STABAT,Teropong Barat.com – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang diduga melibatkan Bupati Langkat, Syah Afandin, SH, kembali mengguncang stabilitas pemerintahan di Kabupaten Langkat. Di tengah hiruk-pikuk peristiwa tersebut, Gerakan Masyarakat Untuk Perubahan Langkat (GEMAPALA) menegaskan bahwa fenomena ini bukanlah hal yang mengejutkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pendiri GEMAPALA, Ukurta Toni Sitepu, menyatakan bahwa pihaknya jauh-jauh hari telah memberikan peringatan keras kepada masyarakat terkait rekam jejak dan pola kepemimpinan yang ditawarkan oleh duet Syah Afandin (Ondim) dan Tiorita Br Surbakti (Tio).
“Sebenarnya saya sama sekali tidak kaget dengan peristiwa ini. GEMAPALA sudah mengingatkan sejak awal mengenai risiko dari duet tersebut,” ujar Ukurta saat dihubungi melalui saluran telepon, Jumat (3/7/2026).
*Kritik Keras atas Kinerja Pembangunan*
Dalam pandangan GEMAPALA, kepemimpinan di Langkat selama tujuh tahun terakhir dinilai gagal menjawab kebutuhan fundamental masyarakat. Ukurta menyoroti minimnya progres pembangunan yang dirasakan oleh warga.
“Coba kita lihat realitanya. Apa yang bisa dibanggakan dari pembangunan di Langkat? Fasilitas pendidikan, khususnya di wilayah Teluk Aru, sangat memprihatinkan. Begitu juga dengan kondisi infrastruktur jalan yang kerap memakan korban jiwa, hingga carut-marutnya penyaluran bantuan pasca-banjir,” tegasnya.
Menurutnya, selama tujuh tahun terakhir, arah kebijakan pemerintah daerah dianggap tidak mampu menjalankan amanah rakyat secara optimal. Ia bahkan melontarkan kritik tajam terhadap moralitas kepemimpinan yang tidak belajar dari peristiwa hukum yang menimpa pendahulu sebelumnya.
“Keluar dari Mulut Buaya, Masuk ke Mulut Harimau”
Menanggapi transisi pemerintahan pasca-OTT, di mana Tiorita Br Surbakti (Tio) diprediksi akan mengisi posisi pelaksana tugas, Ukurta merasa pesimistis akan adanya perubahan arah kebijakan yang signifikan.
“Langkat akan tetap berjalan, namun apakah akan lebih baik? Saya rasa tidak. Ini ibarat potongan daging yang lepas dari mulut buaya, namun masuk ke mulut harimau,” ungkapnya secara metaforis.
Ia menilai bahwa keterikatan individu dalam lingkungan politik yang sama cenderung mewariskan budaya kerja yang serupa. Ia pun menyoroti ketimpangan pembangunan yang selama ini terjadi, di mana kawasan hulu seringkali lebih diprioritaskan dibandingkan wilayah hilir dan Teluk Aru.
*Menyoal Tangisan dan Integritas*
Mengenai video tangisan Tiorita Br Surbakti saat diwawancarai pasca-penangkapan, Ukurta menganggap hal tersebut merupakan ekspresi personal. Namun, ia mengajak publik untuk tetap kritis dalam memaknai dinamika politik yang terjadi.
“Tentu itu (tangisan) adalah bentuk rasa prihatin yang lumrah. Namun, sebagai catatan bagi masyarakat, kita perlu jernih melihat apakah tangisan itu adalah cerminan kesedihan mendalam atau sekadar respons situasional,” pungkasnya.
GEMAPALA berkomitmen untuk terus mengawal jalannya pemerintahan di Langkat dan berharap masyarakat semakin kritis dalam menilai rekam jejak pemimpin di masa depan agar roda pemerintahan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan kelompok.
(Redaksi)
