KERINCI – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kerinci menggeruduk gedung DPRD Kab. Kerinci dalam aksi demonstrasi, sebagai bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi masyarakat sekaligus menggugat nurani para wakil rakyat yang dinilai perlu kembali mengingat tugas dan amanah yang telah diberikan oleh rakyat.
Aksi ini bukan sekadar bentuk penyampaian pendapat di muka umum, melainkan panggilan moral terhadap lembaga legislatif agar tidak menutup mata dan telinga terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat Kabupaten Kerinci. Sebab, jabatan sebagai wakil rakyat bukanlah sekadar kedudukan politik, melainkan amanah yang mengandung tanggung jawab besar untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Ketua Umum PC IMM Kerinci, Realdi Sixmon Saputra, menegaskan bahwa gerakan mahasiswa merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
“Sikap kritis tersebut bukan bentuk kebencian terhadap lembaga negara, melainkan wujud kepedulian agar demokrasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada kepentingan publik,” ujar Realdi.
Jendral Lapangan, Andriano, pada aksi kali ini mengatakan bahwa aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti sebagai catatan dalam forum audiensi ataupun sekadar janji yang disampaikan di hadapan massa aksi. Setiap tuntutan harus memperoleh respons yang jelas, komitmen yang terukur, serta tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.
Adapun beberapa tuntutan yang disuarakan oleh PC IMM Kerinci pada aksi kali ini antara lain:
1. PERSOALAN AKTIVITAS PERTAMBANGAN GALIAN C DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN SERTA MASYARAKAT.
2 .TERLALU DEKATNYA HUBUNGAN ANTARA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF SEHINGGA FUNGSI KONTROL DPRD PERLU DIPERTANYAKAN.
3. PERSOALAN DANAU KERINCI YANG MENGALAMI PENYUSUTAN AIR DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT, TERMASUK PERSOALAN OPERASIONAL PLTA.
4. EVALUASI KEBERADAAN PTPN YANG TELAH BEROPERASI SEKITAR SATU ABAD DI KERINCI, TERMASUK MANFAAT EKONOMI DAN SOSIALNYA BAGI MASYARAKAT SETEMPAT.
5. LEMAHNYA LANGKAH KONKRET DPRD DALAM MENGAWASI DAN MENINDAKLANJUTI PERSOALAN PETI (PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN).
6. JANGAN BIARKAN PETANI TERBEBANI MAHALNYA PUPUK DAN PESTISIDA, SEMENTARA HASIL PANEN TIDAK MEMILIKI KEPASTIAN HARGA.
7.MENOLAK RANPERDA SOTK TERKAIT PEMEKARAN DINAS ATAU OPD.
PC IMM Kerinci akan terus melakukan pengawalan, dan mengawasi perkembangan respons DPRD Kabupaten Kerinci, terkait petisi yang telah disampaikan. Oleh karena itu, PC IMM Kerinci berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pengawalan aspirasi, pemantauan kebijakan, evaluasi terhadap respons DPRD Kab. Kerinci, serta membangun komunikasi dan langkah-langkah konstitusional apabila tuntutan tersebut belum memperoleh tindak lanjut yang jelas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
