Mitigasi Sengketa di TPS Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, Panwascam Pa’jukukang Laksanakan Rapat Koordinasi

Taufik Akbar,SE

- Redaksi

Senin, 11 November 2024 - 17:05 WIB

40208 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANTAENG, Teropong Barat.com, – Upaya mencegah potensi permasalahan pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Panwascam Pa’jukukang melaksanakan Rapat Koordinasi Panwaslu Desa/Kelurahan se Kecamatan Pa’jukukang tentang Mitigasi Sengketa di TPS pada pemilihan serentak tahun 2024.

Rakor yang diikuti jajaran Panwascam Pa’jukukang, Koordinator Sekretariat, PKD dan PPK Kecamatan Pa’jukukang tersebut berlangsung di cafe Dkriuk Bantaeng yang terletak di Tanetea, Desa Nipa-nipa Kecamatan Pa’jukukang. Senin (11/11/2024).

Jabal Nur, S.Pdi selaku Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa menyampaikan Rapat Koordinasi ini sebagai upaya dalam meminimalisir terjadinya permasalahan pada tahapan Pilkada.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Oleh karena itu, ungkap Jabal mitigasi potensi permasalahan hukum harus dilakukan sebelum terjadi. Langkah pencegahan selalu menjadi kunci untuk memastikan kelancaran Pilkada Bantaeng.

Senada dengan Jabal Nur, Ketua Panwascam Pa’jukukang A. Bunga Dirna berharap kepada teman-teman Pengawas Kelurahan Desa menjadikan Pemilihan umum sebagai bahan evaluasi.

Ada beberapa persoalan yang terjadi di lapangan pada Pemilu tahun 2024 lalu, ucap Andi Bunga.

Agar kejadian tersebut tidak terulang, dia menekankan jajarannya untuk melakukan pencegahan dengan mengindentifikasi setiap permasalahan yang terjadi.

Sementara itu Syamsul Bahri Kordinator Divisi Hukum Pencegahan mewanti-wanti PKD wajib membackup PTPS melaksanakan pengawasan melekat di TPS.

Selain itu, memastikan tidak ada kekosongan pengawasan selama proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS.

Narasumber pada Rapat Koordinasi, Panwascam Pa’jukukang menghadirkan Komisioner KPU Bantaeng 2018-2023 Lukman, S.Pdi.

Ia menyampaikan bahwa jajaran Panwascam, PKD dan PTPS harus jeli melihat situasi di lapangan.

Untuk itu, hal yang perlu diperkuat saat ada sengketa adalah kronologi kejadian, ucap Lukman.

Melihat keterbatasan personel Panwascam, pihaknya juga meminta masyarakat bisa berperan dalam mengawasi dan melaporkan jika ada dugaan pelanggaran.

“Masyarakat bisa langsung melaporkan dugaan pelanggaran ke sekretariat Panwascam Pa’jukukang atau melalui platform yang disediakan Bawaslu untuk pengaduan yang tersebar di media sosial,” kata Lukman.

Rakor tersebut diwarnai pertanyaan dan masukan seputar permasalahan yang dihadapi selama tahapan Pilkada serentak. (Opick)

Berita Terkait

Dihadiri Irfan Jaya, Ngehnoom Cafe Sukses Gelar Run Sejauh 3,5 KM
Lewat Safari Subuh, Babinsa Kodim 1410/Bantaeng Perkuat Kemanunggalan TNI dan Rakyat
Malam Tak Menyurutkan Semangat, Personel Kodim 1410/Bantaeng Bersama Warga Kebut Pembangunan Jembatan Gantung
Jaga Kondusivitas Wilayah, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Pantau Pemilihan Imam Kelurahan Bonto Manai
Pererat Kemanunggalan TNI-Rakyat, Babinsa Bonto Atu Aktif Laksanakan Komsos
Dua Terduga Pelaku Pengeroyokan Mahasiswa di Eremerasa Berhasil Diciduk Tim Resmob Polres Bantaeng
Kasat Reskrim Polres Bantaeng Dalami Kasus Insiden Saat Unjuk Rasa di depan Kantor Bupati Bantaeng
Disaksikan Forkopimda Kabupaten Jeneponto, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bantaeng Serahkan Santunan JKM Kepada Ahli Waris

Berita Terkait

Minggu, 7 Juni 2026 - 04:37 WIB

Prof Dr Sutan Nasomal : Presiden RI Harus Sadar Horor Dolar Menerkam Keamanan Indonesia

Minggu, 7 Juni 2026 - 00:10 WIB

Malam Minggu di Warung Kopi: Ruang Refleksi Jurnalis Menjaga Fakta, Menegakkan Keadilan 

Sabtu, 6 Juni 2026 - 21:01 WIB

DOSA EKOLOGIS DI ATAS TANAH JARAHAN,Status Tersangka Para Kades Bongkar Borok Operasional dan Kejahatan Kehutanan PT AGM di Hulu Sungai Selatan

Sabtu, 6 Juni 2026 - 19:30 WIB

Skandal Tambang di Atas Lahan Cacat Hukum: Penetapan Tersangka Para Kepala Desa Runtuhkan Legitimasi Operasional PT AGM

Sabtu, 6 Juni 2026 - 19:14 WIB

Bedah Dokumen: Operasional PT Antang Gunung Meratus di Lahan SHM Rakyat Diduga Tabrak UU Minerba dan KUHP

Sabtu, 6 Juni 2026 - 17:52 WIB

WAKA DPC MADAS SEDARAH KABUPATEN JEMBER DAMPINGI WARGA, SEKDES MLOKOREJO DIDUGA LAKUKAN PUNGLI PENGURUSAN AKTA TANAH

Sabtu, 6 Juni 2026 - 12:27 WIB

DIDUGA ADA KEJANGGALAN ANGGARAN PEMBANGUNAN GORONG-GORONG DI DESA BALONGTUNJUNG, APH DAN INSPEKTORAT DIMINTA TURUN TANGAN

Sabtu, 6 Juni 2026 - 08:35 WIB

Diduga Oknum Bapenda kabupaten Malang Mengambil Alih Lahan Parkir Dari Dishub 

Berita Terbaru

ACEH TENGGARA

Dugaan Manipulasi Berkas Honor Parah Waktu Viral di Media Sosmed.

Minggu, 7 Jun 2026 - 04:07 WIB