Pernyataan dari lingkaran istana yang meremehkan anjloknya nilai tukar rupiah dengan kalimat “orang desa tidak pakai dolar” terasa sangat menggelitik, sekaligus mengkhawatirkan. Di atas kertas, kalimat itu mungkin terdengar seperti pembelaan yang menenangkan. Namun, bagi saya yang sehari-hari mengamati urusan tata kelola pemerintahan, pernyataan ini memperlihatkan adanya jarak yang lebar antara isi kepala para elite di Jakarta dengan kenyataan hidup masyarakat di tingkat akar rumput. Menganggap orang desa aman dari guncangan dolar hanya karena mereka bertransaksi memakai rupiah adalah cara pandang yang terlalu menyederhanakan masalah, sekaligus mengabaikan bagaimana isi dompet wong cilik sebenarnya sedang dikuras oleh inflasi.
Pemerintah hari ini seolah lupa bahwa ekonomi kita sudah telanjur saling mengikat. Ketika istana berargumen bahwa melemahnya rupiah tidak akan mencekik warga pedesaan, logika itu langsung patah saat kita melangkah ke pasar tradisional atau warung-warung klontong di desa.
Menurut saya, dolar tidak perlu hadir dalam bentuk fisik di tangan petani untuk bisa merusak kebahagiaan mereka. Dolar bekerja di balik layar; ia menyusup lewat harga bahan baku pupuk non-subsidi yang diimpor, pakan ternak yang harganya terus melangit, hingga bahan baku tempe dan terigu. Jadi, begitu rupiah keok terhadap dolar, harga barang-barang tersebut otomatis naik. Ujung-ujungnya, masyarakat desa pulalah yang harus membayar lebih mahal untuk piring nasi mereka sehari-hari.
Jika kita ulas ke belakang, gaya komunikasi istana saat ini sangat kontras dengan sejarah yang pernah diukir oleh Presiden B.J. Habibie saat menghadapi krisis moneter kelam. Ketika Habibie memimpin di tengah situasi rupiah yang babak belur, beliau tidak sibuk mencari pembenaran atau menghibur rakyat dengan retorika “kita tidak pakai dolar”. Sebaliknya, Habibie mengakui bahwa kondisi sedang gawat, dan dengan kepala tegak langsung pasang badan untuk mencari jalan keluar teknokratis yang nyata. Fokus Habibie saat itu jelas: memulihkan independensi Bank Indonesia, merestrukturisasi perbankan, dan melakukan langkah-langkah konkret yang berhasil menjinakkan dolar dari kisaran belasan ribu kembali ke level yang jauh lebih stabil. Menurut saya, dari Habibie kita belajar bahwa pemimpin yang bertanggung jawab tidak akan memoles kata-kata untuk menutupi krisis, melainkan sibuk merumuskan solusi agar badai ekonomi segera berlalu.
Sayangnya, kenyataan hari ini justru memperlihatkan hal yang berbeda. Menurut saya, pemerintah cenderung menggunakan strategi komunikasi yang defensif dan gemar menyangkal realitas. Di era digital di mana semua orang bisa mengecek harga barang di media sosial, membuat pernyataan yang tidak sinkron dengan isi dompet rakyat hanya akan mengikis kepercayaan publik. Ketika rakyat di daerah, seperti petani sawit atau karet di Jambi, merasakan bahwa hasil panen mereka makin tak sebanding dengan harga kebutuhan pokok yang terus meroket, narasi “desa bebas dolar” dari istana justru terdengar seperti lelucon yang hambar. Alih-alih menenangkan, retorika seperti ini malah memperlihatkan hilangnya rasa empati dari penguasa.
Meromantisasi desa seolah-olah mereka adalah wilayah mandiri yang kebal dari krisis global adalah kekeliruan fatal dalam mengelola negara. Desa hari ini bukanlah komunitas yang terisolasi dari dunia luar. Ketika daya beli satu lembar uang sepuluh ribu rupiah di warung desa menyusut, itu adalah bukti nyata bahwa dolar yang perkasa sedang menindas rupiah yang melemah. Menolak kenyataan ini sama saja dengan membiarkan masyarakat bawah bertarung sendirian tanpa bantalan kebijakan sosial yang memadai dari pemerintah.
Pada akhirnya, tembok keras realitas di warung desa akan selalu berhasil meruntuhkan menara gading retorika istana, seindah apa pun narasi itu dirangkai oleh para ahli komunikasi politik. Menurut saya, sudah saatnya pemerintah menyudahi permainan kata-kata dan meniru warisan kepemimpinan Habibie bicaralah dengan jujur, tunjukkan empati yang nyata, dan segera fokus mencari jalan keluar yang konkret. Mengakui adanya tekanan ekonomi dan memperlihatkan kerja keras untuk menyelamatkan isi dompet orang desa jauh lebih terhormat, ketimbang terus merawat ilusi bahwa masyarakat kita baik-baik saja di tengah dolar yang sedang mencengkeram.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
