STABAT,Teropong Barat.com — Sejumlah pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Langkat mengadukan belum beroperasinya kegiatan usaha koperasi kepada DPRD Kabupaten Langkat.
Mereka mempertanyakan kejelasan pembagian kewenangan antara pengurus dengan manajer, hingga beban biaya operasional yang selama ini ditanggung secara pribadi.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Sribana Perangin Angin, di ruang kerjanya, Kamis (29/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, pengurus KDKMP menuturkan bahwa keberadaan koperasi belum berjalan sebagaimana mestinya. Mereka menilai peran dan kewenangan pengurus dalam mengelola koperasi masih belum jelas bila dibandingkan dengan peran manajer KDKMP yang direkrut oleh pemerintah pusat.
“Di Kabupaten Langkat ada 277 Koperasi Merah Putih, tetapi sampai saat ini sudah satu setengah tahun belum beroperasi,” ujar salah seorang pengurus koperasi, Eddy, di hadapan Ketua DPRD.
Selain masalah operasional, Eddy dan rekan-rekannya juga mempertanyakan peran manajer dalam menjalankan usaha koperasi. Menurut pengurus, kewenangan pembelian produk yang akan dijual melalui koperasi berada di tangan manajer, sehingga membatasi ruang keterlibatan pengurus dalam pengambilan keputusan.
Mereka turut menyoroti mekanisme pelaporan pengelolaan usaha dan pembagian keuntungan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara.
“Manajer melaporkan berbagai hal kepada PT Agrinas Pangan Nusantara, termasuk laba. Lalu bagaimana dengan posisi kami sebagai pengurus? Dalam konsep koperasi ada Sisa Hasil Usaha (SHU). Bagaimana nanti kami menjelaskan kepada anggota jika kewenangan kami dalam pengelolaan koperasi belum jelas?” tutur pengurus.
Di samping itu, persoalan kesenjangan finansial juga menjadi perhatian para pengurus. Pengurus mengaku belum menerima apresiasi berupa gaji, sementara mereka mendapat informasi bahwa manajer KDKMP menerima honor sekitar Rp6 juta per bulan. Padahal, pengurus turut memikul tanggung jawab atas kelembagaan koperasi.
Pengurus menambahkan, selama proses pembentukan dan pengurusan administrasi koperasi—seperti pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akta badan hukum notaris, hingga biaya rapat—seluruhnya ditanggung menggunakan dana pribadi pengurus. Kondisi ini dinilai cukup memberatkan karena koperasi belum memiliki unit usaha yang menghasilkan.
Atas dasar itu, para pengurus berharap DPRD Kabupaten Langkat dapat memfasilitasi serta memperjuangkan bantuan hibah anggaran maupun dukungan biaya operasional bagi pengurus forum konsultasi KDKMP.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Sribana Perangin Angin, menegaskan komitmennya untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Langkat dan instansi terkait guna mencari jalan keluar bersama.
Sribana menilai, komunikasi yang sinergis antara pengurus, manajer, dan pemerintah daerah sangat diperlukan agar permasalahan operasional koperasi ini dapat terselesaikan.
“Nanti setelah manajer KDKMP bertugas mengelola koperasi, sebaiknya kita duduk bersama antara pengurus, manajer, dan pemerintah daerah. Saya akan fasilitasi,” pungkas Sribana.
Pewarta:Lufti


















































