KERINCI – Kembali menempati posisi terakhir dalam perhelatan Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadis (MTQH) ke-55 tingkat Provinsi Jambi Tahun 2026 di Kota Jambi, Kabupaten Kerinci kini dihadapkan pada pertanyaan serius mengenai arah pembinaan keagamaan dan keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan prestasi generasi Qur’ani.
Hasil tersebut bukan sekadar persoalan kalah atau menang dalam sebuah kompetisi. Lebih dari itu, capaian ini menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pembinaan, persiapan kafilah, kualitas pelatih, hingga dukungan anggaran yang selama ini diberikan kepada para peserta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi ini pun menuai sorotan dari Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kabupaten Kerinci. Organisasi mahasiswa tersebut mempertanyakan sejauh mana keseriusan Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam membangun pembinaan keagamaan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Pasalnya, Kerinci selama ini dikenal sebagai daerah yang memiliki tradisi keagamaan cukup kuat serta potensi sumber daya manusia yang besar. Namun, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi capaian prestasi dalam ajang MTQ tingkat provinsi.
Sekretaris Umum PC IMM Kabupaten Kerinci, Iswan Febriawan, menegaskan bahwa hasil yang kembali menempatkan Kerinci di posisi terakhir harus menjadi momentum evaluasi serius bagi pemerintah daerah, bukan justru dianggap sebagai hasil kompetisi yang berlalu begitu saja.
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta dan kafilah yang telah berjuang membawa nama Kabupaten Kerinci. Mereka tidak boleh dijadikan pihak yang disalahkan. Justru pemerintah daerah harus menjelaskan bagaimana proses pembinaan yang selama ini dilakukan, bagaimana kesiapan anggarannya, bagaimana kualitas pelatihnya, serta sejauh mana pendampingan terhadap peserta telah berjalan,” tegas Iswan.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya memberikan dukungan menjelang pelaksanaan MTQ. Pembinaan harus dilakukan jauh sebelum kompetisi berlangsung melalui program yang terencana, pelatihan rutin, peningkatan kapasitas pelatih, serta pemetaan potensi peserta berdasarkan cabang perlombaan.
“Jangan sampai MTQ hanya menjadi agenda seremonial tahunan. Ketika perlombaan tiba, kafilah diberangkatkan, tetapi setelah kegiatan selesai tidak ada evaluasi mendalam dan pembinaan yang berkelanjutan. Kalau pola seperti ini terus dipertahankan, bagaimana kita bisa berharap prestasi Kerinci mengalami peningkatan?” ujarnya.
Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kerinci tidak hanya tertuju kepada instansi teknis yang bertanggung jawab atas pembinaan MTQ, tetapi juga kepada pucuk pimpinan daerah, yakni Bupati Kerinci dan Wakil Bupati Kerinci. Perhatian dan keseriusan kepala daerah terhadap kafilah yang telah berjuang membawa nama Kabupaten Kerinci. Menurutnya, hasil yang kembali menempatkan Kerinci di posisi terakhir semestinya menjadi perhatian serius Bupati dan Wakil Bupati.
Bahkan, kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah daerah belum memberikan perhatian yang semestinya terhadap perjuangan para peserta.
“Ini juga menjadi pertanyaan bagi Bupati dan Wakil Bupati Kerinci. Sejauh mana perhatian dan keseriusan kepala daerah terhadap kafilah yang telah berjuang membawa nama Kabupaten Kerinci? Jangan sampai muncul kesan bahwa pemerintah daerah tidak memberikan perhatian yang semestinya terhadap perjuangan mereka,” tegas Iswan.
Menurutnya, kepala daerah tidak cukup hanya hadir dalam agenda seremonial atau memberikan dukungan secara simbolis. Perhatian harus dibuktikan melalui kebijakan, dukungan fasilitas, penguatan pembinaan, serta evaluasi langsung terhadap hasil yang diperoleh kafilah.
“Kalau hasilnya kembali seperti ini, masyarakat tentu berhak mempertanyakan bagaimana perhatian dan tanggung jawab Bupati serta Wakil Bupati. Jangan biarkan para peserta berjuang membawa nama daerah tanpa diimbangi sistem pembinaan dan dukungan pemerintah yang serius,” tambahnya.
Lebih jauh, PC IMM Kerinci turut menyoroti pentingnya transparansi dan evaluasi terhadap dukungan anggaran pembinaan MTQ. Pemerintah daerah melalui instansi terkait perlu membuka ruang evaluasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta hasil dari program pembinaan yang telah dijalankan.
Sejumlah hal dinilai perlu dijelaskan kepada masyarakat, mulai dari mekanisme seleksi peserta, intensitas pelatihan, ketersediaan fasilitas, kompetensi tenaga pelatih, hingga efektivitas penggunaan anggaran pembinaan.
“Pertanyaan kami sederhana, apa yang selama ini sudah dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kafilah Kerinci? Berapa jauh pembinaan telah berjalan? Apa kendala yang dihadapi? Dan apa langkah konkret setelah hasil MTQ kembali menempatkan Kerinci di posisi terakhir? Ini harus dijawab secara terbuka, bukan sekadar dengan alasan klasik,” lanjut Iswan.
Ia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab atas capaian daerah tidak seharusnya dibebankan kepada peserta semata. Para kafilah merupakan putra-putri daerah yang telah membawa harapan masyarakat, sehingga mereka membutuhkan dukungan sistem pembinaan yang memadai.
PC IMM Kerinci mendesak Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pembinaan MTQ. Evaluasi tersebut harus menghasilkan langkah konkret, bukan hanya menjadi catatan administratif setelah kegiatan berakhir.
Menurut Iswan, pemerintah daerah perlu menyusun pola pembinaan jangka panjang, memperkuat lembaga dan tenaga pelatih, melakukan regenerasi peserta potensial, serta memastikan dukungan anggaran benar-benar berdampak terhadap peningkatan kualitas kafilah.
“Kerinci tidak kekurangan anak-anak yang memiliki potensi di bidang Al-Qur’an. Yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana pemerintah membangun sistem agar potensi tersebut berkembang. Jangan sampai setiap tahun kita hanya berbicara tentang kegagalan yang sama, sementara solusi konkretnya tidak pernah terlihat,” katanya.
Ia menegaskan, PC IMM Kerinci tidak sedang mencari pihak untuk disalahkan, melainkan mendorong adanya pertanggungjawaban dan perbaikan tata kelola pembinaan keagamaan di Kabupaten Kerinci.
“Jangan salahkan mereka yang sudah berjuang di atas panggung MTQ. Mereka membawa nama daerah dengan segala kemampuan yang dimiliki. Sekarang saatnya pemerintah daerah menunjukkan tanggung jawabnya. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sudah dikerjakan dan apa langkah perbaikan yang akan dilakukan,” tutup Iswan.
Kembali berada di posisi terakhir seharusnya menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Kerinci. Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajaran terkait perlu menjadikan hasil tersebut sebagai bahan evaluasi terbuka, termasuk menjelaskan bentuk perhatian dan dukungan pemerintah terhadap para kafilah.
Sebab, prestasi tidak lahir secara instan, melainkan melalui pembinaan yang konsisten, dukungan yang memadai, dan komitmen yang dapat diukur.
Kerinci membutuhkan evaluasi, bukan pembenaran. Membutuhkan pembinaan berkelanjutan, bukan sekadar persiapan menjelang perlombaan. Jangan sampai posisi terakhir terus berulang dan akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang biasa.
