JAKARTA. TROPONG BARAT.com – Pemerataan akses pendidikan tinggi kembali menjadi perhatian Pemerintah Kota Subulussalam. Di tengah upaya pemerintah pusat memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan berkualitas melalui pembangunan Universitas Republik Indonesia (URI), Wali Kota Subulussalam Haji Rasyid Bancin (HRB) bergerak cepat memperjuangkan agar Aceh, khususnya Kota Subulussalam, menjadi salah satu lokasi pembangunan kampus tersebut.
Komitmen itu diwujudkan melalui pertemuan dengan Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) yang juga Wakil Menteri Pertahanan RI, di ruang kerjanya, Jumat (31/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, HRB didampingi Wakil Ketua DPRK Subulussalam, Rasumin. Turut hadir Prof Yos Sunitiyoso, Wakil Gubernur URI sekaligus Direktur Hilirisasi dan Kemitraan pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Namun di balik suasana yang cair itu, tersimpan harapan besar masyarakat Kota Subulussalam agar daerah mereka tidak lagi tertinggal dalam memperoleh akses pendidikan tinggi negeri.
Dalam kesempatan tersebut, HRB secara langsung menyampaikan permohonan agar Kota Subulussalam dipertimbangkan sebagai salah satu lokasi pembangunan Kampus Universitas Republik Indonesia. Program pembangunan sepuluh kampus URI merupakan salah satu agenda strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan tinggi dan mendorong pemerataan pembangunan sumber daya manusia di seluruh Indonesia.
Menurut HRB, Aceh sangat layak memperoleh satu kuota pembangunan kampus URI. Dari seluruh daerah di Aceh, Subulussalam dinilai memiliki alasan yang paling kuat untuk menjadi lokasi pendiriannya.”Subulussalam merupakan satu-satunya kota di Aceh yang hingga kini belum memiliki perguruan tinggi negeri. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi generasi muda kami untuk melanjutkan pendidikan,” ujar HRB dalam paparannya.
Ia menjelaskan, selama ini ribuan lulusan SMA dan sederajat dari Subulussalam harus meninggalkan daerah untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri di Banda Aceh, Medan maupun daerah lainnya. Bahkan, jarak menuju perguruan tinggi negeri terdekat mencapai sekitar 800 kilometer.
Jarak yang sangat jauh tersebut tidak hanya menjadi persoalan geografis, tetapi juga beban ekonomi bagi masyarakat. Banyak keluarga harus mengeluarkan biaya besar untuk transportasi, tempat tinggal, hingga kebutuhan hidup mahasiswa selama menempuh pendidikan di luar daerah.
Akibatnya, tidak sedikit lulusan sekolah menengah yang akhirnya mengurungkan niat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga.Menurut HRB, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama apabila pemerintah benar-benar ingin mewujudkan pemerataan pendidikan nasional.
“Kehadiran kampus negeri bukan hanya soal membangun gedung perkuliahan, tetapi membuka harapan baru bagi ribuan anak-anak daerah agar memiliki kesempatan yang sama memperoleh pendidikan berkualitas,” katanya.
Selain menyampaikan persoalan akses pendidikan, HRB juga menjelaskan arah pembangunan sumber daya manusia yang sedang dijalankan Pemerintah Kota Subulussalam.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah kota terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program strategis, termasuk pengembangan Sekolah Rakyat (SR) dan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).
Program tersebut diproyeksikan menjadi fondasi dalam mencetak generasi unggul yang memiliki daya saing di tingkat nasional.Namun, menurut HRB, keberhasilan program pendidikan dasar dan menengah harus diikuti dengan tersedianya akses pendidikan tinggi di daerah.
Tanpa adanya perguruan tinggi negeri, lulusan terbaik dari SR maupun SNT tetap harus keluar daerah untuk melanjutkan studi. Kondisi itu dinilai berpotensi menghambat pemerataan kesempatan pendidikan sekaligus memperbesar biaya yang harus ditanggung masyarakat. (BM)
