BANDA ACEH – Warga Kota Banda Aceh mempertanyakan pemasangan reklame yang dinilai melanggar aturan, terutama pada tiang rambu lalu lintas. Mereka meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih) dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh untuk segera menertibkan pemasangan tersebut yang dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame.
Perwal tersebut dengan jelas mengatur penyelenggaraan reklame di wilayah Banda Aceh, termasuk larangan tertentu demi menjaga estetika dan keamanan kota. Bab VII Pasal 10 Poin F menyebutkan bahwa pemasangan tiang penyangga umbul-umbul yang menempel dan dipaku pada batang pohon atau ornamen lampu jalan adalah tindakan yang dilarang. Larangan ini bertujuan untuk melindungi fasilitas umum dan menjaga keselamatan warga dari potensi bahaya akibat pemasangan reklame yang sembarangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fajarul, salah seorang warga Banda Aceh, menyampaikan kekhawatirannya terkait pemasangan reklame tersebut. “Ini sangat berbahaya, apalagi jika terjadi angin kencang dan hujan deras. Jika tiang reklame tersebut jatuh dan menimpa warga di jalan, siapa yang akan bertanggung jawab?” katanya. Fajarul mendesak Panwaslih dan KIP untuk segera menertibkan reklame yang dipasang di tempat-tempat terlarang.
Kekhawatiran warga semakin meningkat mengingat cuaca ekstrem yang sering terjadi di Banda Aceh belakangan ini. Hujan deras dan angin kencang menjadi ancaman bagi keamanan reklame yang dipasang di lokasi yang tidak sesuai aturan. “Kami masyarakat merasa resah, karena kondisi cuaca sekarang ini bisa memberikan efek besar jika reklame-reklame itu tidak ditertibkan,” tambah Fajarul.
Warga juga mempertanyakan apakah pihak yang memasang reklame tersebut memahami risiko yang bisa ditimbulkan. Selain itu, mereka menyayangkan pihak berwenang yang dinilai lambat merespon pelanggaran ini. “Dulu sudah pernah ada kejadian serupa, reklame dipasang sembarangan di tiang lampu jalan. Sangat kami herankan, kenapa hal ini dibiarkan terulang kembali?” kata seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Desakan warga kepada Panwaslih dan KIP untuk segera bertindak bukan tanpa alasan. Pemasangan reklame yang tidak sesuai aturan tidak hanya melanggar estetika kota, tetapi juga menimbulkan risiko kecelakaan di jalan raya. Selain itu, warga menilai bahwa pembiaran terhadap pelanggaran ini dapat berdampak buruk pada citra pemerintah kota yang seharusnya menjaga keamanan dan kenyamanan warganya.
Masyarakat berharap agar Panwaslih dan KIP segera menegakkan aturan yang berlaku, serta memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar. “Jangan sampai terjadi kecelakaan baru ada tindakan. Sebaiknya dicegah sejak dini,” ujar Fajarul dengan nada serius.
Kondisi ini menjadi perhatian besar bagi warga Banda Aceh, yang berharap agar kota mereka tetap tertib, aman, dan nyaman bagi semua orang. Mereka meminta pemerintah dan pihak terkait untuk lebih tegas dalam menegakkan aturan demi kebaikan bersama.
