LBH Maskar Indonesia: Pembukaan Penempatan PMI di Timur Tengah Wajib Secara Konstitusional

KAPERWIL JAWA TIMUR

- Redaksi

Kamis, 5 Februari 2026 - 08:20 WIB

4067 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA //Teropongbarat.com Ketua Umum LBH Maskar Indonesia, H. Nanang Komarudin, SH, M.H, C.MSP, menegaskan bahwa pembukaan kembali penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada sektor pengguna perseorangan di kawasan Timur Tengah, merupakan kewajiban konstitusional pemerintah, bukan sekadar pilihan kebijakan.Menurut Nanang, jika dilihat dari perspektif trinitas konstitusional—yakni kewajiban negara melindungi warga negara (UUD 1945), kewajiban negara memenuhi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta kewajiban negara menghadirkan kepastian hukum—maka negara tidak boleh terus menerus menutup akses kerja resmi bagi jutaan rakyatnya yang bergantung pada sektor migrasi.“Negara tidak boleh hanya melarang, tetapi wajib membuka akses yang aman, legal, dan terlindungi. Moratorium tanpa solusi struktural justru melahirkan pasar gelap, sindikat perdagangan orang, dan penempatan ilegal yang jauh lebih berbahaya bagi rakyat,” tegas Nanang. Ia menilai bahwa kebijakan membuka kembali layanan penempatan PMI ke Timur Tengah secara resmi adalah bentuk kehadiran negara yang sejati, karena negara tidak lagi sekadar menjadi regulator pasif, tetapi bertanggung jawab langsung atas keselamatan, martabat, dan hak ekonomi warganya di luar negeri.Nanang juga menekankan bahwa selama ini jutaan PMI tetap berangkat ke Timur Tengah meskipun ada moratorium, namun melalui jalur ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa larangan total tidak pernah efektif, dan justru memperlemah posisi negara dalam melakukan perlindungan. “Secara konstitusional, negara berdosa jika membiarkan rakyatnya bekerja tanpa perlindungan hukum. Maka pembukaan resmi penempatan PMI bukan hanya sah, tapi wajib dilakukan, selama dibangun dengan sistem terintegrasi, pengawasan ketat, dan tanggung jawab penuh negara,” ujarnya.Ia menutup dengan menyatakan bahwa pembukaan kembali penempatan PMI di Timur Tengah harus diposisikan sebagai agenda pemulihan kedaulatan negara dalam melindungi rakyatnya, bukan sekadar kebijakan teknis ketenagakerjaan. Dalam kerangka itu, negara harus hadir dari hulu sampai hilir, dari desa, proses rekrutmen, penempatan, hingga pemulangan dan reintegrasi sosial PMI.

Redaksi//

Teropongbarat.com

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

(Investigasi)

Berita Terkait

Banyak warga di sini yang tahu persis kejadiannya,” ungkap SM dengan nada geram.
KAPOLRESTA BANYUWANGI BARU MENJABAT, SUDAH MEMBUAT KECEWA RAKYAT
Membangun Generasi Tangguh Melalui Pemantapan dan Serah Terima Jabatan Dewan Penggalang MTs Negeri 3 Sidoarjo
PEMUSNAHAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KPPBC TIPE MADYA PABEAN B DUMAI
MADAS SEDARAH Menuju Organisasi Modern Tumbuh Berkembang dan Mengakar Serta Mampu Diterima Masyarakat 
Cegah Kebakaran Hutan, Kodim 0819 Pasuruan Intensifkan Patroli dan Imbau Warga Jaga Kelestarian Hutan
Tiga Kekuatan Politik Dasco sebagai Pengganti Gibran
Peduli Kesehatan Generasi Penerus, Babinsa Kayukebek Dampingi Posyandu

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 20:15 WIB

BAINTELKAM POLRI PERKUAT SINERGI LINTAS SEKTOR DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL

Selasa, 17 November 2026 - 19:43 WIB

Satlantas Polres Batu Bara gencarkan sosialisasi Ops Zebra Toba 2026, bagikan segitiga pengaman dan edukasi pelajar

Selasa, 17 November 2026 - 19:04 WIB

Polres Batu Bara salurkan 8.000 liter air bersih untuk warga Desa Bogak

Selasa, 17 November 2026 - 18:08 WIB

SATGAS 2 PREEMTIF OPS ZEBRA TOBA 2026 POLRES PEMATANGSIANTAR LAKUKAN BINLUH DAN HIMBAUAN TERTIB LALU LINTAS DI AREA PASAR HORAS

Selasa, 17 November 2026 - 18:06 WIB

PW MOI Riau Pertanyakan Polres Dumai, 11 Tersangka Pengeroyokan Kok Tidak Ditangkap?

Selasa, 17 November 2026 - 16:31 WIB

Kapolda NTB Buka Workshop Pengarusutamaan Gender, Dorong Polri Lebih Inklusif dan Berkeadilan

Selasa, 17 November 2026 - 15:34 WIB

EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III, KALAPAS LABUHAN RUKU BERSAMA JAJARAN IKUTI ARAHAN LANGSUNG MENTERI IMIPAS SECARA VIRTUAL

Selasa, 17 November 2026 - 15:26 WIB

PENUHI HAK PEMBINAAN KEPRIBADIAN, WARGA BINAAN LAPAS LABUHAN RUKU KHIDMAT IKUTI IBADAH MINGGU DI GEREJA OIKUMENE

Berita Terbaru