BWS Sumatera I Dituntut Bertanggung Jawab, Abrasi Sungai Lawe Kinga Diduga Akibatkan Kerugian Ekonomi dan Ancaman Keselamatan Warga

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Selasa, 28 Oktober 2025 - 23:11 WIB

40168 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ACEH TENGGARA — Kondisi kerusakan jalan nasional di Desa Kuning I, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, kembali menjadi sorotan publik seiring keluhan warga yang harus menghadapi abrasi Sungai Lawe Kinga setiap tahun. Balai Wilayah Sungai Sumatera I (BWS Sumatera I) dituding melakukan pembiaran tanpa adanya penanganan berarti, meski wilayah ini sudah lama mengalami kerusakan infrastruktur akibat aliran sungai yang tidak terkendali.

Ketua Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI), Saidul Amran, menyampaikan kritik tegas terhadap kinerja BWS Sumatera I. Ia menilai lembaga tersebut gagal menjalankan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan undang-undang, khususnya dalam konteks perlindungan infrastruktur dan keselamatan masyarakat di sekitar daerah aliran sungai.

“Sudah bertahun-tahun Sungai Lawe Kinga merusak jalan nasional dan mengancam rumah warga, tapi tidak ada tindakan konkret dari BWS Sumatera I. Ini bukan kelalaian biasa — ini bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” kata Saidul, Selasa (28/10/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berdasarkan pantauan LKGSAI, jalan nasional yang terletak sepanjang aliran sungai tersebut saat ini dipenuhi lubang, retakan, dan sebagian ruas hampir amblas. Di musim hujan, banjir kerap menutup badan jalan, sementara saat musim kemarau, debu tebal memperparah kualitas udara dan mengotori dagangan warga di pinggir jalan.

“Kalau hujan datang, kami terendam dan sulit melintas. Saat panas, dagangan di warung tertutup debu jalan. Sudah bertahun begini tapi tidak ada solusi,” ujar salah satu pedagang yang diwawancarai di lokasi.

Saidul menambahkan, pihaknya telah mencoba menghubungi BWS Sumatera I melalui kanal resmi, termasuk melalui pesan WhatsApp. Hingga kini, ia mengaku belum menerima kejelasan maupun langkah konkret dari lembaga tersebut.

Namun demikian, berdasarkan komunikasi yang diterima redaksi, pihak BWS Sumatera I menyampaikan bahwa mereka akan terlebih dahulu melakukan koordinasi internal sebelum memberikan penjelasan lebih lanjut kepada publik.

“Waalaikumsalam, untuk konfirmasi nya akan terlebih dahulu kami koordinasikan dengan pimpinan. Apabila sudah ada arahan lebih lanjut, akan segera kami informasikan kembali. Terima kasih atas pengertian dan kerjasamanya,” demikian balasan resmi dari pihak BWS Sumatera I melalui pesan tertulis.

Selain itu, dalam pesan lanjutan, pihak BWS Sumatera I juga membuka ruang pelaporan resmi melalui email institusi di alamat bwssumatera1@pu.go.id, bagi pihak-pihak yang ingin menyampaikan aduan atau dokumentasi pendukung secara lengkap.

Meski demikian, Saidul menilai bahwa tanggapan ini belum cukup menunjukkan keseriusan lembaga negara dalam mengatasi problem infrastruktur dan keselamatan warga. Ia berharap agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas dan anggaran pengelolaan sungai yang menjadi mandat BWS Sumatera I.

“Kementerian PUPR jangan hanya menunggu laporan masuk. Mereka harus proaktif melihat kondisi langsung di lapangan. Jangan sampai anggaran setiap tahun mengalir, tapi rakyat tetap jadi korban,” tegasnya.

Jika dalam waktu dekat tidak ada respons konkret, tambahnya, LKGSAI akan melanjutkan laporan ini ke instansi pengawas pusat dan membuka kemungkinan gugatan hukum administratif terhadap pihak-pihak terkait.

Sementara itu, masyarakat Desa Kuning I terus berharap agar pemerintah segera melakukan normalisasi sungai dan perbaikan total jalan nasional yang selama ini menjadi akses vital ekonomi dan pendidikan warga. Upaya penyelesaian dinilai mendesak mengingat permasalahan ini telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penyelesaian yang jelas.

“Kami minta pemerintah jangan lagi tutup mata. Kami butuh jalan yang layak dan sungai yang aman. Bukan janji, tapi tindakan,” ujar Jusmahda, warga yang rumahnya terdampak langsung oleh abrasi sungai.

Dengan konfirmasi awal yang diberikan BWS Sumatera I, kini publik menanti langkah lanjutan dari lembaga tersebut. Respons tegas dan solutif dari pemerintah pusat maupun daerah menjadi harapan utama masyarakat untuk keluar dari masalah yang telah lama membebani kehidupan mereka. (TIM)

Berita Terkait

Baitul Mal Agara Dorong Kesadaran Muzakki Berzakat, Infak, dan Wakaf
Safari Subuh Jadi Ruang Kebersamaan, Kapolres Aceh Tenggara Bersama Forkopimda Perkuat Sinergi dengan Masyarakat
BPJS Kesehatan Lakukan Kunjungan Kredensial ke UPTD Puskesmas Lawe Dua, Pastikan Mutu Pelayanan Kesehatan
Anggaran Negara Terancam Jadi Bancakan, Pengerukan Jembatan Kuning I Dinilai Hanya Formalitas Karena Fokus Pada Penjualan Material Bukan Normalisasi Sungai
Keperawatan Lapas Kutacane Ungkap Kondisi Terakhir Ishak Alias Ical, Tensi Tak Terdeteksi dan Kesadaran Menurun
Dari 52 Napi Kabur Maret 2025 Tersisa 6 Orang, Satu yang Baru Ditangkap Tewas, Kalapas: Kami Sudah Bawa Ambulans
Relawan Prabowo Tak Sanggup Lagi Menjawab Keluhan Rakyat, Jembatan Kuning I Disorot dan Pemerintah Pusat Dituntut Bertindak
Jalan Nasional Berubah Jadi Sungai, Truk BBM Tertahan: Ironi Infrastruktur di Aceh Tenggara

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 20:15 WIB

BAINTELKAM POLRI PERKUAT SINERGI LINTAS SEKTOR DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL

Selasa, 17 November 2026 - 19:43 WIB

Satlantas Polres Batu Bara gencarkan sosialisasi Ops Zebra Toba 2026, bagikan segitiga pengaman dan edukasi pelajar

Selasa, 17 November 2026 - 19:04 WIB

Polres Batu Bara salurkan 8.000 liter air bersih untuk warga Desa Bogak

Selasa, 17 November 2026 - 18:08 WIB

SATGAS 2 PREEMTIF OPS ZEBRA TOBA 2026 POLRES PEMATANGSIANTAR LAKUKAN BINLUH DAN HIMBAUAN TERTIB LALU LINTAS DI AREA PASAR HORAS

Selasa, 17 November 2026 - 18:06 WIB

PW MOI Riau Pertanyakan Polres Dumai, 11 Tersangka Pengeroyokan Kok Tidak Ditangkap?

Selasa, 17 November 2026 - 16:31 WIB

Kapolda NTB Buka Workshop Pengarusutamaan Gender, Dorong Polri Lebih Inklusif dan Berkeadilan

Selasa, 17 November 2026 - 15:34 WIB

EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III, KALAPAS LABUHAN RUKU BERSAMA JAJARAN IKUTI ARAHAN LANGSUNG MENTERI IMIPAS SECARA VIRTUAL

Selasa, 17 November 2026 - 15:26 WIB

PENUHI HAK PEMBINAAN KEPRIBADIAN, WARGA BINAAN LAPAS LABUHAN RUKU KHIDMAT IKUTI IBADAH MINGGU DI GEREJA OIKUMENE

Berita Terbaru