Gayo Lues | – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
PP ini menggantikan PP Nomor 53 Tahun 2010 yang sama-sama mengatur disiplin PNS. Di PP No 94 Tahun 2021 yang baru diresmikan ini, PNS atau aparatur sipil negara (ASN) yang tidak masuk kerja bisa diberikan sanksi seperti diberhentikan.
Di pasal 11 dijelaskan sederet hukuman disiplin berat terhadap berbagai pelanggaran termasuk bolos kerja. Dalam pasal 11 ayat (2) huruf d disebutkan:
“Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun,”
Selain itu, apabila seorang PNS tidak hadir selama sepuluh hari berturut-turut tanpa keterangan yang jelas, maka ia bisa dijatuhi pemberhentian kerja.
PNS yang selama setahun tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 hingga 24 hari, akan dijatuhi hukuman penurunan jabatan setingkat lebih
Selain itu, PNS yang dalam setahun bolos kerja tanpa alasan yang sah sebanyak 25 hingga 27 hari kerja, bisa dijatuhi pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan.
Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Aktivis LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Kabupaten Gayo Lues M Purba,SH meminta agar Inspektorat melakukan audit Kinerja terhadap Kadis pendidikan Gayo Lues Tersebut, Sebagaimana terpantau kadis pendidikan Tersebut tidak masuk kantor mulai Kamis siang sampai dengan jumat (23/11/2023).
Jika terbukti melanggar PP 94 Tahun 2021 agar dikenakan sanksi serta kode etik kepada yang bersangkutan,sebab sebagai pejabat tidak mencerminkan sebagai pimpinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dengan tupoksinya.Tegas Purba.(Tim)
