“Maraknya Kampung Kumuh di Kota Jambi: Dampak Pembangunan Perumahan Subsidi dengan Kavling Kecil terhadap Lingkungan dan Tata Kelola Pemerintahan”

Opini-Penulis : Dinda Rosanti Salsa Bela, S.IP., M.I.P (Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi)
Hunian atau biasa disebut dengan tempat tinggal merupakan hal yang sangat penting bagi setiap manusia. Tempat tinggal juga sebagai salah satu kebutuhan dasar yang memiliki peran vital terutama bagi masyarakat yang tinggal di Kota. Saat ini, pengadaan perumahan bersubsidi telah banyak dilakukan karena merupakan salahsatu wujud nyata program pemerintah untuk mendukung masyarakat kelas menengah kebawah untuk dapat memiliki rumah dan tinggal ditempat yang layak. Kota jambi sebagai salah satu Kota yang banyak mengalami peningkatan signifikan terutama dalam hal pengembangan sektor perumahan, mengalami banyak dinamika dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari adanya tren peningkatan yang sangat signifikan dari pembangunan perumahan bersubsidi sejak 2015 sampai sekarang. Data menunjukkan bahwa ternyata sekitar 90 persen dari 500 lokasi perumahan yang dibangun merupakan perumahan subsidi, dengan konsentrasi utama di Kecamatan Alam Barajo, Kota Baru, dan Paal Merah. Fenomena ini tentu menjadi respon positif dari pemerintah dan pengembang dalam hal memenuhi kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah, terutama ditengah pertumbuhan penduduk yang semakin pesat.
Pemerintah Kota Jambi sudah menetapkan kewajiban bagi pengembang untuk menyediakan fasilitas umum termasuk sarana prasarana minimal 35 persen dari luas lahan perumahan. Namun, pada praktiknya implementasi ketentuan ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pengawasan yang lemah sampai kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman. Saya melihat bahwa tanpa penguatan tata kelola dan penegakan regulasi yang konsisten, pembangunan perumahan subsidi yang masif ini berpotensi menimbulkan kampung kumuh baru yang justru merugikan masyarakat.
Karakteristik Lahan dan Tantangan Lingkungan di Kawasan Rawa
Pembangunan perumahan subsidi di Kota Jambi cenderung memanfaatkan lahan rawa yang secara ekologis tergolong sangat rentan. Pengembang menawarkan kavling kecil dengan harga murah untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah, namun seringkali mengabaikan aspek teknis penting seperti fasilitas retensi air, drainase memadai, dan sarana pendukung lainnya. Akibatnya, kawasan perumahan ini tidak mampu mengelola limpasan air hujan dengan baik sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan risiko banjir dan pencemaran lingkungan.
Menurut saya, lonjakan pembangunan perumahan subsidi ini sangat baik dilakukan tetapi harus diiringi dengan perhatian serius terhadap aspek kualitas lingkungan dan tata kelola pembangunan yang baik pula. Seperti kawasan Alam Barajo yang menjadi pusat pembangunan perumahan bersubsidi, meskipun menawarkan solusi hunian yang terjangkau, tentu juga menyimpan potensi risiko lingkungan yang tidak boleh diabaikan terutama oleh pemerintah dalam mengawasi pihak pengembang. Lahan yang dipakai seringkali merupakan daerah rawa yang cenderung tidak memiliki resapan air yang baik sehingga rentan terjadi banjir, sehingga tanpa perencanaan dan pengelolaan yang matang, pembangunan ini justru dikhawatirkan dapat memperparah masalah lingkungan seperti banjir dan pencemaran lingkungan.
Dampak Lingkungan: Pencemaran dan Risiko Banjir yang Meningkat
Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan dan implementasi kebijakan pemerintah dalam hal perizinan dan tata ruang. Banyak pengembang mengabaikan kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau akrab disebut Amdal dan pembangunan fasilitas pendukung lainnya. seperti halnya pembangunan yang terjadi di daerah bantaran sungai dan area tidak sesuai regulasi masih banyak sekali terjadi, hal ini tentu menyebabkan kerusakan fisik seperti amblasnya rumah dan lantai jebol akibat tanah yang tidak stabil. Dampak lingkungan ini tentu sangat mengancam kualitas hidup masyarakat, terutama kaitannya dengan pencemaran dan banjir yang terjadi berulang kali.
Kebijakan Pemerintah dan Perizinan: Antara Regulasi dan Implementasi
Sebagai akademisi, Saya melihat hal ini dari perspektif ilmu pemerintahan. Saya melihat bahwa persoalan ini mencerminkan tantangan dalam hal tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam koordinasi lintas sektor serta penegakan hukum. Proses perizinan yang melibatkan berbagai unit pemerintahan tentu juga harus diiringi dengan evaluasi yang ketat terhadap aspek lingkungan dan sosial agar pembangunan perumahan tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang. Namun, kurangnya kapasitas sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat membuat kondisi ini semakin buruk.
Tata Kelola Pemerintahan Daerah: Kesenjangan dan Tantangan Pengawasan
Kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik di lapangan menunjukkan perlunya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Penegakan hukum yang tegas dan peningkatan kapasitas pengawasan menjadi kunci agar pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berkelanjutan. Pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menjaga lingkungan permukiman. Pemberdayaan masyarakat melalui lembaga pengelola lingkungan dapat membantu mengawasi dan merawat fasilitas umum serta ruang terbuka hijau.
Solusi yang komprehensif harus melibatkan penguatan regulasi dan pengawasan pemerintah, pelibatan aktif masyarakat, serta integrasi perencanaan pembangunan perumahan dengan tata ruang berkelanjutan. Pengembangan ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan air perlu menjadi prioritas untuk mengurangi risiko banjir dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.
Mewujudkan Perumahan Subsidi yang Ramah Lingkungan dan Berkeadilan
Fenomena kampung kumuh akibat pembangunan perumahan subsidi dengan kavling kecil di Kota Jambi mencerminkan permasalahan tata kelola pemerintahan daerah yang belum optimal dalam mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sinergi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan pembangunan perumahan yang murah, terjangkau, berkelanjutan, dan ramah lingkungan demi kualitas hidup yang lebih baik di Kota Jambi.
Oleh karena itu, saya menegaskan bahwa pembangunan perumahan subsidi di Kota Jambi harus dilandasi prinsip keberlanjutan dan keterpaduan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sinergi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa program rumah subsidi tidak hanya memenuhi kuantitas, tetapi juga kualitas hunian yang layak dan ramah lingkungan. Jika tidak, upaya memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah justru akan menjadi boomerang yang dapat memperburuk kondisi perkotaan dan lingkungan di Kota Jambi.