SAMPANG _ TEROPONG BARAT — Munculnya wacana penempatan Polri di bawah kementerian, mendapatkan tanggapan serius dari Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Koordinator Wilayah Madura Raya, Bun Wid. Dengan adanya gagasan tersebut, Bun Wid menegaskan mendukung penuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, bukan di bawah kementerian mana pun.
Menurut Bun Wid, penempatan Polri di bawah Presiden merupakan peneguhan prinsip konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Struktur tersebut dinilai krusial untuk menjaga independensi, profesionalitas, serta netralitas Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Ia menilai bahwa kedudukan Polri yang tepat secara kelembagaan akan memberikan dampak positif terhadap stabilitas nasional. Selain itu, hal tersebut juga menjadi fondasi penting dalam menjamin supremasi hukum serta memastikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat berjalan secara adil, objektif, dan berkeadaban.
“Polri harus tetap berdiri di atas semua kepentingan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Penempatan langsung di bawah Presiden adalah bentuk perlindungan terhadap independensi institusi kepolisian,” tegasnya. Kamis (29/01/26) kemarin)
Bun Wid berharap seluruh elemen bangsa dapat melihat persoalan ini secara jernih dan konstitusional, tanpa kepentingan sempit. Menurutnya, menjaga kepercayaan publik terhadap Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat merupakan tanggung jawab bersama.
Dengan struktur yang kuat dan sesuai konstitusi, Bun Wid optimistis Polri akan semakin dipercaya masyarakat serta mampu menjalankan perannya secara maksimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
