy, menyatakan bahwa warga mulai mempertanyakan komitmen para pemangku kepentingan di Kemukiman Suak. Menurut dia, persoalan pertambangan bukan sekadar hitung-hitungan investasi, melainkan menyangkut keselamatan ruang hidup dan hak masyarakat menentukan masa depan tanah kelahirannya.
“Tokoh masyarakat mendapatkan kehormatan karena kepercayaan rakyat. Ketika rakyat sedang memperjuangkan tanah kelahirannya, sudah sepatutnya para tokoh hadir memberikan penjelasan dan menunjukkan keberpihakan yang jelas. Jangan sampai ketika rakyat membutuhkan suara, justru yang muncul adalah keheningan yang dipertaruhkan demi kepentingan sesaat,” kata Zikra dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Zikra juga mengkritik pola komunikasi yang dinilai tertutup dalam proses perizinan. Ia menegaskan masyarakat tidak boleh dijadikan sekadar penonton atau dihadirkan hanya untuk memenuhi formalitas persetujuan. Kritik serupa sebelumnya telah disuarakan empat praktisi hukum putra daerah Samadua melalui surat pernyataan resmi tertanggal 1 September 2026, serta didukung Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh.
Dari perspektif hukum dan tata kelola, proses perizinan yang berjalan tanpa keterbukaan memadai berpotensi menabrak sejumlah regulasi nasional maupun kekhususan Aceh. Pertama, Pasal 65 Ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) secara tegas menjamin hak setiap orang atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan, serta hak untuk mengajukan keberatan terhadap rencana usaha yang diperkirakan berdampak pada lingkungan.
Kedua, dari sisi pemerintahan adat dan tata kelola sumber daya alam di Aceh, Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara mewajibkan setiap tahapan kegiatan pertambangan memperhatikan kelestarian lingkungan, daya dukung wilayah, serta kemaslahatan masyarakat lokal. Selain itu, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imuem Mukim di Aceh, institusi mukim memiliki fungsi strategis sebagai pemangku adat yang wajib mengayomi, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong dalam pengambilan keputusan strategis di wilayahnya.
Sementara itu, terkait insiden perusakan baliho protes, tindakan penghancuran atribut penyampaian pendapat di muka umum berpotensi melanggar Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perusakan barang milik orang lain, sekaligus mencederai jaminan kemerdekaan menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
Menanggapi penolakan warga, pihak PT MMS dalam beberapa kesempatan sebelumnya berdalih bahwa aktivitas perusahaan di Kecamatan Samadua masih berada pada tahap IUP eksplorasi untuk penyelidikan umum dan studi kelayakan, bukan operasi produksi atau penambangan komersial. Perusahaan juga menyatakan kepemilikan IUP tidak menghapus hak atas tanah masyarakat dan berkomitmen mengikuti aturan teknis serta lingkungan.
Di sisi lain, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan, Rema Mishul Azwa, mengecam keras perusakan baliho penolakan tambang dan meminta semua pihak menahan diri agar tidak memicu konflik horizontal. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan Pemerintah Aceh segera turun tangan mengevaluasi IUP PT MMS dan PT BSM serta membuka ruang dialog transparan guna merespons aspirasi ribuan warga Samadua. (*)
