ACEH TENGGARA – Ketika sebuah ruas jalan nasional berubah fungsi menjadi kolam renang anak-anak, lalu lintas lumpuh total, dan truk pengangkut bahan bakar terjebak berjam-jam tanpa kejelasan, di situlah publik bisa menilai seberapa serius negara mengurus jalan yang mereka bangun sendiri. Apa yang terjadi di Desa Kuning I, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, bukan sekadar cerita banjir musiman. Ini adalah cerita tentang abainya perencanaan, lambannya eksekusi, dan mahalnya harga yang harus dibayar rakyat atas sebuah jembatan yang sejak awal dinilai terlalu rendah.
Protes itu akhirnya pecah. Warga memblokir total Jalan Nasional lintas Aceh Tenggara – Sumatera Utara. Mereka tidak sedang merayakan apa pun, mereka sedang melampiaskan akumulasi kekecewaan yang dipendam puluhan kali dalam setahun. Setiap musim hujan tiba, skenario yang sama berulang: air meluap, jalan terendam setinggi 60 sentimeter, batu dan kayu menyumbat kolong jembatan, dan aktivitas warga lumpuh. Bedanya, kali ini warga memilih untuk melumpuhkan balik jalan itu, agar suara mereka didengar hingga ke meja rapat di Banda Aceh dan Jakarta.
Akibat pemblokiran tersebut, transportasi darat dari Kutacane menuju Medan maupun sebaliknya mati suri. Antrean kendaraan mengular panjang dari dua arah. Kendaraan roda enam, terutama truk logistik dan pengangkut BBM, tertahan tanpa bisa bergerak di lokasi. Sementara kendaraan pribadi roda empat terpaksa mencari selamat lewat jalur alternatif Kute Lang-lang – Terutung Payung yang kondisinya pun tidak ideal. Ironisnya, di tengah kelumpuhan itu, badan jalan nasional yang terendam justru menjadi arena bermain anak-anak. Pemandangan yang memilukan, sekaligus menampar muka para penyelenggara jalan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertanyaannya sederhana: di mana Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh? Di mana Satuan Kerja PPK 3.5 yang bertanggung jawab atas ruas tersebut? Jika banjir di titik yang sama terjadi puluhan kali setahun dengan penyebab yang sudah diketahui semua orang, yakni jembatan terlalu rendah dan parit tersumbat, lalu apa yang dikerjakan selama ini? Apakah negara menunggu jalan nasional itu benar-benar hilang ditelan sungai baru bertindak?
Warga Desa Kuning I sudah sangat jelas menyebut biang masalahnya. Budi, salah seorang warga, menegaskan desain Jembatan Kuning yang terlalu rendah membuat debit air sungai tidak tertampung dan meluber ke jalan raya. Material bebatuan yang terbawa arus kemudian menumpuk dan menyumbat kolong jembatan. Solusi yang diminta pun sangat rasional, bukan muluk-muluk: bongkar jembatan permanen yang bermasalah itu dan ganti dengan jembatan rangka baja Bailey yang lebih tinggi, agar air bisa mengalir dan rakyat bisa bernapas.
Tuntutan itu dijawab dengan kalimat yang sudah sangat hafal di telinga rakyat Aceh Tenggara. Pejabat Pembuat Komitmen 3.5 BPJN Aceh, Jaya Yuliadi, menyatakan pihaknya sedang menggelar rapat untuk membahas rencana pembangunan jembatan baru pada tahun ini, termasuk alokasi anggaran untuk izin lahan. Pernyataan itu disampaikan ketika warga sudah tiga hari berturut-turut diguyur hujan dan jalan nasional mereka terendam pada Selasa, 27 Oktober 2026.
Jawaban berupa “sedang rapat”, “berharap usulan disetujui”, dan “untuk saat ini hanya bisa menurunkan ekskavator” adalah jawaban klasik yang menjelaskan mengapa infrastruktur di daerah selalu tertinggal. Ketika rakyat butuh jembatan, negara memberi rapat. Ketika rakyat butuh solusi permanen, negara memberi janji pembebasan lahan. Ekskavator diturunkan untuk membersihkan kayu dan batu yang besok akan menyumbat lagi, karena akar masalahnya, yaitu jembatan yang terlalu pendek, tidak pernah disentuh. Inilah logika pemeliharaan yang boros, tidak efisien, dan melelahkan rakyat.
Kritik keras ini tidak hanya untuk BPJN Aceh. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan jajarannya juga patut disindir. Di mana kehadiran pemerintah daerah ketika satu-satunya akses ekonomi masyarakat menuju Medan terputus? Ketua DPD LSM PENJARA Aceh, Pajri Gegoh Selian, bahkan harus turun meminta agar Pemkab, PPK 3.5, dan Forkopimda segera turun tangan bernegosiasi dengan warga. Artinya, inisiatif itu tidak datang dari pemerintah sendiri, melainkan harus didorong oleh masyarakat sipil. Ketika BPBD Aceh Tenggara melalui Kalaksanya Mohd Asbi hanya bisa berjanji membersihkan kayu di bawah jembatan, publik wajar bertanya: apakah penanganan bencana di daerah ini memang hanya sebatas bersih-bersih sisa banjir, bukan mencegah banjir itu datang lagi?
Jalan nasional adalah urat nadi ekonomi. Ketika jalan itu lumpuh, yang rugi bukan hanya sopir truk, tetapi juga petani yang hasil panennya busuk di jalan, pelajar yang tidak bisa sekolah, dan harga sembako yang merangkak naik karena distribusi terhambat. Pemerintah pusat yang gemar berbicara tentang konektivitas dan pemerataan pembangunan seharusnya malu, karena konektivitas yang paling dasar, yakni memastikan jalan nasional tidak menjadi sungai setiap hujan, saja gagal dipenuhi.
Jika sebuah jembatan yang terlalu rendah bisa bertahan bertahun-tahun meski sudah puluhan kali memicu banjir, maka ada yang salah dengan cara BPJN Aceh mendengarkan. Jangan-jangan, laporan dari bawah memang tidak pernah sampai ke atas, atau sampai tetapi tenggelam di antara tumpukan berkas usulan anggaran. Sementara itu, warga Desa Kuning I harus terus berenang di jalan nasional mereka sendiri, menunggu rapat selesai dan jembatan baru yang entah kapan dibangun. (TIM)
