SUMUT,Teropong Barat.com| Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Medan angkat suara terkait walkout Gubenur Sumut saat sidang Paripurna DPRD Sumut berlangsung, Selasa (21/7/2026) lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekjen PMKRI Cabang Medan, Bartolomeus AS Situmorang menyatakan dukungan atas keberanian Pimpinan DPRD Sumut, Ricky Anthony (RA) menyampaikan kritikan ke Gubernur Sumut Bobby Nasution.
“Kami sangat mengapresiasi dan mendukung sikap Wakil DPRD Sumut dari Fraksi Partai Nasdem, Ricky Anthony, dia berani bersikap tegas mengkritik dari tindakan arogansi dari kepala daerah tersebut,” tegas AS Situmorang, Jumat (31/7/2026).
Pihaknya pun sangat menyayangkan tindakan dari seorang kepala daerah lebih memilih meninggalkan rapat sebelum resmi di tutup. PMKRI Cabang Medan menilai perilaku tersebut sikap arogan.
“Hari ini juga PMKRI hadir sebagai mitra kritis pemerintahan ingin menyampaikan rasa kekecewaan kami terhadap sikap arogansi sosok kepala daerah tersebut, seharusnya sebagai bagian dari salah satu pimpinan di pemerintahan, dia tidak selayaknya mempertontonkan hal tersebut kepada publik,” tandas AS Situmorang.
“Kami menilai tindakan dari kepala daerah tersebut sangat tidak mencerminkan etika kepemimpinan dan prinsip pemerintahan yang demokratis. Rapat paripurna merupakan forum resmi yang harus dijalankan dengan menjunjung tinggi etika, saling menghormati, serta semangat kemitraan antara eksekutif dan legislatif,” sambungnya.
Dirinya pun menyampaikan pernyataan sikap, bahwa seluruh kader PMKRI Cabang Medan terus mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, beretika, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip negara hukum.
“Kami mengecam setiap tindakan yang tidak mencerminkan etika kepemimpinan serta bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis,” sebutnya.
Pihaknya turut mendorong seluruh penyelenggara pemerintahan agar senantiasa menjunjung tinggi etika, menaati tata tertib persidangan, serta menghormati fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing lembaga sesuai dengan ketentuan.
“Kami meminta kepada lembaga yang berwenang untuk melakukan evaluasi secara objektif apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kode etik, sehingga supremasi hukum, integritas penyelenggara negara, dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dapat terus terjaga,” printahnya.
Sebagai organisasi berkomitmen terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan baik, PMKRI akan terus mengawal proses tersebut secara objektif, kritis, dan konstruktif dengan mengedepankan fakta-fakta serta kepentingan masyarakat luas.
(Redaksi)
