Ketua Umum LPK Muhammad Ali, S.H. Pertanyakan Polda Lampung Soal Dugaan Ijazah Plasu Eka Saudara Kembar Wali Kota Bandar Lampung  

KAPERWIL JAWA TIMUR

- Redaksi

Selasa, 3 Februari 2026 - 15:03 WIB

4010 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDAR LAMPUMG//Teropongbarat.com Ketua Umum LPK-GPI Muhammad Ali, S.H. Pertanyakan Tindak Lanjut Penyidik atas Dugaan Pemalsuan Ijazah, Eka sekaligus adik lembar Wali Kota Bandar Lampung sampai saat ini tidak ada kejeladan status hukum nya. Muhammad Ali meminta dari pihak Penyidik Polda Lampung agar benar-benar terbukan dalam persoalan Publik demi mejaga agar tidak lagi menjadi pertanyaan Masyarakat,dan harus ada Keterbukaan dan Akuntabilitas“Ketua Umum Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK-GPI) Muhammad Ali, S.H. mengangkat pertanyaan mendasar terkait penyidikan dugaan pemalsuan ijazah yang sedang ditangani oleh Polda Provinsi Lampung. “Sampai saat ini masih belum ada tindak lanjutnya, apakah terpenuhi unsur-unsur pidananya, bukti permulaan cukup mengenai status ijazah tersebut?” ucapnya dalam keterangan kepada awak media.Permintaan pemahaman yang jelas terkait proses ini muncul seiring dengan harapan publik akan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, dan akurasi informasi. Dari sisi filosofis, setiap proses penegakan hukum harus berakar pada prinsip keadilan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Secara hukum, penyidikan pidana memerlukan pemenuhan unsur-unsur pidana yang jelas—mulai dari adanya dugaan pelanggaran hukum, identifikasi pelaku, hingga ketersediaan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan status keabsahan dokumen ijazah tersebut.

Aspek keadilan menuntut agar setiap tahapan proses tidak menyembunyikan informasi penting, sehingga masyarakat dapat memahami apakah langkah-langkah yang diambil sesuai dengan kaidah hukum. Sedangkan dari segi kemanfaatan, keterbukaan dan akurasi informasi akan memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan publik, sekaligus menjaga kepercayaan terhadap institusi penegak hukum dan penyelenggara negara..

Redaksi//

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Teropongbarat.com

Kaprwil jawa timur 

Berita Terkait

Cita-Cita di Ujung Timur Papua, Satgas Yonif 521/DY Semangat Menuntut Ilmu di Pedalaman Kurima
Pengawasan Dana BOS Nasional Diuji,Pengelolaan Rp.2,6 Miliar di SMK Negeri 1 Sei Rampah Jadi Perhatian 
Di Antara Rimba dan Air Mata Harapan: Anjangsana TNI Bersama Saudara-saudara kita di ujung timur Indonesia
Ambil Langkah Preventif Polsek Gunung Anyar Pasang Alarm Gratis Untuk Warga
Pakpak Bharat backs land acquisition talks for 45 MW hydropower project
Warga Desa Gemurung Laporkan Kepala Desa ke Kejari Sidoarjo Terkait Dugaan Pelanggaran APBDes
Sinergi TNI, Pemdes, dan Sekolah Hijaukan Tosari Hadapi Ancaman Bencana
Polda Jatim Gelar Operasi Keselamatan Semeru 2026 Libatkan 5.020 Personel Gabungan

Berita Terkait

Selasa, 3 Februari 2026 - 15:03 WIB

Ketua Umum LPK Muhammad Ali, S.H. Pertanyakan Polda Lampung Soal Dugaan Ijazah Plasu Eka Saudara Kembar Wali Kota Bandar Lampung  

Selasa, 3 Februari 2026 - 13:27 WIB

Pengawasan Dana BOS Nasional Diuji,Pengelolaan Rp.2,6 Miliar di SMK Negeri 1 Sei Rampah Jadi Perhatian 

Selasa, 3 Februari 2026 - 12:40 WIB

Di Antara Rimba dan Air Mata Harapan: Anjangsana TNI Bersama Saudara-saudara kita di ujung timur Indonesia

Selasa, 3 Februari 2026 - 11:51 WIB

Ambil Langkah Preventif Polsek Gunung Anyar Pasang Alarm Gratis Untuk Warga

Senin, 2 Februari 2026 - 21:29 WIB

Pakpak Bharat backs land acquisition talks for 45 MW hydropower project

Senin, 2 Februari 2026 - 20:08 WIB

Warga Desa Gemurung Laporkan Kepala Desa ke Kejari Sidoarjo Terkait Dugaan Pelanggaran APBDes

Senin, 2 Februari 2026 - 14:22 WIB

Sinergi TNI, Pemdes, dan Sekolah Hijaukan Tosari Hadapi Ancaman Bencana

Senin, 2 Februari 2026 - 12:54 WIB

Polda Jatim Gelar Operasi Keselamatan Semeru 2026 Libatkan 5.020 Personel Gabungan

Berita Terbaru