LANGKAT,Teropong Barat.com – Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Adil Sejahtera (DPD LSM GMAS) Kabupaten Langkat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Langkat pada Kamis (1/10/2026). Aksi yang diikuti sekitar 50 warga Desa Karang Rejo ini bertujuan mempertanyakan tindak lanjut laporan dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret oknum Kepala Desa Karang Rejo.
Sekretaris DPD LSM GMAS Kabupaten Langkat, Abdullah Hasan Lubis, yang mewakili Ketua DPD menyampaikan bahwa laporan resmi dengan nomor surat 201/LSM GMAS/LGK/VII/2026 tersebut sebelumnya telah disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dan mendapatkan atensi untuk dilimpahkan ke Kejari Langkat. Namun, hingga dua bulan berjalan, pihak LSM menganggap belum ada kepastian hukum.
“Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan masyarakat. Kami mempertanyakan progres penanganan laporan beberapa desa, khususnya Desa Karang Rejo yang sudah dua bulan dilimpahkan namun terkesan mandek. Jangan sampai timbul kekecewaan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Langkat sebagai Aparat Penegak Hukum (APH),” ujar Abdullah dalam orasinya.
Abdullah menambahkan, poin utama yang dilaporkan terkait Desa Karang Rejo mencakup dugaan penggelembungan anggaran (markup) fisik bangunan serta dugaan penjualan aset BUMDes berupa satu unit traktor (jonder). LSM GMAS mendesak kejaksaan untuk segera memanggil oknum Kepala Desa dan melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa demi keterbukaan publik.
Senada dengan hal tersebut, seorang warga berinisial BN yang turut hadir dalam aksi menjelaskan kronologi dugaan penjualan traktor BUMDes tersebut. Menurut klaim BN , traktor tersebut pada awalnya dioperasikan oleh kerabatnya, namun belakangan diketahui telah diperjualbelikan.
“Traktor itu diduga dijual oleh oknum Kepala Desa kepada adik saya yang bernama inisial HI , lengkap dengan kuitansi jual beli. Kami meminta pihak kejaksaan menindaklanjuti dugaan pengalihan aset BUMDes ini secara hukum yang berlaku,” ungkap BN.
Tanggapan Kepala Desa Karang Rejo
Dikonfirmasi secara terpisah melalui saluran telepon, Kepala Desa Karang Rejo berinisial SN membantah keterlibatannya dalam transaksi penjualan traktor BUMDes tersebut. SN menjelaskan bahwa perkara ini sebelumnya telah diklarifikasi oleh pihak kepolisian dan kejaksaan.
“Kira-kira dua minggu lalu saya sudah dipanggil Kejaksaan untuk memberikan konfirmasi dan menyerahkan seluruh berkas bukti. Perlu diperjelas bahwa yang menjual unit tersebut adalah Direktur, Sekretaris, dan Bendahara BUMDes atas koordinasi dengan BPD dan PMD, bukan Kepala Desa,” jelas SN.
SN juga menegaskan bahwa dana hasil transaksi BUMDes tersebut masuk ke kas BUMDes dan dimanfaatkan untuk unit usaha lain seperti papan bunga karena traktor tersebut sudah tidak produktif selama satu tahun.
“Kapasitas saya di BUMDes hanya sebagai pengawas dan tidak ikut campur dalam operasional BUMDes. Tudingan di media sosial yang menyebutkan saya menggelapkan jonder itu tidak benar dan berpotensi masuk ke ranah hukum tindak pencemaran nama baik. Saya menduga ini ada muatan politis untuk memojokkan saya,” pungkas SN.
Hingga berita ini diterbitkan tim redaksi masih berupaya mengkonfirmasi kejaksaan negeri kabupaten Langkat terkait penanganan laporan Bumdes desa karang rejo tersebut.
(Redaksi)


















































