Zakat ASN Gelap dan Honorarium Ilegal di Ogan Ilir, BPK Soroti Pengelolaan Keuangan Daerah Tanpa Transparansi

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Minggu, 23 November 2025 - 17:54 WIB

40178 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ogan Ilir – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap kelebihan bayar honorarium kepada pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, senilai Rp232.368.000. Pembayaran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan menjadi sorotan serius dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah terbaru.

Temuan tersebut memperkuat keprihatinan publik atas tata kelola dana publik di Ogan Ilir, khususnya seputar BAZNAS dan dana zakat yang dipotong dari penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN). BPK mencatat bahwa Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS menerima honorarium jauh di atas ketentuan. Ketua menerima Rp62 juta, sementara batas maksimal sesuai ketentuan adalah Rp11 juta. Para Wakil Ketua menerima Rp54,9 juta, melebihi batas maksimal Rp9,5 juta. Seluruh pembayaran itu dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 11/KEP/VI/2024, yang disebut tidak mengacu pada standar nasional yang berlaku.

Di sisi lain, zakat profesi dari ASN yang dipotong rutin setiap bulan juga tidak disertai dengan pelaporan yang terbuka. Dengan estimasi jumlah ASN dan PPPK sebanyak 6.559 orang, dan potongan sebesar 2,5 persen dari penghasilan, diperkirakan pengumpulan dana zakat mencapai miliaran rupiah setiap bulan. Hingga kini, belum tersedia laporan resmi atau audit publik tentang pengelolaan dan penyaluran dana tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

BPK juga mencatat kejanggalan lain pada honorarium pelaksana kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Melalui pemantauan sistem SICARAM, diketahui bahwa pembayaran honorarium juga melebihi tarif yang telah diatur dalam peraturan presiden. BPK menyatakan, praktik ini bukanlah kesalahan administrasi semata, melainkan pola sistematis yang berulang dan melampaui batas kewajaran.

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, melalui Bupatinya, menyatakan akan menindaklanjuti hasil temuan BPK dan sepakat untuk memperbaiki pengelolaan. Namun, publik menuntut langkah nyata dan konkret, bukan hanya pernyataan normatif. Sejumlah pertanyaan disuarakan oleh masyarakat sipil: siapa yang menyetujui pencairan honorarium melebihi ketentuan? Kapan dan bagaimana dana tersebut akan dikembalikan ke kas daerah? Apa langkah korektif terhadap SK Bupati yang digunakan sebagai dasar pembayaran?

Di tengah meningkatnya sorotan, Lembaga Swadaya Masyarakat Generasi Muda Peduli Tanah Air (GEMPITA) Ogan Ilir menyampaikan kritik keras. Organisasi ini menilai kasus honorarium dan zakat ASN sebagai bagian dari masalah sistemik dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketua GEMPITA, Budi Rizkiyanto, menyebut bahwa kejadian tersebut tidak bisa dianggap sebagai kesalahan biasa, melainkan bentuk pelanggaran administratif yang disengaja.

GEMPITA melayangkan lima tuntutan utama: pengembalian penuh dana kelebihan bayar ke kas daerah, evaluasi Surat Keputusan Bupati, pemeriksaan terhadap pejabat yang terlibat, audit menyeluruh terhadap pengelolaan zakat ASN, dan keterbukaan data kepada publik.

Lebih lanjut, GEMPITA menyerukan keterlibatan pemerintah pusat dalam mengawasi dan menyelesaikan persoalan ini. Mereka menilai bahwa pemerintah daerah memerlukan pengawasan dari Presiden, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, dan aparat penegak hukum untuk memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai prinsip hukum dan keadilan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak-pihak yang terkait dengan proses pencairan honorarium dan pengelolaan zakat. Sementara itu, tekanan publik untuk penanganan lebih transparan dan tegas terhadap temuan BPK di Ogan Ilir terus menguat. (*)

Berita Terkait

BAINTELKAM POLRI PERKUAT SINERGI LINTAS SEKTOR DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL
Satlantas Polres Batu Bara gencarkan sosialisasi Ops Zebra Toba 2026, bagikan segitiga pengaman dan edukasi pelajar
Polres Batu Bara salurkan 8.000 liter air bersih untuk warga Desa Bogak
Pemilihan Penghulu di Perkebunan Siarangarang Dinilai Cacat Aturan, Calon Nomor Urut 3 dan 2 Minta hitung Ulang Surat Suara
SATGAS 2 PREEMTIF OPS ZEBRA TOBA 2026 POLRES PEMATANGSIANTAR LAKUKAN BINLUH DAN HIMBAUAN TERTIB LALU LINTAS DI AREA PASAR HORAS
PW MOI Riau Pertanyakan Polres Dumai, 11 Tersangka Pengeroyokan Kok Tidak Ditangkap?
Kapolda NTB Buka Workshop Pengarusutamaan Gender, Dorong Polri Lebih Inklusif dan Berkeadilan
EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III, KALAPAS LABUHAN RUKU BERSAMA JAJARAN IKUTI ARAHAN LANGSUNG MENTERI IMIPAS SECARA VIRTUAL

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 20:15 WIB

BAINTELKAM POLRI PERKUAT SINERGI LINTAS SEKTOR DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL

Selasa, 17 November 2026 - 19:43 WIB

Satlantas Polres Batu Bara gencarkan sosialisasi Ops Zebra Toba 2026, bagikan segitiga pengaman dan edukasi pelajar

Selasa, 17 November 2026 - 19:04 WIB

Polres Batu Bara salurkan 8.000 liter air bersih untuk warga Desa Bogak

Selasa, 17 November 2026 - 18:08 WIB

SATGAS 2 PREEMTIF OPS ZEBRA TOBA 2026 POLRES PEMATANGSIANTAR LAKUKAN BINLUH DAN HIMBAUAN TERTIB LALU LINTAS DI AREA PASAR HORAS

Selasa, 17 November 2026 - 18:06 WIB

PW MOI Riau Pertanyakan Polres Dumai, 11 Tersangka Pengeroyokan Kok Tidak Ditangkap?

Selasa, 17 November 2026 - 16:31 WIB

Kapolda NTB Buka Workshop Pengarusutamaan Gender, Dorong Polri Lebih Inklusif dan Berkeadilan

Selasa, 17 November 2026 - 15:34 WIB

EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III, KALAPAS LABUHAN RUKU BERSAMA JAJARAN IKUTI ARAHAN LANGSUNG MENTERI IMIPAS SECARA VIRTUAL

Selasa, 17 November 2026 - 15:26 WIB

PENUHI HAK PEMBINAAN KEPRIBADIAN, WARGA BINAAN LAPAS LABUHAN RUKU KHIDMAT IKUTI IBADAH MINGGU DI GEREJA OIKUMENE

Berita Terbaru