Subulussalam, teropongbarat. Co. Puluhan Kepala Desa yang tergabung dalam ASOSIASI pemerintahan Kampung Sekota Subulussalam menyampaikan kekecewaannya atas belum dibayarkanya Gaji Perangkat desa selama 8 Bulan tahun 2023. Aksi protes kepala kampung tersebut disampaikan didepan kantor Dinas Keuangan daerah Kota Subulussalam. (18/12/2023).
Menurut ketua Apdesi Zulfan yang didampingi Wahda pengurus asosiasi pemerintah Desa sekota Subulussalam tersebut “Sudah delapan bulan para perangkat Desa tidak menerima Honornya, kegiatan didesa akhirnya banyak terbengkalai, pekerja Fardhu kifayah juga tidak dapat menerima honornya. Kita minta hari ini bertemu dengan Kepala dinas keuangan daerah, ingin mempertanyakan kemana Dana desa dan gaji gaji perangkat Desa, kenapa tidak diserahkan pada pemerintah desa.” Ujar Ketua Apdesi Kota Subulusslam.
Diduga kuat Gaji gaji perangkat desa dialihkan keberbagai acara seperti Jalan santai, Porkot, Lomba Makan Durian, lomba masak masak bagi kaum ibu, dihari IBU dan dikegiatan kegiatan lainnya, hingga Dana Yang peruntukkannya untuk perangkat desa dialihkan keacara acara serimonial tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Ali Hasmi salah satu Aktivis Kota Subulussalam ” kita Minta BPKP, Kajati, dan BPK RI untuk segera mengaudit pengelolaan keuangan daerah kota Subulussalam. Ini sudah keterlaluan untuk Gaji pekerja Fardhu Kifayah saja tidak dibayarkan.” Kata Ali Hasmi Aktivis Kota Subulusalam itu.
Aksi Perangkat desa dan sejumlah kepala desa, usai tidak adanya tanggapan dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam para kepala kampung melanjutkan aksinya ke DPRK Subulussalam.
Bahagia Maha dan H. Mukmin DPRK Subulussalam menyambut baik para Kepala desa sekota Subulussalam dalam menyampaikan kekecewaannya pada Wakil Rakyat Kota Subulusalam. “Kami akan coba memediasi, mendorong eksekutif dan melakukan pengawasan atas belum dibayarkan Gaji Gaji Perangkat desa. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan gaji para perangkat kampung sudah kami Sahkan tahun 2022.
Anehnya Rudi Hartono Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah serta BUD diisukan sejumlah pihak tidak melaksanakan perintah atasannya untuk segera membayarkan Seluruhnya Gaji Perangkat Kampung, dan Membayarkan seluruh Item Pekerjaan di PUPR yang sudah selesai. Ketidak patuhan ini setelah beberapa kali kita mintai tanggapan Sekertaris Daerah untuk segera membayarkan Gaji para perangkat Kampung dan pembayarkan Pekerjaan kontraktor yang sudah selesai dan memiliki SURAT PENGANTAR untuk segera dibayarkan tanpa melanggar aturan.
Haji Mukmin anggota DPRK dari Partai Golkar juga menyampaikan Uang untuk Gaji para Perangkat sudah disiapkan. Padahal uang gaji perangkat sudah disiapkan pemerintah namun kita tanya pemerintah kota kemana UANG DESA padahal setiap bulannya sudah dikirim Pusat. Bahkan dilembaga DPRK sendiri juga terkendala pembayaran SPPD dan kegiatan kegiatan lainnya. Yang paling sedihnya para pekerja Pardhu Kifayah seperti Imam mesjid, bilal, yang belum dibayarkan selama delapan bulan, saya minta kepada Sekda dan Kaban segerakan pembayaran Gaji perangkat desa.” Ujar H. mukmin. DPRK dari Partai Golkar Kota Subulusslam.
Plt Sekda H. Sairun, S.Ag dipenyampaiannya pada kepala kampung, kerna kondisi keuangan daerah kita sejak tahun 2022 Defisit, berpengaruh disetiap sektor karena kondisi defisit daerah yang melanda Daerah kita. Kita minta Badan Pengelolaan keuangan daerah nanti akan menjelaskan berapa bulan yang bisa dibayarkan tahun ini. Saya kira Keuangan bisa menjelaskan secara pasti. Kapan dan berapa bulan bisa dibayarkan.” Ujar Sairun Sekda Kota Subulussalam.
Kaban Keuangan Hartono Bintang menjelaskan didepan para kepala kampung si Ruang Rapat DPRK Subulussalam bahwa sebenarnya sudah 43 Desa sudah dibayarkan untuk bulan 5-6. Dan kalau desa lainnya sudah siap berkasnya hari ini kita bayarkan. Kemampuan kita akan membayarkan untuk 6 Bulan saja untuk tahun 2023. Dan enam bulan lagi menjadi hutang ditahun 2024. Ujar Kaban Hartono Bintang menjelaskan kondisi keuangan daerah kota Subulussalam. //P.Lembong.**
