Tokoh Masyarakat Sumut dan Mantan Legislator Desak KPK Tuntaskan Kasus Suap Gatot Pujo Nugroho

- Redaksi

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 01:21 WIB

4022 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Medan, 29 Agustus 2025 – Sejumlah tokoh masyarakat Sumatera Utara (Sumut) yang juga mantan legislator periode 2009-2014 mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menuntaskan kasus suap yang melibatkan mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho. Desakan ini disampaikan mengingat kasus tersebut masih menggantung dan belum menyeret semua pihak yang terlibat, khususnya para pemberi suap.

Tokoh masyarakat yang tergabung dalam kelompok ini antara lain Dr. Tohonan Silalahi, Ir. Wasington Pane, M.Sc, Yusuf Siregar, SH, Murni Munthe, SE, MM, Roslynda Marpaung, Ti Aisah Ritongah, Rahmianna Pulungan, dan Budiningsih. Mereka menilai, KPK tidak boleh berdiam diri dan harus segera memproses hukum mantan pejabat Pemerintah Provinsi Sumut yang diduga terlibat dalam kasus suap 100 anggota DPRD Sumut.

“Kami mendesak KPK untuk tidak hanya fokus pada penerima suap, tetapi juga pada pemberi suap. Kasus ini adalah kasus besar yang melibatkan banyak pihak, dan semua yang terlibat harus bertanggung jawab atas perbuatannya,” ujar Dr. Tohonan Silalahi dalam pernyataan persnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ir. Wasington Pane, M.Sc menambahkan, penuntasan kasus ini sangat penting untuk memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi di Sumut. “Korupsi telah merusak tatanan pemerintahan dan menghambat pembangunan di Sumut. Oleh karena itu, KPK harus bertindak tegas dan tidak pandang bulu dalam menindak para pelaku korupsi,” tegasnya.

Yusuf Siregar, SH juga menyampaikan kekecewaannya terhadap lambatnya penanganan kasus ini. “Kami sudah lama menunggu kejelasan kasus ini, tetapi hingga saat ini belum ada perkembangan yang signifikan. KPK harus segera bertindak untuk memenuhi harapan masyarakat Sumut,” katanya.

Kasus suap Gatot Pujo Nugroho sendiri telah menyeret sejumlah pejabat dan anggota DPRD Sumut ke penjara. Namun, hingga saat ini, masih banyak pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini yang belum tersentuh hukum. Masyarakat Sumut berharap, dengan adanya desakan dari tokoh masyarakat dan mantan legislator ini, KPK dapat segera menuntaskan kasus ini dan membawa semua pelaku korupsi ke pengadilan. (Rahmat Hidayat)

Berita Terkait

Ricky Anthony Terima Mandat Pimpin KOMBAT Sumatera Utara
Sulistiono Resmi Pimpin Laskar Merah Putih Kota Binjai Setelah Kantongi SK dari Markas Daerah
Pimpinan Komisi III DPR RI Soroti Kekerasan Polisi pada Rahmadi, Desak Usut Tuntas
Karutan Kelas I Medan Hadir dalam RDP Komisi III DPR RI: Soroti Overcrowding dan Hak Warga Binaan
PSI Jakarta Kritisi Keseriusan Pemprov DKI Kelola Parkir, Josephine: Mgenapa Baru 6 GOR Milik Daerah yang Dikelola dan Hasilkan Retribusi?
Kanwil Ditjenpas Sumut Dukung Validasi Data Tahanan: Pastikan Hak Warga Binaan Terpenuhi
Kakanwil Ditjenpas Sumut Hadir dalam RDP Komisi III DPR RI: Soroti Overcrowding dan Hak Warga Binaan
Sah Klinik Pratama Rutan Kelas I Medan Terima Akreditasi Paripurna

Berita Terkait

Rabu, 27 Agustus 2025 - 16:30 WIB

Ricky Anthony Terima Mandat Pimpin KOMBAT Sumatera Utara

Sabtu, 23 Agustus 2025 - 21:00 WIB

Sulistiono Resmi Pimpin Laskar Merah Putih Kota Binjai Setelah Kantongi SK dari Markas Daerah

Sabtu, 23 Agustus 2025 - 14:12 WIB

Pimpinan Komisi III DPR RI Soroti Kekerasan Polisi pada Rahmadi, Desak Usut Tuntas

Sabtu, 23 Agustus 2025 - 01:46 WIB

Karutan Kelas I Medan Hadir dalam RDP Komisi III DPR RI: Soroti Overcrowding dan Hak Warga Binaan

Jumat, 22 Agustus 2025 - 22:59 WIB

PSI Jakarta Kritisi Keseriusan Pemprov DKI Kelola Parkir, Josephine: Mgenapa Baru 6 GOR Milik Daerah yang Dikelola dan Hasilkan Retribusi?

Jumat, 22 Agustus 2025 - 22:50 WIB

Kanwil Ditjenpas Sumut Dukung Validasi Data Tahanan: Pastikan Hak Warga Binaan Terpenuhi

Jumat, 22 Agustus 2025 - 21:23 WIB

Kakanwil Ditjenpas Sumut Hadir dalam RDP Komisi III DPR RI: Soroti Overcrowding dan Hak Warga Binaan

Kamis, 21 Agustus 2025 - 17:06 WIB

Sah Klinik Pratama Rutan Kelas I Medan Terima Akreditasi Paripurna

Berita Terbaru